Kesiapan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Penyelenggaraan Event MotoGP Series ke-18 Tahun 2026, Kamis (24/9/2026), di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Rakor diikuti jajaran Polda NTB, Gubernur NTB, Danrem 162/WB, Kabinda NTB, Danlanal, Danlanud ZAM hingga pihak ITDC dan MGPA.

Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. mengatakan, personel Polri akan mengawal rangkaian event, termasuk pengamanan di wilayah Polres jajaran.

“Dari Polri sendiri akan melibatkan 2.667 personel pengamanan. Untuk polres juga melakukan pengamanan di wilayah masing-masing,” kata Irjen Kalingga.

Selain kekuatan personel, Polda NTB terus melakukan cipta kondisi bersama Korem 162/WB, Pemda, ITDC, Lanal serta unsur terkait. Situasi kamtibmas NTB menjelang MotoGP juga terpantau aman.

“Hingga sejauh ini kamtibmas di wilayah NTB terpantau aman. Polda NTB bersama Korem, Pemda, ITDC, kemudian dari Lanal serta seluruh unsur yang terkait terus melakukan kegiatan cipta kondisi,” ujarnya.

Irjen Kalingga juga menyebut jika dukungan pengamanan juga datang dari Polda Bali. Penguatan lintas wilayah ini disiapkan untuk mendukung kelancaran rangkaian MotoGP Mandalika.

“Dari Polda Bali juga akan membackup,” tutur Irjen Kalingga.

Kapolda NTB turut mengajak masyarakat ikut menjaga ketertiban selama event berlangsung. Menurutnya, keamanan penonton dan pembalap akan mendukung dampak positif MotoGP bagi pariwisata.

“Kami imbau seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan baik bagi penonton dan pembalap, demi kesuksesan pelaksanaan event MotoGP Mandalika. Ini akan membuat dampak yang positif bagi industri wisata dunia,” tegasnya.

Irjen Kalingga berharap seluruh rangkaian MotoGP Mandalika 2026 berjalan aman, sukses dan kondusif.

“Kita berharap mudah-mudahan gelaran MotoGP Mandalika ini berjalan aman, sukses, dan kondusif terselenggara,” pungkasnya. (El)

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai lebih dari 1,471 juta jiwa menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan data.

Hal tersebut disampaikan Juaini saat menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Selasa (15/9), di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), BPJS, PT Pos Indonesia, RSUD, pemerintah desa, dan puskesmas.

Juaini menyebutkan akan terdapat sekitar 4,8 juta perubahan data desil secara nasional, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial. Menurutnya, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi data.

“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada risiko kesalahan pencatatan data yang juga besar. Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI), jadi InsyaAllah September atau minggu kedua Oktober, selaras dengan keterangan Menteri Sosial, informasi terbaru sekarang sudah menyentuh angka sepuluh koma sekian yang desil rendah,” ungkapnya.

Selain persoalan data desil, Juaini menilai uji coba Perlinsos Digital memberikan dampak positif, termasuk dalam mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurutnya, semakin tinggi aktivasi IKD, semakin mudah dan cepat pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi akan mudah melayani warga kita, semakin mudah semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.

Ia juga menyinggung tingginya indeks kepekaan digital masyarakat Lombok Timur yang berada di posisi kedua setelah Kota Mataram. Kondisi tersebut membuat respons masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin terbuka, termasuk melalui media sosial.

Karena itu, Juaini meminta seluruh aparatur pelayanan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif masyarakat.

“Jangan khawatir. Karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah agar kita kuat. Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian aktivasi IKD di daerah tersebut terus menunjukkan peningkatan.

Masyarakat, kata dia, mulai beralih dari penggunaan KTP fisik ke identitas kependudukan digital yang telah tervalidasi. Kondisi ini dinilai dapat membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran melalui Perlinsos Digital, selain melalui agen-agen yang tersedia.

Parihin menjelaskan, pada awal koordinasi Desember lalu, persentase IKD yang tervalidasi baru sekitar 1,6 persen. Angka tersebut kini meningkat signifikan menjadi 12,22 persen.

“Artinya, 120 ribu lebih telah tervalidasi IKD. Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, pelayanan administrasi kependudukan Lombok Timur juga mencatat sejumlah prestasi. Dukcapil Lombok Timur berhasil masuk 10 besar nasional dalam capaian perekaman e-KTP. Selain itu, Dukcapil juga mewakili Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional dalam program zona integritas pelayanan.

Sosialisasi tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada desa dan rumah sakit yang dinilai terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada RSIA Permata Hati, Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur, dan Desa Beriri Jarak. (El)

Berdasarkan informasi awal yang diterima kepolisian, kapal tongkang tersebut merupakan milik Perusahaan Karya Bintang Timur dengan General Manager (GM) Padli. Karya Star 95 membawa muatan batu bara sekitar 10.000 metrik ton dari Jetty SJA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menuju Pulau Lombok.

Sebelum tiba di wilayah Lombok Timur, kapal telah melakukan perjalanan selama beberapa hari. Berdasarkan keterangan awal pihak kapal, kebakaran diketahui terjadi saat kapal memasuki wilayah Selat Jawa, tepatnya pada bagian gundukan muatan batu bara.

CIP Takeboat Karya Star 95, Tian Manopo, menerangkan bahwa selama pelayaran kondisi cuaca cukup panas dengan gelombang laut yang relatif buruk. Pada hari ketujuh perjalanan, pihak kapal mengetahui terdapat muatan batu bara pada bagian gundukan terakhir yang mengalami kebakaran.

Saat kapal mendekati wilayah Gili Kondo, pihak kapal kemudian berkoordinasi dengan General Manager dan agen untuk melakukan penyandaran di Dermaga PT. LED. Kapal bersandar dengan kondisi sebagian muatan batu bara masih terbakar, sekaligus untuk memudahkan penanganan dan proses pemadaman.

Sementara itu, Kapten Karya Star 95, Bermard Kahimpong, menyampaikan bahwa upaya pemadaman sebelumnya telah dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) dengan menggunakan persediaan air yang tersedia di kapal. Namun, angin kencang dan gelombang laut menyebabkan proses pemadaman mengalami kendala.

Api kemudian dilaporkan menjalar ke bagian gundukan muatan lainnya. Menjelang kapal memasuki wilayah Gili Kondo, pihak kapal kembali berkoordinasi dengan agen untuk menyiapkan dukungan air guna proses pemadaman setelah kapal bersandar di Dermaga PT. LED.

Mendapat informasi tersebut, personel kepolisian bersama unsur pemadam kebakaran langsung melakukan penanganan di lokasi.

Saat ini, Kabag Ops Polres Lombok Timur, Kasat Intelkam Polres Lombok Timur beserta personel Unit Ekonomi dan Unit Sosbud, Satpolairud Polres Lombok Timur, personel Polsek Sambelia, serta Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Timur berada di lokasi untuk melakukan pengamanan dan pemadaman.

Proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan sejumlah armada, diantaranya Unit Kendaraan WMK Pringgabaya, WMK Sambelia, Mako Pemadam Sukamulia, serta mobil tangki milik PT. LED.

Kepolisian masih melakukan penanganan dan pendalaman terhadap peristiwa tersebut, termasuk memastikan kronologi kejadian serta kondisi muatan selama perjalanan.

Penyebab pasti kebakaran dan jumlah kerugian materiil hingga saat ini belum dapat dipastikan dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepolisian juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna mencegah gangguan terhadap keselamatan pekerja, aktivitas masyarakat maupun kegiatan operasional di kawasan Dermaga PT. LED.

Kasi humas Polres Lombok Timur, IPTU Lalu Rusmaladi mengimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kejadian dan menyerahkan proses penanganan kepada petugas di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kami juga mengimbau pihak terkait untuk tetap mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung,” ujar Rusmaladi. (El)

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengakui kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi nelayan pembudidaya lobster di wilayahnya.

“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati.

Menurutnya, persoalan tersebut diperparah dengan keterbatasan ketersediaan benih lobster. “Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” lanjutnya.

Berbagai persoalan itu disampaikan Bupati kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama rombongan yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Lombok Timur, Kamis (3/9). Kegiatan berlangsung di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Bupati menyebut nelayan di Lombok Timur, selain buruh tani, masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin. Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dapat menghasilkan bantuan sekaligus solusi konkret bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan kunjungan kerja (Kunker) tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Hasil kunjungan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.

Menurut Hediati, penyelundupan BBL yang masih marak tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merugikan nelayan. Salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut adalah harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri. Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih belum optimal.

“Indonesia tidak boleh sekadar menjadi sumber BBL, tetapi harus mampu menjadi produsen utama lobster budidaya dunia,” tegasnya.

Hediati yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto mengakui masih terdapat banyak tantangan untuk mewujudkan target tersebut. Tantangan itu antara lain keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, keterbatasan sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang relatif lama.

Karena itu, ia menegaskan akselerasi budidaya lobster tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, pembangunan ekosistem budidaya berbasis segmentasi menjadi hal penting.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan aspirasi terkait pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu bagian penting dalam pendalaman panitia kerja. Namun, hal tersebut perlu mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, serta penguatan budidaya nasional.

Dengan demikian, BBL yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah devisa negara.

Hediati menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang telah menyampaikan berbagai masukan. Ia berharap Indonesia ke depan tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein, termasuk menjadi salah satu penghasil lobster terbesar di dunia.

Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga lobster yang saat ini masih fluktuatif.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food. (El)

Peresmian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak berhenti pada penyediaan gedung yang representatif, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati H. Haerul Warisin meminta seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Sakra Timur memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mengedepankan kebutuhan pasien.

Ia secara khusus mengingatkan agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat masyarakat memperoleh penanganan medis.

“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegas Bupati.

Menurutnya, kemegahan gedung baru harus sejalan dengan kualitas pelayanan. Dokter, bidan, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan diminta menempatkan keselamatan serta kenyamanan pasien sebagai prioritas utama.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan tenaga kesehatan bersama-sama menjaga serta merawat fasilitas kesehatan yang telah dibangun dengan anggaran daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Anggaran BPJS Naik Lima Kali Lipat

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin akses kesehatan masyarakat melalui peningkatan anggaran BPJS Kesehatan secara berkelanjutan.

Anggaran yang dialokasikan meningkat signifikan, dari Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023. Angka tersebut kemudian melonjak menjadi Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026.

Kenaikan hingga sekitar lima kali lipat dibandingkan 2021 tersebut menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur.

Selain jaminan kesehatan, Pemda Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja sekaligus jaminan kematian.

Target Kerja Sama BPJS Awal 2027

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aries Fahrurozy dalam laporannya menyampaikan bahwa Surat Izin Operasional (SIO) Puskesmas Sakra Timur telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus lalu.

Dengan terbitnya SIO tersebut, Puskesmas Sakra Timur kini memiliki dasar operasional untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara resmi.

“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun. Dengan terbitnya SIO, kami menargetkan puskesmas ini dapat segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal tahun 2027, yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan akreditasi dalam tiga bulan mendatang,” ujar Aries.

Ia berharap kehadiran Puskesmas Sakra Timur dapat memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Peresmian turut dihadiri Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur RS Keruak, Direktur RS Labuhan Haji, Direktur RS Selaparang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, para kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.

Rangkaian peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Setelah itu, Bupati Lombok Timur bersama sejumlah tamu undangan meninjau langsung fasilitas dan ruangan di gedung baru Puskesmas Sakra Timur. (El)

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang menjabat ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur. Berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9).

Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan sistem kerja TPPS, termasuk mekanisme pembagian wilayah binaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur. Pembagian wilayah diharapkan tidak sekadar menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau person incharge (PIC) dari setiap OPD dan unsur terkait di masing-masing wilayah.

Keberadaan PIC dinilai penting untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi. Setiap OPD diharapkan memiliki personel yang memahami perkembangan program di wilayah binaannya sehingga informasi, pemantauan, dan tindak lanjut dapat berjalan berkesinambungan meskipun terjadi pergantian perwakilan dalam rapat maupun kegiatan.

Wakil Bupati Lotim, H. Edwin, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan keterampilan teknis, khususnya dalam penyuluhan, pencatatan data, dan pemantauan secara berkelanjutan. Dukungan operasional juga perlu diperkuat, antara lain melalui ketersediaan logistik, pemberian insentif, serta pelaksanaan koordinasi rutin di tingkat wilayah.

Dalam pelaksanaan Program Genting, intervensi dilakukan melalui berbagai pendekatan. Intervensi spesifik antara lain berupa bantuan nutrisi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) atau bahan pangan mentah yang kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia di bawah dua tahun.

Sementara itu, intervensi sensitif mencakup perbaikan infrastruktur dasar, seperti program bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, hingga pembangunan jembatan untuk mendukung mobilitas dan akses masyarakat. Intervensi juga dilakukan melalui pendampingan dan edukasi berupa penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Wakil Bupati menegaskan bahwa prinsip utama pelaksanaan Program Genting adalah gotong royong. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan setiap intervensi berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.

“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.

Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB. Menurutnya, posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja lebih keras dalam menekan angka stunting.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai bentuk komitmen memperkuat pencegahan dan penurunan stunting hingga tingkat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Makripuddin turut menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Lombok Timur yang dinilai belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur. Ia berharap data tersebut segera dilaporkan dan diperbarui ke tingkat pusat sehingga catatan yang tersedia sesuai dengan kondisi aktual di daerah.

Selain itu, capaian Program Genting yang telah mencapai 81 persen diharapkan terus ditingkatkan. Hal yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, dimanfaatkan, dan dikonsumsi oleh penerima manfaat sesuai tujuan program.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau anak di bawah usia dua tahun, serta anak yang mengalami stunting.

Pendampingan dilakukan melalui edukasi, intervensi, dan pemberian bantuan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.

Berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKKBN, jumlah keluarga berisiko stunting di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi.

Adapun intervensi yang telah diberikan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, intervensi nutrisi kepada 1.574 KRS, intervensi air bersih kepada 394 KRS, intervensi jamban sehat kepada 14 KRS, serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap berbagai intervensi tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat. Bantuan nutrisi diharapkan diberikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, sementara intervensi air bersih, jamban sehat, dan rumah layak huni terus ditingkatkan.

Dengan penguatan pembagian wilayah binaan, penetapan PIC, peningkatan kapasitas kader, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai unsur lainnya, percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur diharapkan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Peserta kegiatan terdiri atas OPD terkait, camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, BUMN, BUMD, pihak swasta, individu, LSM, komunitas, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, koordinator Satgas Pendamping Keluarga (SPK), perwakilan Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). (El)

Selama beberapa malam digelar, Gawe Beleq sukses menjadi magnet bagi masyarakat. Namun, kemeriahan mencapai puncaknya pada malam penutupan. Sorak-sorai warga pecah ketika Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H., memukul gong sebagai tanda berakhirnya rangkaian acara.

Ketua Panitia Gawe Beleq Sakra Barat, Muhammad Faizun Fikry, mengaku terharu sekaligus bangga melihat antusiasme masyarakat yang terus mengalir sejak malam pertama hingga penutupan.

Ia mengaku tak menyangka pesta rakyat tersebut mendapat sambutan sebesar itu dari masyarakat.

“Terima kasih. Semoga event ini tetap bisa dilaksanakan di tahun berikutnya,” ujarnya.

Kemeriahan Gawe Beleq juga dibarengi dengan aksi sosial. Ketua Baznas Lombok Timur H. Muhammad Kamli turut hadir dan menyerahkan santunan kepada warga lanjut usia di tengah rangkaian malam penutupan.

Sementara itu, Kapolres Lombok Timur menilai Gawe Beleq bukan sekadar hiburan rakyat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Momentum yang luar biasa untuk mengangkat UMKM, mencari rezeki dengan hadirnya Festival Gawe Beleq ini,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia yang dinilai berhasil menghadirkan hiburan sekaligus ruang ekonomi bagi masyarakat.

“Terima kasih Mas Fikry dan semua panitia yang telah berhasil menghibur masyarakat Lotim-Sakra Barat,” ujarnya.

Suasana malam penutupan semakin semarak dengan penampilan Rudat Temu Karya. Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Camat Sakra Barat, Kapolsek, para kepala desa, serta tokoh masyarakat.

Dari panggung hiburan hingga lapak UMKM yang diserbu pembeli, Gawe Beleq Sakra Barat 2026 akhirnya ditutup dengan catatan manis.

Bukan hanya pesta rakyat, Gawe Beleq meninggalkan cerita tentang kebersamaan, hiburan, sekaligus peluang ekonomi bagi warga. (El)

Penyerahan remisi tersebut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu, Bupati membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam amanat tersebut, Menteri menegaskan bahwa tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, memiliki makna penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran disebut sebagai tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupan.

Secara nasional, pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026, pemerintah memberikan Remisi Umum kepada 173.706 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum kepada 1.085 Anak Binaan di seluruh Indonesia.

Pemberian hak tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik. Remisi juga menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial agar narapidana dan anak binaan dapat kembali ke tengah masyarakat dengan lebih baik.

Di Lapas Kelas IIB Selong, dari total 362 warga binaan yang menerima remisi, penerima terbanyak mendapatkan pengurangan masa pidana selama tiga bulan, yakni 107 orang.

Rinciannya, remisi satu bulan diterima 63 orang, dua bulan 86 orang, tiga bulan 107 orang, empat bulan 61 orang, lima bulan 37 orang, dan enam bulan sebanyak 8 orang.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menekankan bahwa Lapas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran strategis dalam proses pembinaan warga binaan.

Keberhasilan pembinaan, kata Menteri, membutuhkan sinergi kuat antara petugas pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mampu melahirkan warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Menteri juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas.

Profesionalisme dan budaya kerja yang bersih, transparan, serta bebas dari penyimpangan harus terus diperkuat.

Menteri menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap keterlibatan petugas dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, praktik percaloan, penyelundupan barang terlarang, maupun berbagai bentuk tindak pidana dan pelanggaran etik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat serta mencederai marwah institusi.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh mitra yang selama ini memberikan dukungan dan membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Momentum pemberian remisi diharapkan menjadi pengingat bahwa setiap proses pembinaan, pengabdian, dan keberhasilan warga binaan untuk berubah merupakan bagian dari kontribusi menuju Indonesia yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. (El)

Selama tujuh hari, mulai 17 hingga 23 Agustus 2026, Sakra Barat akan disulap menjadi pusat pesta rakyat. Masyarakat dapat datang secara gratis tanpa tiket maupun persyaratan khusus.

Ketua Panitia Festival Gawe Beleq Sakra Barat 2026, Faizun Fikry, S.IP., M.AP., mengatakan festival tahun ini tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus wadah menampilkan semangat kebersamaan masyarakat Lombok Timur.

Mengusung tema “Karya Bersama Untuk Semua Menuju Lombok Timur Smart”, festival tersebut diharapkan mampu menjadi panggung bagi masyarakat untuk mengisi momentum kemerdekaan melalui budaya, kreativitas, kebersamaan, dan karya.

“Kami mengundang Bapak, Ibu dan seluruh masyarakat Lombok Timur untuk hadir. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan tawa, doa, budaya dan karya bersama. Sakra Barat siap menyambut dengan tangan terbuka,” ujar Faizun pada hari Minggu 16 Agustus 2026.

Senada dengan itu, Sekretaris Panitia Gawe Bekeq, M. Ilham Jauhari, S.Pd.I., mengatakan bahwa rangkaian kegiatan sengaja dikemas agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

“Beragam agenda telah disiapkan, di antaranya lantunan Alba yang akan membuka malam kemerdekaan, Cilokaq Tokol Songak, Temu Karya sebagai ruang bertukar gagasan, hingga Sakbar Bersholawat,”tambahnya

Puncak kemeriahan dijadwalkan berlangsung pada malam Minggu, 22 Agustus 2026. Ribuan masyarakat diperkirakan memadati Lapangan Umum Sakra Barat untuk menyaksikan Rudat Temu Karya sekaligus pelepasan 1.000 lampion yang akan menerangi langit Sakra Barat.

Tidak hanya pada malam hari, berbagai kegiatan juga disiapkan pada siang hari. Masyarakat dapat mengikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama. Panitia juga menghadirkan layanan Samsat Keliling serta Bazar Murah yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Festival kemudian ditutup dengan semangat olahraga lewat Fun Bike pada 23 Agustus 2026. Selain menjadi ajang memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Festival Gawe Beleq Sakra Barat juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Keterlibatan pelaku UMKM dalam bazar menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan tersebut.

“Jangan sampai hanya dengar ceritanya. Datang langsung dan jadilah bagian dari Gawe Beleq Sakra Barat 2026. Karena ini bukan acara panitia, ini acara kita semua,” tegas Ilham.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hairuman Syahroni di 081917802277 atau Agus Satriawan di 081944388887.

Sakra Barat telah bersiap menyambut masyarakat. Kini, saatnya warga Lombok Timur ikut meramaikan dan menjadi bagian dari pesta rakyat dalam semangat kemerdekaan. (El)

Kasat Samapta Polres Bima Kota, Iptu Kamaruddin, SH., bersama personel turun langsung melakukan pemantauan di sejumlah titik, salah satunya kawasan Kanwadumbolo, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Sabtu (15/8/2026).

Patroli tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi permukiman warga sekaligus mengecek situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) setelah guncangan gempa dirasakan di wilayah Kota Bima.

Dari hasil pemantauan di lapangan dan keterangan warga, kondisi permukiman di kawasan tersebut sejauh ini masih aman dan kondusif. Tidak ditemukan gangguan keamanan maupun kondisi yang membahayakan masyarakat.

“Situasi perumahan penduduk pascagempa dalam keadaan aman terkendali. Memang sempat terjadi penurunan air laut sedikit, namun kondisi saat ini sudah aman,” ujar Iptu Kamaruddin.

Meski situasi terpantau normal, kepolisian tidak mengendurkan kewaspadaan. Patroli rutin terus dilakukan sebagai langkah preventif sekaligus memastikan personel dapat bergerak cepat apabila terjadi perubahan situasi atau kondisi darurat di lapangan.

Dalam patroli tersebut, personel juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Warga diminta tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, khususnya terkait isu gempa susulan dan potensi dampak lainnya yang dapat menimbulkan keresahan.

“Kami dari aparat kepolisian Polres Bima Kota terus melakukan patroli rutin pascagempa untuk memastikan keamanan dan kondusivitas wilayah Kota Bima berjalan aman dan kondusif,” tegasnya.

Polres Bima Kota memastikan pemantauan akan terus dilakukan di sejumlah wilayah sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi situasi pascagempa. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan atau membutuhkan penanganan.

Hingga patroli berlangsung, situasi Kota Bima, khususnya wilayah yang menjadi sasaran pemantauan, masih aman dan terkendali. Kepolisian mengajak masyarakat tetap tenang, waspada, dan tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. (El)