Pengungkapan tersebut dilakukan di wilayah Sekotong Barat, Kabupaten lombok barat. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan seorang terduga penadah berinisial IMA beserta tiga unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Rabu, 12/8.

Kasus ini bermula dari laporan warga, Drs. Ade Rukman, terkait hilangnya sepeda motor Honda Beat warna hitam di areal parkir Masjid Raudatul Jannah, Pagutan Barat, Kota Mataram, pada pertengahan April 2026.

Dalam aksinya, pelaku utama diduga memanfaatkan situasi saat korban tengah melaksanakan Salat Asar. Pelaku masuk melalui pintu samping masjid, mengambil kunci kontak yang berada di dalam bangunan, kemudian membawa kabur sepeda motor korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Pol. Arinsandi, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan pengungkapan jaringan tersebut merupakan hasil pengembangan terhadap tersangka utama curanmor berinisial M alias Ram yang kini tengah diproses di Polsek Mataram.

“Berdasarkan petunjuk dan arahan yang kami terapkan, Tim Puma Jatanras di bawah pimpinan Kanit Puma AKP Agus Eka Artha, S.H., bergerak cepat melakukan penelusuran jaringan distribusi barang hasil curian tersebut,” ujar Arinsandi.

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil melacak keberadaan barang bukti yang diduga dikuasai IMA di wilayah Sekotong.

Penggeledahan di kediaman terduga penadah membuahkan hasil. Polisi menemukan Honda Beat milik korban sekaligus mengamankan dua sepeda motor lainnya yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana serupa.

Kedua kendaraan tersebut masing-masing satu unit Yamaha Mio Soul GT 125 warna ungu dan satu unit Honda Beat Street warna hitam.

Terduga penadah bersama seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolda NTB untuk menjalani proses hukum serta pengembangan guna mengungkap jaringan curanmor dan penadahan lainnya.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi curanmor, terutama saat memarkir kendaraan di tempat umum maupun kawasan tempat ibadah.

“Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak lengah dalam mengamankan barang berharga milik pribadi. Pastikan kendaraan selalu dalam keadaan terkunci ganda saat diparkir dan hindari meninggalkan kunci kontak maupun dokumen penting seperti STNK di area yang mudah dijangkau pelaku kejahatan,” imbaunya.

Kholid juga meminta masyarakat segera melapor kepada kepolisian apabila menemukan atau mencurigai aktivitas penadahan maupun kendaraan yang tidak memiliki identitas atau asal-usul yang jelas.

Polda NTB menegaskan komitmennya untuk terus memburu jaringan curanmor dan penadah hingga ke hilir guna menjaga keamanan dan kondusivitas masyarakat di Nusa Tenggara Barat. (El)

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 178 tersangka dengan sejumlah barang bukti narkotika serta uang tunai. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., dalam konferensi pers di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Selasa (11/8/2026).

“Operasi Antik Rinjani 2026 menunjukkan komitmen Polda NTB memutus peredaran narkotika di NTB, sekaligus membersihkan internal Polri dari personel yang terbukti terlibat narkoba,” ujar Kholid.

Barang bukti yang diamankan terdiri atas sabu seberat 488,530 gram, ganja 5.589,440 gram dan satu pohon ganja, magic mushroom 922,86 gram, tiga butir obat-obatan, serta uang tunai Rp173.737.000.

Dari total 129 kasus yang diungkap, sebanyak 27 kasus di antaranya merupakan Target Operasi (TO). Ditresnarkoba Polda NTB mengungkap enam TO, Polresta Mataram tiga TO, sedangkan Polres Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima dan Bima Kota masing-masing mengungkap dua TO.

Tiga Personel Polri Turut Diamankan

Di balik keberhasilan operasi tersebut, terdapat fakta yang menjadi perhatian serius. Tiga personel aktif Polri turut diamankan karena diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Roman Smaradhana Elhaj, SIK., menyebut ketiganya masing-masing berinisial IDMA, personel Polda NTB; IKM, personel Polres Lombok Barat; dan A, personel Polres Bima Kota.

IDMA dan IKM diamankan di sebuah vila di wilayah Cakranegara, Kota Mataram. Dari pemeriksaan, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika pada keduanya. Namun, hasil pemeriksaan urine menunjukkan keduanya positif methamphetamine.

Keduanya kemudian diserahkan kepada fungsi Propam untuk menjalani proses disiplin dan kode etik Polri.

Sementara itu, personel berinisial A diamankan Satresnarkoba Polres Bima Kota di wilayah Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Terhadap A, proses pidana berjalan bersamaan dengan proses disiplin dan kode etik Polri.

“Untuk ketiga personel Polri tersebut akan dilakukan tindakan proses sesuai hukum yang berlaku serta proses kode etik Polri yang akan dilakukan Propam Polda NTB,” tegas Roman.

Terancam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Kabid Propam Polda NTB Kombes Pol. Wildan Alberd, SIK., M.K.P., menegaskan ketiga personel tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menghadapi proses pidana, mereka juga akan menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.

“Selain sanksi dalam kode etik Polri, personel tersebut juga akan menjalani proses sesuai hukum yang berlaku. Sanksi berdasarkan PP RI No. 1 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (1) dan Perpol 7 Tahun 2022 huruf e, personel dapat diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH),” tegas Wildan.

Polda NTB menegaskan pengungkapan tersebut menjadi bukti bahwa pemberantasan narkotika dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak hanya masyarakat umum, personel Polri yang terbukti terlibat juga akan diproses sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – DPRD Kabupaten Lombok Timur menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Rapat Keempat DPRD Lombok Timur, Senin (10/8). Rapat juga dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.

Salah satu poin penting dalam perubahan Perda Pilkades adalah ketentuan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Dalam ketentuan yang disepakati, PPPK tidak lagi diwajibkan mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon. Mereka baru wajib mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkades.

Sebelumnya, rancangan aturan mengharuskan PPPK mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon. Namun, setelah dilakukan kajian dengan mengacu pada rujukan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), ketentuan tersebut disempurnakan.

Perubahan ini dinilai memberikan rasa keadilan bagi PPPK yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkades tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya sebelum hasil pemilihan ditetapkan.

Selain ketentuan PPPK, DPRD dan Pemerintah Daerah juga menyepakati mekanisme penentuan pemenang apabila terdapat calon yang memperoleh jumlah suara sama. Mekanisme tersebut mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang calon terpilih.

Pemenang akan ditentukan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Penentuannya dilakukan secara berjenjang melalui sebaran TPS terbanyak, jumlah suara sah terbanyak pada TPS dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak, kemudian jumlah suara sah terbanyak pada TPS dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi.

Penyesuaian Perda Pilkades dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam draf perubahan yang diajukan Pemerintah Daerah terdapat 30 item penyesuaian.

Pembahasan dilakukan oleh Gabungan Komisi Kesatu dan Gabungan Komisi Kedua yang dibentuk melalui Keputusan Pimpinan DPRD pada 28 Juli 2026. Gabungan Komisi Kesatu membahas perubahan Perda Pilkades, sedangkan Gabungan Komisi Kedua membahas Raperda Sistem Perbukuan.

Kedua gabungan komisi kemudian menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama Tim Pemerintah Daerah. Secara umum, pembahasan berjalan lancar meskipun terdapat sejumlah perbedaan pendapat yang kemudian disepakati melalui pembahasan bersama.

Selain substansi PPPK dan mekanisme penentuan pemenang, sejumlah perubahan teknis dan redaksional turut disepakati. Di antaranya penyempurnaan konsiderans, penghapusan dasar hukum yang tidak lagi relevan, penajaman definisi Pemerintah Desa dan BPD sesuai praktik di Lombok Timur, serta penambahan ketentuan terkait Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 2027.

DPRD juga meminta Pemerintah Daerah segera menyiapkan Peraturan Bupati apabila diperlukan sebagai petunjuk pelaksanaan, terutama untuk mendukung Pilkades serentak di 157 desa pada awal 2027. DPRD turut mengingatkan agar penerbitan peraturan pelaksana terhadap perda-perda sebelumnya lebih diintensifkan.

Sementara itu, pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan relatif bersifat redaksional. Substansinya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 serta ketentuan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi NTB pada 6 Agustus 2026 juga menyatakan substansi Raperda Sistem Perbukuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua Raperda tersebut telah diajukan kepada Gubernur NTB untuk mendapatkan fasilitasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Hasil fasilitasi yang diperoleh pada 6 Agustus 2026 menyatakan kedua rancangan tidak bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hasil pembahasan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Tim Pemerintah Daerah. Ia menegaskan perubahan ketentuan dalam Pasal 19A yang memberikan kelonggaran bagi PPPK merupakan bentuk keadilan.

Menurutnya, PPPK yang mencalonkan diri tidak harus mengundurkan diri ketika proses pencalonan berlangsung, tetapi baru diwajibkan mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat desa menyukseskan Pilkades serentak 2027 dengan menjaga persatuan, mematuhi aturan, serta menggunakan mekanisme hukum apabila terjadi sengketa.

Dengan disetujuinya dua Raperda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selanjutnya memasuki tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah serta penyusunan petunjuk pelaksanaan.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus membangun sistem perbukuan yang mampu mendukung peningkatan literasi di Lombok Timur. (El)

Raidernewsid.com || Perhatian Bupati Lombok Timur, (Lotim) H. Haerul Warisin terhadap kondisi infrastruktur jalan kembali ditunjukkan secara langsung. Saat melintas dari Lenek Lauk menuju Labuhan Haji, Ahad (9/8), Bupati tiba-tiba turun dari kendaraan setelah melihat kondisi jalan yang berlubang cukup besar.

Lubang terlihat berada di bagian tengah badan jalan dan di salah satu sisi ruas jalan. Bahkan, warga tampak memasang sebatang bambu sebagai penanda lubang di tengah jalan, diduga untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih berhati-hati.

Tak sekadar melihat dari dalam kendaraan, Haerul Warisin turun dan memeriksa langsung kondisi jalan tersebut. Ia kemudian menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur melalui sambungan telepon.

Bupati meminta jajarannya segera turun mengecek kondisi jalan secara menyeluruh sekaligus mengambil langkah penanganan. Ruas jalan yang menjadi perhatian tersebut berada di kawasan Lenek Baru, Kecamatan Lenek, menuju Korleko.

“Pak Kadis, cepat tanggap dan cepat penanganannya,” tegas Haerul Warisin saat menyampaikan instruksi melalui telepon.

Respons spontan tersebut menunjukkan perhatian Bupati terhadap persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Baginya, persoalan jalan bukan semata-mata tentang kenyamanan berkendara, tetapi berkaitan erat dengan pergerakan ekonomi dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

Haerul Warisin berulang kali menekankan bahwa jalan merupakan salah satu kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai juga dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri tengah menggenjot peningkatan kualitas infrastruktur melalui percepatan pembangunan jalan tahun jamak.

Program yang mulai dikerjakan sejak akhir 2025 tersebut mencakup puluhan ruas jalan dengan total panjang mencapai sekitar 165 kilometer yang ditargetkan dikerjakan hingga 2027.

Secara keseluruhan, program tersebut mencakup 59 ruas jalan, terdiri atas 49 ruas jalan kabupaten dan 11 ruas jalan lainnya. (El)

Raidernewsid.com|| Lombok Tengah, NTB – Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap mengembangkan sektor pariwisata dan transportasi melalui proyek pembangunan terminal sekaligus pangkalan perawatan pesawat air (seaplane) di Bendungan Batujai, Lombok Tengah. Jika terealisasi, fasilitas ini digadang-gadang menjadi yang pertama di Indonesia.

Proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan investor PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN).

Sebagai tahap awal, PT AMAN menyiapkan dua unit pesawat Twin Otter Seaplane yang akan melayani sejumlah rute strategis, antara lain Batujai–Benoa, Benete, Teluk Moyo, Labuan Bajo, Teluk Saleh, serta kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Bendungan Batujai dipilih karena dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis. Selain berada tidak jauh dari Bandara Internasional Lombok, bendungan ini memiliki sumber air tawar yang dinilai ideal untuk mendukung operasional dan perawatan pesawat air.

Saat ini, PT AMAN telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, AirNav Indonesia, serta Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I. Pengembangan kawasan tersebut diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 5.000 meter persegi yang akan digunakan untuk pembangunan hanggar, dermaga apung, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah berharap proyek ini mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran layanan seaplane diproyeksikan memangkas waktu tempuh ke berbagai destinasi wisata, membuka peluang investasi di sektor perhotelan, restoran, dan jasa pariwisata, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Meski demikian, rencana pembangunan ini juga memunculkan pro dan kontra di kalangan warga sekitar. Menanggapi hal tersebut, Ketua KNPI NTB, Daud, menilai aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pembangunan.

“Penolakan sebagian masyarakat adalah hal yang wajar dan wajib diperhatikan secara serius. Kami mendukung pembangunan jika benar-benar membawa manfaat nyata bagi daerah, namun prosesnya harus mengedepankan dialog, keterbukaan, dan keadilan,” ujarnya pada hari Senin, 3/7.

Menurut Daud, pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada investasi. Masyarakat lokal harus menjadi bagian utama yang diberdayakan melalui prioritas kesempatan kerja, ruang berusaha yang adil, serta pelibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

KNPI NTB pun mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang konstruktif agar seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi, sehingga pembangunan dapat berjalan secara inklusif tanpa mengesampingkan kepentingan warga di sekitar Bendungan Batujai. (Bgs)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi meluncurkan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos, Jumat pagi, (31/7). Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam proses transformasi digitalisasi bantuan sosial tersebut.

Menurutnya, para agen memiliki peran penting dalam mensosialisasikan sekaligus membantu masyarakat memahami penggunaan sistem digital dalam pendataan bantuan sosial.

Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia. Ia menilai, kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Lombok Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

Lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dan berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, kegiatan pendataan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan amal sosial,” sambungnya.

“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” tegas Bupati.

Sebelumnya, dalam laporan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik disampaikan bahwa Lombok Timur menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project dalam transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran masyarakat Lombok Timur agar dapat mengakses dan mengaplikasikan sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Sebanyak 2.576 agen Perlinsos dilibatkan. Para agen tersebut terdiri atas unsur aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK penuh dan paruh waktu sebanyak 1.243 orang, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 333 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 16 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 143 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 137 orang, unsur pemerintah desa 254 orang, kepala lingkungan/kader 400 orang, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 50 orang.

Sekda menyebutkan, pada tahap pertama pemerintah menargetkan pendataan terhadap sekitar 140.000 kepala keluarga (KK) yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Selanjutnya, proses tersebut akan dilanjutkan dengan pemutakhiran terhadap sekitar 501.140 KK di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.

“Tujuannya untuk mempercepat pelayanan perlindungan sosial agar semakin cepat, semakin tepat sasaran, dan semakin akuntabel,” ujar Sekda.

Usai apel, para agen yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) diarahkan untuk melakukan aktivasi melalui layanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur.

Selain itu, perwakilan dari masing-masing OPD yang telah ditunjuk juga mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mengoperasikan aplikasi maupun sistem yang terdapat dalam Portal Perlinsos.

Melalui penerapan digitalisasi tersebut, Pemkab Lotim berharap proses pendataan dan pelayanan bantuan sosial dapat berjalan lebih cepat, akurat, transparan, serta mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (El-Aqsa)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang III DPRD Kabupaten Lombok Timur, Senin (27/7).

Dua regulasi tersebut difokuskan untuk memperkuat budaya literasi sekaligus menyiapkan landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.

Pengajuan Raperda disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mewakili Bupati H. Haerul Warisin. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam menghadirkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Dua Raperda yang diajukan yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan serta Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Wabup menjelaskan, Raperda Sistem Perbukuan menjadi sangat penting di tengah derasnya arus informasi digital. Rendahnya budaya literasi di tengah maraknya konsumsi informasi instan dinilai berpotensi melemahkan daya pikir kritis masyarakat, memicu penyebaran hoaks, hingga mengganggu harmonisasi sosial.

Melalui regulasi tersebut, Pemkab berkomitmen membangun sistem perbukuan yang adil, merata, dan bebas diskriminasi, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya literasi melalui penyediaan buku yang berkualitas, terjangkau, dan menarik bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Raperda ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para pelaku perbukuan di daerah.

“Penguatan literasi menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia Lombok Timur yang cerdas, terampil, berakhlak, kreatif, dan mandiri, sejalan dengan visi Lombok Timur SMART,” jelasnya.

Sementara itu, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang tentang Desa.

Penyesuaian regulasi tersebut dinilai mendesak mengingat Pilkades serentak di Lombok Timur dijadwalkan berlangsung pada awal 2027. Sebanyak 157 desa akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut sehingga seluruh tahapan persiapan harus dimatangkan sejak dini.

Menutup penyampaiannya, Wabup mengajak seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintah daerah, serta aparat keamanan memperkuat sinergi dan kolaborasi guna memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif, sekaligus menjaga persatuan masyarakat pasca pemilihan.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rupatama DPRD Lombok Timur itu dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta 39 anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. (El)

Raidernewsid.com || Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menyusul meluasnya dampak kekeringan di NTB. Hingga 23 Juli 2026, bencana kekeringan telah melanda 9 kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan 134 desa dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.

Peringatan itu disampaikan Gubernur Iqbal dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala BNPB dan Menteri ATR/BPN di Mataram, Jumat (24/7), yang turut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama para kepala daerah se-NTB.

Mengacu pada prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan disertai curah hujan yang lebih rendah. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memperkuat langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat, khususnya sektor pertanian, dapat ditekan.

“Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya harus dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Iqbal.

Ia menambahkan, ketangguhan menghadapi bencana harus menjadi bagian utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan RPJMD dan tata ruang wilayah.

Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengusulkan bantuan 10 sumur bor untuk wilayah-wilayah yang setiap tahun mengalami krisis air bersih. Ia juga kembali meminta dukungan percepatan perbaikan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana dan hingga kini belum tertangani.

Menanggapi usulan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proposal perbaikan dari Pemkab Lombok Timur telah masuk ke Kementerian Keuangan dan saat ini menunggu pembahasan. Ia berharap proses tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Suharyanto juga mengungkapkan bahwa hingga 23 Juli 2026, Indonesia mencatat 1.281 kejadian bencana, dengan 99,14 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi.

Khusus NTB, seluruh kabupaten/kota berada pada kategori risiko bencana sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima masuk kategori risiko tinggi, sedangkan Lombok Timur berada pada kategori sedang. Risiko kekeringan maupun kebakaran juga tergolong sedang hingga tinggi.

Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah menjadikan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar penyusunan pembangunan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam RPJMD dan RTRW 2025–2029 melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, sebagai langkah memperkuat mitigasi bencana sekaligus mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur. (El)

Lombok Timur, Raidernewsid.com || Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengambil langkah tegas untuk membenahi data kemiskinan setelah capaian awal digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai masih sangat rendah. Sebanyak 300 relawan pemuda akan diterjunkan bersama jajaran pemerintah daerah guna melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati, Kamis (23/7).

Haerul mengaku baru menerima laporan dua malam sebelumnya terkait progres aktivasi yang masih sekitar satu persen. Namun, ia menilai kondisi tersebut masih wajar mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur.

“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal. Memang prosesnya belum bergerak optimal, tetapi saya yakin Lombok Timur mampu bekerja cepat,” tegasnya.

Menurutnya, momentum digitalisasi bansos harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan yang selama ini kerap dipersoalkan karena dinilai tidak akurat.

“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), serta membentuk satuan tugas (satgas) guna mempercepat pemutakhiran data di lapangan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada 300 relawan dan unsur kepemudaan yang siap membantu proses pendataan sehingga data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.

Sementara itu, Korwas BPKP RI Ahmad Bashori mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos nasional tahun 2026.

Meski demikian, hasil monitoring BPKP menunjukkan progres pendaftaran penerima bansos di Lombok Timur baru sekitar 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih berada di angka 7 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dipercepat karena menjadi dasar validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BPKP juga mencatat sejumlah kendala, mulai dari perlunya penguatan regulasi dan strategi komunikasi hingga keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.

Melalui sinergi Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, LKKS, relawan sosial, dan kader sosial, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan terwujudnya sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi, transparan, akurat, dan tepat sasaran. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melantik Muhammad Tasywiruddin, S.Pi., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur, Rabu (22/7). Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang hingga kini masih banyak hidup dalam kondisi kurang sejahtera.

Pelantikan yang berlangsung di Selong itu turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepada kepala dinas yang baru dilantik, Bupati meminta agar segera menindaklanjuti berbagai bantuan dan fasilitas yang pernah dijanjikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI saat berkunjung ke Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berbagai peluang yang telah dibuka pemerintah pusat harus dijemput secara aktif demi mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Harapan saya Anda juga bekerja istimewa. Nelayan-nelayan kita masih banyak yang miskin dan masih membutuhkan bantuan. Janji yang disampaikan Pak Menteri itu harus Anda jemput,” tegas Bupati.

Tidak hanya kepada Kepala DKP yang baru, Bupati juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan lebih banyak program dan dukungan pembangunan ke daerah.

Ia menilai fasilitas dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun komunikasi yang efektif dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Haerul Warisin juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak, bukan keberhasilan individu.

“Kita ingin merubah Lombok Timur ini ke arah yang lebih baik secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang mengatakan ini hasil saya, hasil dia, atau hasil kelompok tertentu,” ujarnya.

Selain itu, Bupati mendorong seluruh pimpinan OPD untuk terus berinovasi dan terbuka terhadap masukan masyarakat. Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik selama kritik tersebut bertujuan membangun dan mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Jangan takut dikritik oleh siapa pun. Kritik itu membangun kita dan mengingatkan kita. Dari kritik kita evaluasi apa yang menjadi bahan masukan, kemudian kita perbaiki jika memang ada yang salah,” katanya.

Di akhir arahannya, Bupati mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia menegaskan koordinasi menjadi kunci penting untuk menghindari kesalahan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. (El)