Kegiatan yang berlangsung di Dusun Pemondah, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, tersebut mengusung tema “Dari Keteladanan Menuju Peradaban.”

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mewakili Bupati Lombok Timur menyerahkan bantuan kepada pimpinan Yayasan Qudwatussholihin (YAQIN).

Bantuan tersebut berupa 100 sak semen yang diperuntukkan bagi pembangunan asrama putri di lingkungan Yayasan Qudwatussholihin. Selain itu, Baznas Lombok Timur turut memberikan santunan kepada penerima manfaat.

Santunan dari Baznas Lombok Timur tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Ketua III Baznas Lombok Timur, Dr. Sirajunnasihin, kepada para penerima manfaat.

Dalam sambutannya, H. Muhammad Kamli menyampaikan salam takzim Bupati Lombok Timur kepada seluruh jamaah dan undangan yang hadir. Ia menjelaskan, Bupati tidak dapat hadir secara langsung karena sedang melaksanakan kunjungan ke luar daerah.

“Bapak Bupati menyampaikan salam takzim kepada seluruh jamaah yang hadir. Beliau berhalangan hadir karena sedang melaksanakan kunjungan ke luar daerah,” ujar Muhammad Kamli.

Ia juga menyampaikan dukungan tambahan dari Bupati Lombok Timur untuk pembangunan sarana pendidikan di Yayasan Qudwatussholihin.

“Bapak Bupati juga menambahkan bantuan berupa 100 sak semen untuk pembangunan asrama putri di Yayasan Qudwatussholihin (YAQIN),” ungkapnya.

Menurut Kamli, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan dan pembinaan santri di lingkungan YAQIN.

“Pembangunan asrama putri diharapkan dapat menunjang kegiatan pendidikan sekaligus memberikan fasilitas yang lebih memadai bagi para santri,” harap Kamli.

Sementara itu, penyerahan santunan oleh Baznas Lombok Timur menjadi bagian dari kepedulian lembaga dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam momentum peringatan Haul ke-15 dan Harlah ke-33 YAQIN.

Peringatan Haul ke-15 dan Harlah ke-33 YAQIN juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan.

Mengusung tema “Dari Keteladanan Menuju Peradaban”, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai keteladanan dalam membentuk generasi yang berakhlak, berilmu, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah. (El)

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai lebih dari 1,471 juta jiwa menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan data.

Hal tersebut disampaikan Juaini saat menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Selasa (15/9), di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), BPJS, PT Pos Indonesia, RSUD, pemerintah desa, dan puskesmas.

Juaini menyebutkan akan terdapat sekitar 4,8 juta perubahan data desil secara nasional, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial. Menurutnya, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi data.

“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada risiko kesalahan pencatatan data yang juga besar. Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI), jadi InsyaAllah September atau minggu kedua Oktober, selaras dengan keterangan Menteri Sosial, informasi terbaru sekarang sudah menyentuh angka sepuluh koma sekian yang desil rendah,” ungkapnya.

Selain persoalan data desil, Juaini menilai uji coba Perlinsos Digital memberikan dampak positif, termasuk dalam mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurutnya, semakin tinggi aktivasi IKD, semakin mudah dan cepat pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi akan mudah melayani warga kita, semakin mudah semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.

Ia juga menyinggung tingginya indeks kepekaan digital masyarakat Lombok Timur yang berada di posisi kedua setelah Kota Mataram. Kondisi tersebut membuat respons masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin terbuka, termasuk melalui media sosial.

Karena itu, Juaini meminta seluruh aparatur pelayanan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif masyarakat.

“Jangan khawatir. Karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah agar kita kuat. Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian aktivasi IKD di daerah tersebut terus menunjukkan peningkatan.

Masyarakat, kata dia, mulai beralih dari penggunaan KTP fisik ke identitas kependudukan digital yang telah tervalidasi. Kondisi ini dinilai dapat membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran melalui Perlinsos Digital, selain melalui agen-agen yang tersedia.

Parihin menjelaskan, pada awal koordinasi Desember lalu, persentase IKD yang tervalidasi baru sekitar 1,6 persen. Angka tersebut kini meningkat signifikan menjadi 12,22 persen.

“Artinya, 120 ribu lebih telah tervalidasi IKD. Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, pelayanan administrasi kependudukan Lombok Timur juga mencatat sejumlah prestasi. Dukcapil Lombok Timur berhasil masuk 10 besar nasional dalam capaian perekaman e-KTP. Selain itu, Dukcapil juga mewakili Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional dalam program zona integritas pelayanan.

Sosialisasi tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada desa dan rumah sakit yang dinilai terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada RSIA Permata Hati, Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur, dan Desa Beriri Jarak. (El)

Kegiatan bertajuk “Sebrangi Lautan” tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 September 2026. Kegiatan sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dan penyerahan santunan bagi anak yatim, fakir miskin, serta kaum dhuafa di Gili Beleq.

Kehadiran rombongan Baznas Lotim disambut hangat dan penuh suka cita oleh masyarakat yang sejak awal menantikan kedatangan pimpinan lembaga pengelola zakat tersebut.

Suasana haru terlihat ketika Ketua Baznas Lombok Timur menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat Gili Beleq dan melihat antusiasme warga mengikuti rangkaian kegiatan Maulid. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi geografis yang mengharuskan perjalanan menyeberangi laut, masyarakat tetap menunjukkan semangat luar biasa untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menerima pesan-pesan keagamaan.

Tangis haru bercampur bahagia tidak dapat disembunyikan Ketua Baznas Lotim. Baginya, perjalanan menuju Gili Beleq bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah perjalanan hati untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan juga mendapatkan perhatian dan merasakan manfaat dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas.

“Kita menyeberangi lautan bukan karena dekatnya jarak, tetapi karena besarnya cinta dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gili Beleq. Ketika melihat masyarakat berkumpul, anak-anak yatim tersenyum dan masyarakat menyambut kami dengan penuh kehangatan, jujur hati saya sangat tersentuh. Ada rasa haru, tetapi juga ada kebahagiaan yang luar biasa,” ungkap Ketua Baznas Lotim dengan penuh emosional.

Ia menegaskan, keberadaan Baznas tidak boleh hanya dirasakan masyarakat yang berada di pusat perkotaan atau wilayah yang mudah dijangkau. Menurutnya, masyarakat di pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah terpencil juga memiliki hak mendapatkan perhatian serta manfaat dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan masyarakat melalui Baznas.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas Lotim juga mengajak masyarakat Desa Pare Mas, khususnya warga Gili Beleq, untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat.

Ia mengingatkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban bagi umat Islam yang mampu, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kepedulian antar sesama.

“Mari kita tunaikan zakat melalui Baznas Lombok Timur. InsyaAllah amanah dan tepat sasaran. Zakat yang kita keluarkan mungkin terlihat kecil bagi kita, tetapi bagi saudara kita yang membutuhkan, nilainya bisa sangat besar dan berarti untuk kehidupan mereka,” ajaknya.

Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga dimanfaatkan Ketua Baznas Lotim untuk mengajak masyarakat meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam hal kepedulian, kedermawanan, dan kasih sayang kepada sesama.

“Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbagi dan peduli. Maka mari kita buktikan kecintaan kepada Rasulullah SAW bukan hanya dengan memperingati Maulid, tetapi juga dengan memperbanyak amal, membantu tetangga, menyantuni anak yatim, memperhatikan kaum dhuafa, dan memberikan sebagian rezeki yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Pada kegiatan tersebut, Baznas Kabupaten Lombok Timur juga menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhuafa yang berada di Gili Beleq. Santunan tersebut merupakan bagian dari amanah zakat, infak, dan sedekah masyarakat Lombok Timur yang kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat Gili Beleq, kedatangan rombongan Baznas Lotim menjadi sebuah momen yang sangat berarti. Selain mendapatkan santunan, warga juga merasa diperhatikan dan tidak dilupakan meskipun tinggal di wilayah kepulauan yang membutuhkan perjalanan khusus untuk menjangkaunya.

Camat Jerowaru, Sirah, S.sos menyampaikan apresiasi atas langkah Baznas Lombok Timur yang hadir secara langsung di Gili Beleq. Menurutnya, kehadiran pimpinan Baznas bersama tim menjadi bukti bahwa perhatian terhadap masyarakat tidak dibatasi oleh jarak maupun kondisi geografis.

“Ini merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat kami. Untuk pertama kalinya pimpinan Baznas Lotim hadir langsung ke Gili Beleq. Kami tentu sangat berterima kasih. Kehadiran ini membawa harapan baru dan menunjukkan bahwa masyarakat di pulau juga menjadi bagian penting dari pembangunan dan kepedulian sosial di Lombok Timur,” ujarnya.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga datang dari unsur keamanan dan pemerintahan setempat. Rombongan Baznas Lotim turut didampingi Camat Jerowaru, Polmas Desa Pare Mas, serta Babinsa yang bersama-sama memberikan dukungan terhadap kelancaran kegiatan.

Sinergi tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga sosial, pemerintah, dan unsur keamanan dalam menghadirkan pelayanan serta kepedulian kepada masyarakat hingga ke wilayah terluar.

Kegiatan “Sebrangi Lautan” kemudian ditutup dengan tausiyah Maulid Nabi Muhammad SAW, doa bersama, serta ramah tamah antara Baznas Lotim dengan masyarakat Gili Beleq. Kebahagiaan tampak dari wajah warga, khususnya para penerima santunan yang mendapatkan perhatian langsung dari Baznas.

Melalui program “Sebrangi Lautan”, Baznas Kabupaten Lombok Timur berharap gerakan zakat semakin tumbuh di tengah masyarakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan rasa persaudaraan.

Perjalanan menyeberangi lautan menuju Gili Beleq akhirnya menjadi pesan kuat bahwa jarak bukan alasan untuk berhenti peduli. Selama masih ada saudara yang membutuhkan perhatian, Baznas Lotim berkomitmen untuk terus hadir, menyapa, berbagi, dan memastikan keberkahan zakat dapat dirasakan hingga pelosok dan pulau-pulau di Kabupaten Lombok Timur.

“Kami ingin tidak ada satu pun saudara kita yang merasa terlupakan. Sebab zakat adalah amanah, dan amanah itu harus sampai kepada mereka yang berhak menerimanya,” tutup Ketua Baznas Lotim. (El)

Kegiatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dan Puskesmas Selong tersebut menjadi bagian dari upaya Lapas Selong meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit TBC di lingkungan pemasyarakatan.

Kegiatan diawali dengan koordinasi Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Selong bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dan Puskesmas Selong. Selanjutnya, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan dan skrining TBC kepada peserta dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keamanan.

Sebanyak 114 orang mengikuti pemeriksaan tersebut, terdiri dari 21 pegawai Lapas Kelas IIB Selong dan 93 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman, menegaskan pemeriksaan kesehatan dan skrining TBC secara berkala merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan pegawai maupun WBP.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh pegawai dan WBP. Deteksi dini sangat penting agar apabila ditemukan adanya indikasi penyakit, dapat segera dilakukan penanganan dan tindak lanjut. Kami juga mengapresiasi dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dan Puskesmas Selong dalam pelaksanaan kegiatan ini,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Selong terus memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat melalui upaya promotif, preventif, serta deteksi dini penyakit.

Peserta yang memerlukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan akan mendapatkan pemantauan dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. (El)

Berdasarkan informasi awal yang diterima kepolisian, kapal tongkang tersebut merupakan milik Perusahaan Karya Bintang Timur dengan General Manager (GM) Padli. Karya Star 95 membawa muatan batu bara sekitar 10.000 metrik ton dari Jetty SJA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menuju Pulau Lombok.

Sebelum tiba di wilayah Lombok Timur, kapal telah melakukan perjalanan selama beberapa hari. Berdasarkan keterangan awal pihak kapal, kebakaran diketahui terjadi saat kapal memasuki wilayah Selat Jawa, tepatnya pada bagian gundukan muatan batu bara.

CIP Takeboat Karya Star 95, Tian Manopo, menerangkan bahwa selama pelayaran kondisi cuaca cukup panas dengan gelombang laut yang relatif buruk. Pada hari ketujuh perjalanan, pihak kapal mengetahui terdapat muatan batu bara pada bagian gundukan terakhir yang mengalami kebakaran.

Saat kapal mendekati wilayah Gili Kondo, pihak kapal kemudian berkoordinasi dengan General Manager dan agen untuk melakukan penyandaran di Dermaga PT. LED. Kapal bersandar dengan kondisi sebagian muatan batu bara masih terbakar, sekaligus untuk memudahkan penanganan dan proses pemadaman.

Sementara itu, Kapten Karya Star 95, Bermard Kahimpong, menyampaikan bahwa upaya pemadaman sebelumnya telah dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) dengan menggunakan persediaan air yang tersedia di kapal. Namun, angin kencang dan gelombang laut menyebabkan proses pemadaman mengalami kendala.

Api kemudian dilaporkan menjalar ke bagian gundukan muatan lainnya. Menjelang kapal memasuki wilayah Gili Kondo, pihak kapal kembali berkoordinasi dengan agen untuk menyiapkan dukungan air guna proses pemadaman setelah kapal bersandar di Dermaga PT. LED.

Mendapat informasi tersebut, personel kepolisian bersama unsur pemadam kebakaran langsung melakukan penanganan di lokasi.

Saat ini, Kabag Ops Polres Lombok Timur, Kasat Intelkam Polres Lombok Timur beserta personel Unit Ekonomi dan Unit Sosbud, Satpolairud Polres Lombok Timur, personel Polsek Sambelia, serta Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Timur berada di lokasi untuk melakukan pengamanan dan pemadaman.

Proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan sejumlah armada, diantaranya Unit Kendaraan WMK Pringgabaya, WMK Sambelia, Mako Pemadam Sukamulia, serta mobil tangki milik PT. LED.

Kepolisian masih melakukan penanganan dan pendalaman terhadap peristiwa tersebut, termasuk memastikan kronologi kejadian serta kondisi muatan selama perjalanan.

Penyebab pasti kebakaran dan jumlah kerugian materiil hingga saat ini belum dapat dipastikan dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepolisian juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna mencegah gangguan terhadap keselamatan pekerja, aktivitas masyarakat maupun kegiatan operasional di kawasan Dermaga PT. LED.

Kasi humas Polres Lombok Timur, IPTU Lalu Rusmaladi mengimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kejadian dan menyerahkan proses penanganan kepada petugas di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kami juga mengimbau pihak terkait untuk tetap mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung,” ujar Rusmaladi. (El)

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengakui kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi nelayan pembudidaya lobster di wilayahnya.

“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati.

Menurutnya, persoalan tersebut diperparah dengan keterbatasan ketersediaan benih lobster. “Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” lanjutnya.

Berbagai persoalan itu disampaikan Bupati kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama rombongan yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Lombok Timur, Kamis (3/9). Kegiatan berlangsung di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Bupati menyebut nelayan di Lombok Timur, selain buruh tani, masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin. Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dapat menghasilkan bantuan sekaligus solusi konkret bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan kunjungan kerja (Kunker) tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Hasil kunjungan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.

Menurut Hediati, penyelundupan BBL yang masih marak tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merugikan nelayan. Salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut adalah harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri. Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih belum optimal.

“Indonesia tidak boleh sekadar menjadi sumber BBL, tetapi harus mampu menjadi produsen utama lobster budidaya dunia,” tegasnya.

Hediati yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto mengakui masih terdapat banyak tantangan untuk mewujudkan target tersebut. Tantangan itu antara lain keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, keterbatasan sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang relatif lama.

Karena itu, ia menegaskan akselerasi budidaya lobster tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, pembangunan ekosistem budidaya berbasis segmentasi menjadi hal penting.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan aspirasi terkait pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu bagian penting dalam pendalaman panitia kerja. Namun, hal tersebut perlu mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, serta penguatan budidaya nasional.

Dengan demikian, BBL yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah devisa negara.

Hediati menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang telah menyampaikan berbagai masukan. Ia berharap Indonesia ke depan tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein, termasuk menjadi salah satu penghasil lobster terbesar di dunia.

Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga lobster yang saat ini masih fluktuatif.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food. (El)

Peresmian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak berhenti pada penyediaan gedung yang representatif, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati H. Haerul Warisin meminta seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Sakra Timur memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mengedepankan kebutuhan pasien.

Ia secara khusus mengingatkan agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat masyarakat memperoleh penanganan medis.

“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegas Bupati.

Menurutnya, kemegahan gedung baru harus sejalan dengan kualitas pelayanan. Dokter, bidan, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan diminta menempatkan keselamatan serta kenyamanan pasien sebagai prioritas utama.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan tenaga kesehatan bersama-sama menjaga serta merawat fasilitas kesehatan yang telah dibangun dengan anggaran daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Anggaran BPJS Naik Lima Kali Lipat

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin akses kesehatan masyarakat melalui peningkatan anggaran BPJS Kesehatan secara berkelanjutan.

Anggaran yang dialokasikan meningkat signifikan, dari Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023. Angka tersebut kemudian melonjak menjadi Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026.

Kenaikan hingga sekitar lima kali lipat dibandingkan 2021 tersebut menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur.

Selain jaminan kesehatan, Pemda Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja sekaligus jaminan kematian.

Target Kerja Sama BPJS Awal 2027

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aries Fahrurozy dalam laporannya menyampaikan bahwa Surat Izin Operasional (SIO) Puskesmas Sakra Timur telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus lalu.

Dengan terbitnya SIO tersebut, Puskesmas Sakra Timur kini memiliki dasar operasional untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara resmi.

“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun. Dengan terbitnya SIO, kami menargetkan puskesmas ini dapat segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal tahun 2027, yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan akreditasi dalam tiga bulan mendatang,” ujar Aries.

Ia berharap kehadiran Puskesmas Sakra Timur dapat memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Peresmian turut dihadiri Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur RS Keruak, Direktur RS Labuhan Haji, Direktur RS Selaparang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, para kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.

Rangkaian peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Setelah itu, Bupati Lombok Timur bersama sejumlah tamu undangan meninjau langsung fasilitas dan ruangan di gedung baru Puskesmas Sakra Timur. (El)

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang menjabat ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur. Berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9).

Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan sistem kerja TPPS, termasuk mekanisme pembagian wilayah binaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur. Pembagian wilayah diharapkan tidak sekadar menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau person incharge (PIC) dari setiap OPD dan unsur terkait di masing-masing wilayah.

Keberadaan PIC dinilai penting untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi. Setiap OPD diharapkan memiliki personel yang memahami perkembangan program di wilayah binaannya sehingga informasi, pemantauan, dan tindak lanjut dapat berjalan berkesinambungan meskipun terjadi pergantian perwakilan dalam rapat maupun kegiatan.

Wakil Bupati Lotim, H. Edwin, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan keterampilan teknis, khususnya dalam penyuluhan, pencatatan data, dan pemantauan secara berkelanjutan. Dukungan operasional juga perlu diperkuat, antara lain melalui ketersediaan logistik, pemberian insentif, serta pelaksanaan koordinasi rutin di tingkat wilayah.

Dalam pelaksanaan Program Genting, intervensi dilakukan melalui berbagai pendekatan. Intervensi spesifik antara lain berupa bantuan nutrisi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) atau bahan pangan mentah yang kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia di bawah dua tahun.

Sementara itu, intervensi sensitif mencakup perbaikan infrastruktur dasar, seperti program bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, hingga pembangunan jembatan untuk mendukung mobilitas dan akses masyarakat. Intervensi juga dilakukan melalui pendampingan dan edukasi berupa penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Wakil Bupati menegaskan bahwa prinsip utama pelaksanaan Program Genting adalah gotong royong. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan setiap intervensi berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.

“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.

Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB. Menurutnya, posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja lebih keras dalam menekan angka stunting.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai bentuk komitmen memperkuat pencegahan dan penurunan stunting hingga tingkat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Makripuddin turut menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Lombok Timur yang dinilai belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur. Ia berharap data tersebut segera dilaporkan dan diperbarui ke tingkat pusat sehingga catatan yang tersedia sesuai dengan kondisi aktual di daerah.

Selain itu, capaian Program Genting yang telah mencapai 81 persen diharapkan terus ditingkatkan. Hal yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, dimanfaatkan, dan dikonsumsi oleh penerima manfaat sesuai tujuan program.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau anak di bawah usia dua tahun, serta anak yang mengalami stunting.

Pendampingan dilakukan melalui edukasi, intervensi, dan pemberian bantuan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.

Berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKKBN, jumlah keluarga berisiko stunting di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi.

Adapun intervensi yang telah diberikan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, intervensi nutrisi kepada 1.574 KRS, intervensi air bersih kepada 394 KRS, intervensi jamban sehat kepada 14 KRS, serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap berbagai intervensi tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat. Bantuan nutrisi diharapkan diberikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, sementara intervensi air bersih, jamban sehat, dan rumah layak huni terus ditingkatkan.

Dengan penguatan pembagian wilayah binaan, penetapan PIC, peningkatan kapasitas kader, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai unsur lainnya, percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur diharapkan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Peserta kegiatan terdiri atas OPD terkait, camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, BUMN, BUMD, pihak swasta, individu, LSM, komunitas, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, koordinator Satgas Pendamping Keluarga (SPK), perwakilan Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). (El)

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut, Lapas Kelas IIB Selong turut ambil bagian dengan mengutus Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Dedy Aryadi, sebagai perwakilan. Kamis, 27 Agustus 2026.

Kehadiran Lapas Selong dalam kegiatan ini, menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar instansi penegak hukum di wilayah Lombok Timur. Sinergitas antar APH dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum yang efektif, profesional, serta berintegritas.

Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Selong menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan kelembagaan yang harmonis dengan jajaran APH dan seluruh mitra kerja.

Sinergi yang terjalin diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang optimal di wilayah Kabupaten Lombok Timur. (El)

Inovasi yang digagas langsung oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa Pene, H. Mastur Amir, SKM., M.A.P., ini menyasar seluruh wilayah dusun secara serentak dalam satu hari. Pemerintah Desa Pene menerjunkan tim khusus di masing-masing dusun yang terdiri dari dua personel utama, yakni Kepala Dusun (Kadus) setempat dan satu orang staf Pemerintah Desa.

Skema tersebut menjadi perubahan dari pola pendataan yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih aktif, terstruktur, dan langsung menyentuh masyarakat. Tim bergerak dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam proses verifikasi dan validasi data Perlinsos.

Pj. Kepala Desa Pene, H. Mastur Amir, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjawab persoalan klasik ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di lapangan. Menurutnya, data yang valid merupakan fondasi utama agar berbagai program bantuan dan perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Kami tidak ingin lagi ada warga yang terlewat atau bantuan yang tidak tepat sasaran akibat persoalan pembaruan data. Melalui Gerdu ini, kita gerakkan dua aparatur, yakni Kepala Dusun yang memahami wilayahnya dan satu staf desa yang memahami teknis pendataan, untuk turun langsung menyisir setiap sudut dusun secara bersamaan pada hari yang sama,” jelas H. Mastur Amir, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, kolaborasi antara Kadus dan staf desa menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan GERDU. Kepala Dusun berperan memastikan seluruh warga di wilayahnya terdata, sementara staf desa melakukan verifikasi terhadap instrumen teknis pendataan Perlinsos agar sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Namun, pelaksanaan pendataan di lapangan juga menemukan sejumlah kendala. Salah satunya masih terdapat masyarakat, terutama kelompok lanjut usia (lansia), yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga belum dapat dimasukkan secara optimal dalam proses pendataan Perlinsos.

“Di lapangan masih kami temukan masyarakat, terutama lansia, yang belum melakukan perekaman KTP sehingga belum bisa kami data secara lengkap. Karena itu, saya sudah meminta Kaur Pemerintahan Desa untuk mengoordinasikan dan membawa warga tersebut secara rombongan untuk melakukan perekaman,” ujar H. Mastur Amir.

Perekaman KTP-el bagi warga yang belum memiliki data biometrik tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Desa Pene untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pemutakhiran data kependudukan maupun pendataan Perlinsos.

“Ini bagian dari ikhtiar kita agar seluruh masyarakat bisa terdata dengan baik. Data kependudukan harus lengkap terlebih dahulu, sehingga proses pendataan Perlinsos dapat berjalan lebih akurat dan tidak ada masyarakat yang terlewat,” tegasnya.

Selain mempercepat proses pendataan, pola GERDU juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat. Pemerintah Desa tidak hanya menunggu data masuk, tetapi hadir langsung untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data yang tercatat.

Inovasi GERDU pun mendapat respons positif dari masyarakat. Dengan pelaksanaan secara serentak, proses pengumpulan dan pemutakhiran data dapat dilakukan lebih efisien dalam satu hari, sekaligus memangkas alur birokrasi yang berpotensi memperlambat pembaruan data.

“Melalui GERDU Pemerintah Desa Pene menargetkan terbentuknya basis data Perlinsos yang mutakhir, presisi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data tersebut diharapkan menjadi pijakan yang lebih kuat dalam memastikan program perlindungan sosial hadir secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Desa Pene,” tutup H. Mastur Amir. (El)