Dalam menjalankan amanah tersebut, H. Amir, sapaan akrabnya, menegaskan akan merangkul seluruh unsur di Desa Pene. Koordinasi dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat akan diperkuat guna memastikan pemerintahan desa berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat.

“Yang paling utama adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Kami akan bekerja sama dengan semua unsur untuk memfasilitasi proses Pilkades agar berjalan aman, lancar dan kondusif,” tegasnya secara tertulis pada Rabu 19/8.

Tak hanya fokus pada kelancaran pemerintahan, H. Amir juga menaruh perhatian serius pada netralitas aparatur desa selama seluruh tahapan Pilkades. Sikap netral, menurutnya, menjadi salah satu kunci agar pesta demokrasi di tingkat desa berlangsung jujur, aman dan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Amanah sebagai Pj Kepala Desa, lanjutnya, akan dijalankan sesuai arahan Bupati Lombok Timur. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan desa diharapkan tidak terseret ke dalam kepentingan politik maupun dukung- mendukung terhadap calon tertentu.

“Netralitas sangat penting agar proses Pilkades berjalan secara demokratis, aman dan lancar. Jangan sampai perbedaan pilihan justru menimbulkan persoalan atau memecah persatuan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, pelayanan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Administrasi desa harus berjalan sebagaimana mestinya, sementara berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat dipastikan tetap mendapat perhatian.

Yang tak kalah penting, H. Amir memastikan persoalan pendataan masyarakat miskin menjadi salah satu fokus selama dirinya menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa. Ia ingin memastikan tidak ada warga yang luput dari pendataan perlindungan sosial (Perlinsos).

“Kami akan berupaya memastikan, khususnya masyarakat miskin, dapat terdata dengan baik dalam program perlindungan sosial,” jelasnya.

Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting agar berbagai program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak. Karena itu, proses pendataan akan dilakukan secara serius dengan melibatkan unsur terkait di tingkat desa.

“Data yang akurat menjadi salah satu kunci agar program pemerintah tepat sasaran. Karena itu, kami akan memastikan pendataan dilakukan dengan baik dan melibatkan unsur-unsur terkait di desa,” katanya.

Sementara dalam menghadapi tahapan Pilkades, H. Amir mengajak seluruh masyarakat Desa Pene untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak semestinya menjadi alasan untuk merusak persaudaraan.

Ia pun meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun kepentingan tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas desa.

“Kami berharap seluruh masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas. Mari kita kedepankan persatuan dan jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pemerintahan maupun proses Pilkades,” pungkasnya. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – DPRD Kabupaten Lombok Timur menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Rapat Keempat DPRD Lombok Timur, Senin (10/8). Rapat juga dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.

Salah satu poin penting dalam perubahan Perda Pilkades adalah ketentuan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Dalam ketentuan yang disepakati, PPPK tidak lagi diwajibkan mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon. Mereka baru wajib mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkades.

Sebelumnya, rancangan aturan mengharuskan PPPK mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon. Namun, setelah dilakukan kajian dengan mengacu pada rujukan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), ketentuan tersebut disempurnakan.

Perubahan ini dinilai memberikan rasa keadilan bagi PPPK yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkades tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya sebelum hasil pemilihan ditetapkan.

Selain ketentuan PPPK, DPRD dan Pemerintah Daerah juga menyepakati mekanisme penentuan pemenang apabila terdapat calon yang memperoleh jumlah suara sama. Mekanisme tersebut mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang calon terpilih.

Pemenang akan ditentukan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Penentuannya dilakukan secara berjenjang melalui sebaran TPS terbanyak, jumlah suara sah terbanyak pada TPS dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak, kemudian jumlah suara sah terbanyak pada TPS dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi.

Penyesuaian Perda Pilkades dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam draf perubahan yang diajukan Pemerintah Daerah terdapat 30 item penyesuaian.

Pembahasan dilakukan oleh Gabungan Komisi Kesatu dan Gabungan Komisi Kedua yang dibentuk melalui Keputusan Pimpinan DPRD pada 28 Juli 2026. Gabungan Komisi Kesatu membahas perubahan Perda Pilkades, sedangkan Gabungan Komisi Kedua membahas Raperda Sistem Perbukuan.

Kedua gabungan komisi kemudian menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama Tim Pemerintah Daerah. Secara umum, pembahasan berjalan lancar meskipun terdapat sejumlah perbedaan pendapat yang kemudian disepakati melalui pembahasan bersama.

Selain substansi PPPK dan mekanisme penentuan pemenang, sejumlah perubahan teknis dan redaksional turut disepakati. Di antaranya penyempurnaan konsiderans, penghapusan dasar hukum yang tidak lagi relevan, penajaman definisi Pemerintah Desa dan BPD sesuai praktik di Lombok Timur, serta penambahan ketentuan terkait Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 2027.

DPRD juga meminta Pemerintah Daerah segera menyiapkan Peraturan Bupati apabila diperlukan sebagai petunjuk pelaksanaan, terutama untuk mendukung Pilkades serentak di 157 desa pada awal 2027. DPRD turut mengingatkan agar penerbitan peraturan pelaksana terhadap perda-perda sebelumnya lebih diintensifkan.

Sementara itu, pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan relatif bersifat redaksional. Substansinya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 serta ketentuan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi NTB pada 6 Agustus 2026 juga menyatakan substansi Raperda Sistem Perbukuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua Raperda tersebut telah diajukan kepada Gubernur NTB untuk mendapatkan fasilitasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Hasil fasilitasi yang diperoleh pada 6 Agustus 2026 menyatakan kedua rancangan tidak bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hasil pembahasan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Tim Pemerintah Daerah. Ia menegaskan perubahan ketentuan dalam Pasal 19A yang memberikan kelonggaran bagi PPPK merupakan bentuk keadilan.

Menurutnya, PPPK yang mencalonkan diri tidak harus mengundurkan diri ketika proses pencalonan berlangsung, tetapi baru diwajibkan mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat desa menyukseskan Pilkades serentak 2027 dengan menjaga persatuan, mematuhi aturan, serta menggunakan mekanisme hukum apabila terjadi sengketa.

Dengan disetujuinya dua Raperda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selanjutnya memasuki tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah serta penyusunan petunjuk pelaksanaan.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus membangun sistem perbukuan yang mampu mendukung peningkatan literasi di Lombok Timur. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi meluncurkan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos, Jumat pagi, (31/7). Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam proses transformasi digitalisasi bantuan sosial tersebut.

Menurutnya, para agen memiliki peran penting dalam mensosialisasikan sekaligus membantu masyarakat memahami penggunaan sistem digital dalam pendataan bantuan sosial.

Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia. Ia menilai, kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Lombok Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

Lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dan berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, kegiatan pendataan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan amal sosial,” sambungnya.

“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” tegas Bupati.

Sebelumnya, dalam laporan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik disampaikan bahwa Lombok Timur menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project dalam transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran masyarakat Lombok Timur agar dapat mengakses dan mengaplikasikan sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Sebanyak 2.576 agen Perlinsos dilibatkan. Para agen tersebut terdiri atas unsur aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK penuh dan paruh waktu sebanyak 1.243 orang, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 333 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 16 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 143 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 137 orang, unsur pemerintah desa 254 orang, kepala lingkungan/kader 400 orang, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 50 orang.

Sekda menyebutkan, pada tahap pertama pemerintah menargetkan pendataan terhadap sekitar 140.000 kepala keluarga (KK) yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Selanjutnya, proses tersebut akan dilanjutkan dengan pemutakhiran terhadap sekitar 501.140 KK di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.

“Tujuannya untuk mempercepat pelayanan perlindungan sosial agar semakin cepat, semakin tepat sasaran, dan semakin akuntabel,” ujar Sekda.

Usai apel, para agen yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) diarahkan untuk melakukan aktivasi melalui layanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur.

Selain itu, perwakilan dari masing-masing OPD yang telah ditunjuk juga mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mengoperasikan aplikasi maupun sistem yang terdapat dalam Portal Perlinsos.

Melalui penerapan digitalisasi tersebut, Pemkab Lotim berharap proses pendataan dan pelayanan bantuan sosial dapat berjalan lebih cepat, akurat, transparan, serta mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (El-Aqsa)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang III DPRD Kabupaten Lombok Timur, Senin (27/7).

Dua regulasi tersebut difokuskan untuk memperkuat budaya literasi sekaligus menyiapkan landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.

Pengajuan Raperda disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mewakili Bupati H. Haerul Warisin. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam menghadirkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Dua Raperda yang diajukan yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan serta Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Wabup menjelaskan, Raperda Sistem Perbukuan menjadi sangat penting di tengah derasnya arus informasi digital. Rendahnya budaya literasi di tengah maraknya konsumsi informasi instan dinilai berpotensi melemahkan daya pikir kritis masyarakat, memicu penyebaran hoaks, hingga mengganggu harmonisasi sosial.

Melalui regulasi tersebut, Pemkab berkomitmen membangun sistem perbukuan yang adil, merata, dan bebas diskriminasi, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya literasi melalui penyediaan buku yang berkualitas, terjangkau, dan menarik bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Raperda ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para pelaku perbukuan di daerah.

“Penguatan literasi menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia Lombok Timur yang cerdas, terampil, berakhlak, kreatif, dan mandiri, sejalan dengan visi Lombok Timur SMART,” jelasnya.

Sementara itu, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang tentang Desa.

Penyesuaian regulasi tersebut dinilai mendesak mengingat Pilkades serentak di Lombok Timur dijadwalkan berlangsung pada awal 2027. Sebanyak 157 desa akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut sehingga seluruh tahapan persiapan harus dimatangkan sejak dini.

Menutup penyampaiannya, Wabup mengajak seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintah daerah, serta aparat keamanan memperkuat sinergi dan kolaborasi guna memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif, sekaligus menjaga persatuan masyarakat pasca pemilihan.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rupatama DPRD Lombok Timur itu dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta 39 anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. (El)

Raidernewsid.com|| Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat – Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Publik (GASAK) Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan kritik keras terhadap perilaku partai politik pasca-Pileg 2024. GASAK NTB menilai mayoritas partai politik saat ini cenderung mengabaikan dan menelantarkan akumulasi suara dari para calon anggota DPR/DPRD yang tidak terpilih, padahal kontribusi suara mereka sangat signifikan dalam meloloskan partai ke parlemen.

Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik GASAK NTB, Anwar, menyatakan bahwa fenomena ini mencerminkan buruknya tata kelola internal partai politik serta masih kentalnya sikap pragmatisme politik.

“Setelah kontestasi selesai, parpol hanya fokus pada caleg yang menang dan duduk di kursi parlemen saja. Sementara caleg yang tidak terpilih, beserta suara konstituen yang mereka bawa, seolah dicampakkan begitu saja. Ini adalah bentuk ketidakadilan organisasi,” ujarnya dalam keterangan persnya di Selong, Kamis (2/7/2026).

Menurut GASAK NTB, terdapat beberapa poin krusial yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap caleg yang tidak terpilih.

Pemberian Kompensasi Suara yang Mandek. Banyak parpol yang mengabaikan komitmen internal atau regulasi partai terkait pemberian kompensasi finansial maupun penghargaan bagi caleg yang gagal, namun telah menyumbang suara signifikan bagi partai.

Putusnya Komunikasi Konstituen. Parpol jarang memfasilitasi caleg yang tidak terpilih untuk tetap merawat basis massanya. Akibatnya, aspirasi masyarakat yang memilih caleg tersebut menjadi mengambang dan tidak tersalurkan.

Lanjut, GASAK NTB mengingatkan bahwa kursi yang diraih oleh caleg terpilih merupakan hasil akumulasi kerja keras seluruh calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil). Tanpa sumbangan suara dari caleg-caleg yang tidak terpilih, partai politik belum tentu mampu mengamankan kursi ataupun lolos ambang batas parlemen.

“Jangan sampai parpol hanya datang mengemis suara saat pemilu, lalu habis manis sepah dibuang setelahnya. Jika pola komunikasi politik ini terus dipertahankan, publik akan semakin apatis terhadap partai politik,” tandasnya.

Karena itu, GASAK NTB mendesak pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, untuk segera mengevaluasi kebijakan internal mereka. Parpol diminta membuat mekanisme yang transparan dan adil dalam menghargai keringat politik seluruh caleg demi menjaga iklim demokrasi yang sehat dan beretika.

“Kami bersama tim GASAK NTB melakukan investigasi terhadap para calon yang gagal menjadi anggota DPR. Keluhan mereka sama, yaitu tidak adanya kompensasi. Sementara di masing-masing partai ada semacam instruksi DPP agar memberikan kompensasi kepada mereka,”bebernya.

Selain itu, masing-masing partai juga mendapatkan hibah Kesbangpol berdasarkan akumulasi suara partai. Jangan zalimlah, hargai keringat mereka,” tutup Anwar. (AR)

Raidernewsid.com|| Lotim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) bersama Komisi I DPRD Lombok Timur dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur akhirnya mencapai kesepakatan terkait jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di lombok timur.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat dengar pendapat (Hearing) yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Lombok Timur, Jumat (19/6). Pertemuan tersebut dihadiri anggota Komisi I DPRD Lombok Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bakesbangpoldagri, BPKAD, Bagian Hukum Setda Lombok Timur, serta jajaran pengurus FKKD.

Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sejak awal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkades Serentak. Regulasi tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Juaini, setelah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, pemerintah daerah memperoleh arahan untuk segera mempersiapkan seluruh tahapan Pilkades dengan tetap memperhatikan kesiapan daerah dan ketepatan waktu pelaksanaannya.

“Hearing ini dilaksanakan untuk mencari titik temu terkait penyelenggaraan Pilkades Serentak di Lombok Timur. Sesuai arahan Bupati, semakin cepat pelaksanaannya tentu akan semakin baik,” ujar Juaini.

Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan tahapan persiapan Pilkades dimulai pada Agustus 2026 dengan jadwal pemungutan suara pada 3 Februari 2027. Jadwal tersebut, kata Juaini, telah disusun secara matang dengan mempertimbangkan seluruh tahapan, mulai dari persiapan, penyusunan regulasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Ia juga menegaskan bahwa aspek pendanaan tidak menjadi kendala. Pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkades Serentak tanpa mengganggu kondisi keuangan daerah.

“Dari sisi penganggaran tidak perlu dikhawatirkan karena sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan dipastikan tidak akan menyebabkan defisit,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menyampaikan aspirasi para kepala desa agar Pilkades Serentak dapat dilaksanakan paling lambat pada Desember 2026. Menurutnya, kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh para bakal calon kepala desa yang akan mengikuti kontestasi tersebut.

Ia menilai penundaan pelaksanaan Pilkades dalam waktu yang terlalu lama berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi para bakal calon, sekaligus meningkatkan biaya yang harus mereka keluarkan selama masa persiapan dan sosialisasi.

“Kami sejak awal berharap Pilkades bisa dilaksanakan pada tahun 2026. Namun setelah mendengar penjelasan pemerintah daerah, yang terpenting bagi kami adalah adanya kepastian jadwal sehingga seluruh pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik,” ujarnya.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, forum akhirnya menemukan titik temu antara aspirasi FKKD dan kesiapan pemerintah daerah. Meski FKKD menginginkan pelaksanaan Pilkades pada tahun 2026, sementara pemerintah daerah mengusulkan pemungutan suara pada Februari 2027, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil rapat, tahapan persiapan Pilkades Serentak yang semula dijadwalkan dimulai pada 3 Agustus 2026 dimajukan menjadi 27 Juli 2026. Sementara jadwal pemungutan suara yang sebelumnya direncanakan pada 3 Februari 2027 dipercepat menjadi 27 Januari 2027.

Percepatan jadwal tersebut disepakati dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain menjaga kondusivitas daerah, mempercepat berakhirnya masa jabatan penjabat kepala desa yang dinilai kurang ideal untuk jangka panjang, serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung para calon kepala desa.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, seluruh pihak berharap penyelenggaraan Pilkades Serentak di Kabupaten Lombok Timur dapat berlangsung lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan kepala desa definitif yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. (El- Aqsa)

Raidernewsid.com|| Lombok Timur – Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Hiziban dan Kajian Pemuda NW dengan tema “Pendidikan dan Politik: Perspektif Pemuda NW,” di Aula Yayasan Pontren Al Ikhlas NW Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga, Sabtu (06/06/2026).

Kegiatan yang diikuti puluhan peserta dari kalangan Pemuda NW se Pulau Lombok ini menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga NTB DR Syamsul Hadi dan Anggota DPRD Provinsi NTB H Syamsu Rijal.

Kadis Dikpora NTB, mengungkapkan Pemuda Nahdlatul Wathan harus menjadi generasi ‘Santri Cendekiawan’ yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memahami konstitusi dan kebijakan publik, terutama yang menyangkut dunia pendidikan.

Menurutnya, Pemuda adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan pendidikan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu komponen yang sangat penting itu, kita juga sangat berharap ada kontribusi dari para pemuda bersinergi bersama pemerintah membangun pendidikan.

“Banyak sekali PR-PR pendidikan kita di NTB akan kita selesaikan. Pemuda juga harus berkontribusi untuk merumuskan bagaimana pendidikan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sinergitas yang dibangun antara pemuda dan pemerintah,” ujarnya.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, H Syamsu Rijal menegaskan Pemuda NW melek politik, karena politik itu memiliki dampak luas dalam menentukan kebijakan publik.
Katanya, bahaya yang mengancam pemuda akhir zaman awan politik, adalah menjadi korban kebijakan karena tidak melek politik, menjadi sarjana apolitis yang abai terhadap APBN pendidikan.

“Jadi kalau kita tidak masuk dalam politik dan tidak faham politik, tentu mudah diperdaya. Buta Politik sama artinya kita tidak tahu soal APBN/APBD, nggak tau UU Pendidikan. Ujungnya jadi korban,” tandasnya.

“lanjut kata dia, (H. Samsul Rijal _red) Yang paling juga sebagai Pemuda NW harus terdepan dalam menyukses program PBNW dan kompak utuh bersatu sehingga apa yang menjadi tujuan PBNW bisa tercapai,”tambahnya.

Sementara itu, Ketua PW Pemuda NW NTB Hasanah Efendi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan dan politik dalam pandangan Pemuda NW harus sejalan, sehingga kader muda NW tidak terjebak dengan penyebaran hoax. Ia menekankan pentingnya integrasi antara ilmu dan pemahaman politik.

“Politik tanpa pendidikan sama dengan Buzzer emosional, gampang diadu domba dan ikut menyebarkan hoax. Jadi, politik tanpa pendidikan melahirkan ghibah politik,” tutup Hasfen. (Rdr)

Raidernewsid.com|| Lombok Timur – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Lombok Timur menggelar agenda penyusunan dan penguatan struktur organisasi di Macenggo, Kecamatan Masbagik, Sabtu 6/6. Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi, sekaligus memperkuat kaderisasi guna mencetak generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan siap tampil sebagai pemimpin masa depan.

Ketua AMPG Lombok Timur, Zihad Akbar, menegaskan bahwa AMPG harus mampu memproyeksikan diri sebagai salah satu sumber lahirnya kepemimpinan nasional melalui pengkaderan sumber daya manusia yang berbasis karya, pengabdian dan kekaryaan.

Penyusunan struktur ini bukan sekadar melengkapi organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk membangun kekuatan kaderisasi yang berkelanjutan. Kita ingin AMPG menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas dan kepedulian terhadap masyarakat. Kepemimpinan besar selalu dimulai dari proses pengabdian dan karya nyata, tegas Zihad Akbar.

Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu organisasi kepemudaan nasional, AMPG memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan generasi muda.

Sementara itu, Sekretaris AMPG Lombok Timur, Rio Hudri, menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi merupakan fondasi penting untuk memastikan seluruh program kaderisasi dan pengabdian organisasi dapat berjalan secara efektif hingga tingkat akar rumput.

Kami ingin membangun organisasi yang solid, modern, dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Struktur yang kuat akan melahirkan gerakan yang kuat. Karena itu, proses penyusunan kepengurusan ini diarahkan untuk menghimpun potensi-potensi terbaik pemuda Lombok Timur agar dapat berkembang, berkarya dan berkontribusi bagi daerah maupun bangsa, ujar Rio Hudri.

Menurut Rio, AMPG harus menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda yang memiliki semangat inovasi, kepemimpinan, dan jiwa pengabdian. Melalui kaderisasi yang terencana dan berkelanjutan, AMPG diharapkan mampu melahirkan tokoh-tokoh muda yang tidak hanya sukses dalam organisasi, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam berbagai bidang kehidupan.

Agenda yang berlangsung di Macanggo, Masbagik tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyamakan visi organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan semangat “Berbenah untuk Mencetak Generasi Emas Pemimpin Masa Depan”, AMPG Lombok Timur berkomitmen menjadikan kaderisasi sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berpijak pada nilai Pancasila, berorientasi pada karya, dan hadir sebagai solusi bagi kemajuan masyarakat.

Melalui penguatan organisasi, pengembangan kapasitas kader, dan perluasan ruang pengabdian, AMPG Lombok Timur optimistis dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. (Rdr)

Raidernewsid.com||NTB – Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB) menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh Aliansi Pemekaran pulau sumbawa(PPS) pada 2 Juni 2026 mendatang.

GASAK NTB menilai bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, menyampaikan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan maupun persoalan publik. Oleh sebab itu, setiap elemen masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka selama tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga ketertiban umum.

“Pada prinsipnya kami menghormati dan mendukung kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak demokrasi warga negara. Namun kami juga mengingatkan agar aksi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas dan tidak menyasar titik-titik vital ekonomi,” tegas Yandis saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat 29/5.

Ia meminta, lanjutnya, agar massa aksi tidak memblokade maupun menghambat akses pada fasilitas strategis seperti terminal, pelabuhan, bandara, maupun jalur distribusi ekonomi masyarakat. Menurutnya, gangguan pada fasilitas vital dapat berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga distribusi barang dan jasa di NTB.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tetap mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Jangan sampai aspirasi yang diperjuangkan justru merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi harian,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta aparat keamanan untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam melakukan pengamanan aksi, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif,”tutup Yandis. (Rdr)

Jakarta – RaiderNews.Com Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan telah pulih dari kondisi kesehatannya dan berencana kembali melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia mulai Juni 2026.

Kabar tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, usai pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada awal bulan ini.

Menurut Freddy, kondisi kesehatan Jokowi saat ini sudah membaik secara signifikan. Ia menyebut mantan Wali Kota Solo tersebut telah pulih hingga 99 persen dan siap kembali menjalani aktivitas di tengah masyarakat.

“Pak Jokowi kondisinya sudah sangat baik, bisa dikatakan sudah pulih 99 persen. Beliau juga punya rencana untuk kembali berkeliling Indonesia mulai Juni nanti,” ujar Freddy.

Freddy menjelaskan, agenda keliling Indonesia itu dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Jokowi disebut ingin mendengar kondisi rakyat secara langsung sekaligus menjaga komunikasi dengan relawan dan masyarakat akar rumput.

Rencana tersebut juga disambut positif oleh relawan Projo yang menilai kehadiran Jokowi di daerah masih sangat dinantikan masyarakat. Meski sudah tidak menjabat sebagai presiden, pengaruh dan popularitas Jokowi dinilai tetap kuat di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga kini belum diumumkan secara rinci daerah mana saja yang akan dikunjungi Jokowi dalam agenda tersebut. Namun, sejumlah relawan menyebut persiapan perjalanan sudah mulai dibahas secara internal. (F)