Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi meluncurkan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos, Jumat pagi, (31/7). Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam proses transformasi digitalisasi bantuan sosial tersebut.

Menurutnya, para agen memiliki peran penting dalam mensosialisasikan sekaligus membantu masyarakat memahami penggunaan sistem digital dalam pendataan bantuan sosial.

Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia. Ia menilai, kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Lombok Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

Lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dan berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, kegiatan pendataan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan amal sosial,” sambungnya.

“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” tegas Bupati.

Sebelumnya, dalam laporan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik disampaikan bahwa Lombok Timur menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project dalam transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran masyarakat Lombok Timur agar dapat mengakses dan mengaplikasikan sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Sebanyak 2.576 agen Perlinsos dilibatkan. Para agen tersebut terdiri atas unsur aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK penuh dan paruh waktu sebanyak 1.243 orang, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 333 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 16 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 143 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 137 orang, unsur pemerintah desa 254 orang, kepala lingkungan/kader 400 orang, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 50 orang.

Sekda menyebutkan, pada tahap pertama pemerintah menargetkan pendataan terhadap sekitar 140.000 kepala keluarga (KK) yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Selanjutnya, proses tersebut akan dilanjutkan dengan pemutakhiran terhadap sekitar 501.140 KK di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.

“Tujuannya untuk mempercepat pelayanan perlindungan sosial agar semakin cepat, semakin tepat sasaran, dan semakin akuntabel,” ujar Sekda.

Usai apel, para agen yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) diarahkan untuk melakukan aktivasi melalui layanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur.

Selain itu, perwakilan dari masing-masing OPD yang telah ditunjuk juga mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mengoperasikan aplikasi maupun sistem yang terdapat dalam Portal Perlinsos.

Melalui penerapan digitalisasi tersebut, Pemkab Lotim berharap proses pendataan dan pelayanan bantuan sosial dapat berjalan lebih cepat, akurat, transparan, serta mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (El-Aqsa)

Lombok Timur, Raidernewsid.com || Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengambil langkah tegas untuk membenahi data kemiskinan setelah capaian awal digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai masih sangat rendah. Sebanyak 300 relawan pemuda akan diterjunkan bersama jajaran pemerintah daerah guna melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati, Kamis (23/7).

Haerul mengaku baru menerima laporan dua malam sebelumnya terkait progres aktivasi yang masih sekitar satu persen. Namun, ia menilai kondisi tersebut masih wajar mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur.

“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal. Memang prosesnya belum bergerak optimal, tetapi saya yakin Lombok Timur mampu bekerja cepat,” tegasnya.

Menurutnya, momentum digitalisasi bansos harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan yang selama ini kerap dipersoalkan karena dinilai tidak akurat.

“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), serta membentuk satuan tugas (satgas) guna mempercepat pemutakhiran data di lapangan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada 300 relawan dan unsur kepemudaan yang siap membantu proses pendataan sehingga data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.

Sementara itu, Korwas BPKP RI Ahmad Bashori mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos nasional tahun 2026.

Meski demikian, hasil monitoring BPKP menunjukkan progres pendaftaran penerima bansos di Lombok Timur baru sekitar 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih berada di angka 7 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dipercepat karena menjadi dasar validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BPKP juga mencatat sejumlah kendala, mulai dari perlunya penguatan regulasi dan strategi komunikasi hingga keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.

Melalui sinergi Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, LKKS, relawan sosial, dan kader sosial, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan terwujudnya sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi, transparan, akurat, dan tepat sasaran. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Program yang digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui sistem pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik. Rabu, 3/6.

Sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bansos ini digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dan dibuka oleh Asisten I Setda Lombok Timur H. Ahyan.

Dalam sambutannya, Ahyan menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di Lombok Timur terdapat lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari data yang tidak cepat diperbarui, keterlambatan penyaluran, hingga masih terjadinya salah sasaran,” ujarnya.

Menurut Ahyan, digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos (perlindungan sosial) sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (Smart), dengan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama pelayanan publik.

Melalui sistem baru ini, proses pendataan tidak lagi bergantung pada pengusulan berjenjang seperti sebelumnya. Masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mendaftarkan diri secara mandiri beserta anggota keluarganya melalui aplikasi yang disediakan. Bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar, pendaftaran dapat dilakukan melalui agen Perlinsos yang telah ditunjuk.

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia Samuel Prayoga Tampubolon, menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki sekitar 400 ribu kepala keluarga yang menjadi sasaran pendataan. Pemerintah menargetkan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam sistem baru tersebut.

Ia menambahkan, saat proses pendaftaran dilakukan, sistem akan melakukan verifikasi biometrik melalui pencocokan wajah pemohon dengan data biometrik yang telah tersimpan pada database kependudukan. Jika data sesuai, sistem secara otomatis akan menampilkan data keluarga dan menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan.

Penerapan teknologi digital dan biometrik ini dilakukan untuk ketepatan sasaran bantuan sosial. Dijelaskannya, saat ini, program bansos seperti PKH dan bantuan sembako masih menghadapi tingkat kesalahan sasaran yang cukup tinggi.

“Dari total alokasi bantuan sosial nasional sekitar Rp78 triliun, diperkirakan masih terdapat sekitar 45 persen yang tidak tepat sasaran. Dengan sistem digitalisasi ini, diharapkan tingkat inclusion error dan exclusion error dapat ditekan hingga di bawah 20 persen, bahkan idealnya di bawah 10 persen,” ujarnya.

Meski demikian, penerapan sistem baru tidak serta-merta menggantikan mekanisme yang telah berjalan selama ini. Sistem lama melalui aplikasi Cek Bansos, peran operator desa, pendamping PKH, dan agen Perlinsos tetap dipertahankan selama masa uji coba berlangsung.

Hasil uji coba tersebut ditargetkan mulai digunakan dalam penetapan penerima bantuan paling cepat pada Triwulan IV tahun 2026 dan paling lambat pada Triwulan I tahun 2027.

Penentuan kelayakan penerima bantuan tetap menggunakan berbagai sumber data yang terintegrasi, termasuk skor DTKS, data kependudukan dari Dukcapil, data kepemilikan aset dan kendaraan, serta sejumlah parameter lainnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dedi Kurniawan, menjelaskan bahwa perluasan uji coba ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, menguji penerimaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran mandiri, menguji kesiapan komponen digital publik seperti identitas digital dan sistem pertukaran data, serta mempersiapkan tata kelola digitalisasi bansos sebelum diterapkan secara nasional.

Kegiatan sosialisasi berlangsung selama dua hari. Hari pertama diikuti sekitar 349 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah dan kepala desa, kepala OPD, forum kawil, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara hari kedua diisi dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) bagi Agen Perlinsos yang diikuti sekitar 401 peserta, terdiri dari pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehsos, forum kawil, serta SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Melalui uji coba portal perlinsos ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal Lombok Timur menuju tata kelola bansos yang lebih modern, akuntabel dan berpihak pada masyarakat, serta dapat menjadi model implementasi digitalisasi bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran sebelum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia. (Rdr)