Kegiatan yang berlangsung di Dusun Pemondah, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, tersebut mengusung tema “Dari Keteladanan Menuju Peradaban.”

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mewakili Bupati Lombok Timur menyerahkan bantuan kepada pimpinan Yayasan Qudwatussholihin (YAQIN).

Bantuan tersebut berupa 100 sak semen yang diperuntukkan bagi pembangunan asrama putri di lingkungan Yayasan Qudwatussholihin. Selain itu, Baznas Lombok Timur turut memberikan santunan kepada penerima manfaat.

Santunan dari Baznas Lombok Timur tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Ketua III Baznas Lombok Timur, Dr. Sirajunnasihin, kepada para penerima manfaat.

Dalam sambutannya, H. Muhammad Kamli menyampaikan salam takzim Bupati Lombok Timur kepada seluruh jamaah dan undangan yang hadir. Ia menjelaskan, Bupati tidak dapat hadir secara langsung karena sedang melaksanakan kunjungan ke luar daerah.

“Bapak Bupati menyampaikan salam takzim kepada seluruh jamaah yang hadir. Beliau berhalangan hadir karena sedang melaksanakan kunjungan ke luar daerah,” ujar Muhammad Kamli.

Ia juga menyampaikan dukungan tambahan dari Bupati Lombok Timur untuk pembangunan sarana pendidikan di Yayasan Qudwatussholihin.

“Bapak Bupati juga menambahkan bantuan berupa 100 sak semen untuk pembangunan asrama putri di Yayasan Qudwatussholihin (YAQIN),” ungkapnya.

Menurut Kamli, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan dan pembinaan santri di lingkungan YAQIN.

“Pembangunan asrama putri diharapkan dapat menunjang kegiatan pendidikan sekaligus memberikan fasilitas yang lebih memadai bagi para santri,” harap Kamli.

Sementara itu, penyerahan santunan oleh Baznas Lombok Timur menjadi bagian dari kepedulian lembaga dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam momentum peringatan Haul ke-15 dan Harlah ke-33 YAQIN.

Peringatan Haul ke-15 dan Harlah ke-33 YAQIN juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan.

Mengusung tema “Dari Keteladanan Menuju Peradaban”, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai keteladanan dalam membentuk generasi yang berakhlak, berilmu, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah. (El)

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengakui kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi nelayan pembudidaya lobster di wilayahnya.

“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati.

Menurutnya, persoalan tersebut diperparah dengan keterbatasan ketersediaan benih lobster. “Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” lanjutnya.

Berbagai persoalan itu disampaikan Bupati kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama rombongan yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Lombok Timur, Kamis (3/9). Kegiatan berlangsung di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Bupati menyebut nelayan di Lombok Timur, selain buruh tani, masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin. Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dapat menghasilkan bantuan sekaligus solusi konkret bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan kunjungan kerja (Kunker) tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Hasil kunjungan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.

Menurut Hediati, penyelundupan BBL yang masih marak tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merugikan nelayan. Salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut adalah harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri. Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih belum optimal.

“Indonesia tidak boleh sekadar menjadi sumber BBL, tetapi harus mampu menjadi produsen utama lobster budidaya dunia,” tegasnya.

Hediati yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto mengakui masih terdapat banyak tantangan untuk mewujudkan target tersebut. Tantangan itu antara lain keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, keterbatasan sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang relatif lama.

Karena itu, ia menegaskan akselerasi budidaya lobster tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, pembangunan ekosistem budidaya berbasis segmentasi menjadi hal penting.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan aspirasi terkait pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu bagian penting dalam pendalaman panitia kerja. Namun, hal tersebut perlu mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, serta penguatan budidaya nasional.

Dengan demikian, BBL yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah devisa negara.

Hediati menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang telah menyampaikan berbagai masukan. Ia berharap Indonesia ke depan tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein, termasuk menjadi salah satu penghasil lobster terbesar di dunia.

Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga lobster yang saat ini masih fluktuatif.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food. (El)

Peresmian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak berhenti pada penyediaan gedung yang representatif, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati H. Haerul Warisin meminta seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Sakra Timur memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mengedepankan kebutuhan pasien.

Ia secara khusus mengingatkan agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat masyarakat memperoleh penanganan medis.

“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegas Bupati.

Menurutnya, kemegahan gedung baru harus sejalan dengan kualitas pelayanan. Dokter, bidan, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan diminta menempatkan keselamatan serta kenyamanan pasien sebagai prioritas utama.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan tenaga kesehatan bersama-sama menjaga serta merawat fasilitas kesehatan yang telah dibangun dengan anggaran daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Anggaran BPJS Naik Lima Kali Lipat

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin akses kesehatan masyarakat melalui peningkatan anggaran BPJS Kesehatan secara berkelanjutan.

Anggaran yang dialokasikan meningkat signifikan, dari Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023. Angka tersebut kemudian melonjak menjadi Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026.

Kenaikan hingga sekitar lima kali lipat dibandingkan 2021 tersebut menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur.

Selain jaminan kesehatan, Pemda Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja sekaligus jaminan kematian.

Target Kerja Sama BPJS Awal 2027

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aries Fahrurozy dalam laporannya menyampaikan bahwa Surat Izin Operasional (SIO) Puskesmas Sakra Timur telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus lalu.

Dengan terbitnya SIO tersebut, Puskesmas Sakra Timur kini memiliki dasar operasional untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara resmi.

“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun. Dengan terbitnya SIO, kami menargetkan puskesmas ini dapat segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal tahun 2027, yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan akreditasi dalam tiga bulan mendatang,” ujar Aries.

Ia berharap kehadiran Puskesmas Sakra Timur dapat memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Peresmian turut dihadiri Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur RS Keruak, Direktur RS Labuhan Haji, Direktur RS Selaparang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, para kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.

Rangkaian peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Setelah itu, Bupati Lombok Timur bersama sejumlah tamu undangan meninjau langsung fasilitas dan ruangan di gedung baru Puskesmas Sakra Timur. (El)

Bupati Haerul menegaskan, tanggal 31 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Lombok Timur berdasarkan Peraturan Daerah. Penetapan tersebut sekaligus mengakhiri dualisme dalam peringatan hari jadi yang selama ini terjadi.

Menurutnya, peringatan Hari Jadi Lombok Timur tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengenalkan berbagai potensi daerah sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap daerahnya.

Karena itu, berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk peringatan Maulid di Ponpes Yadinu, dapat menjadi ruang untuk menyemarakkan Hari Jadi Lombok Timur ke-141. Momentum tersebut juga dinilai strategis untuk memperkenalkan Lombok Timur beserta potensi dan sejarahnya kepada masyarakat luas.

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah daerah serta ikut berperan dalam mempromosikan potensi Lombok Timur.

Selain peringatan Maulid, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim piatu yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur.

Santunan diserahkan oleh Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Lombok Timur, Dr. H. M. Hamidi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS dalam memperkuat kepedulian sosial serta memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui momentum Maulid Nabi sekaligus rangkaian Hari Jadi Lombok Timur ke-141, pemerintah daerah berharap semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan kecintaan terhadap daerah semakin tumbuh di tengah masyarakat. (El)

Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Sekda, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, serta kepala desa yang telah purna tugas.

Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa penetapan 61 Pj. Kades merupakan amanah sekaligus kepercayaan besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para Pj. Kades tersebut ditetapkan berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah melalui tahapan verifikasi pemerintah daerah.

Meski masa tugasnya bersifat sementara hingga terpilihnya kepala desa definitif, Bupati meminta para Pj. Kades tetap menunjukkan profesionalisme dan integritas sebagai aparatur pemerintahan.

Terlebih, Lombok Timur akan menghadapi agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung Februari mendatang.

“Saya minta seluruh Pj. Kades bersikap adil, netral dan tidak memihak kepada calon mana pun,” tegas Bupati.

Menurutnya, keberhasilan seorang Pj. Kades tidak semata-mata diukur dari kemampuan menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan rasa aman, tenteram, dan damai di tengah masyarakat.

Selain menghadapi Pilkades, Bupati meminta para Pj. Kades memberi perhatian serius terhadap validasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Mereka diminta turun langsung memastikan masyarakat miskin dan rentan di wilayah masing-masing terdata secara akurat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan tetapi terlewat dari program bantuan pemerintah,” pesannya.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Bupati juga mengingatkan para Pj. Kades agar menerapkan pola hidup sederhana, memperkuat silaturahmi dengan masyarakat, serta tidak mengumbar janji-janji yang tidak realistis.

Bupati menekankan pentingnya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan yang tidak dapat ditangani secara individu. Menurutnya, struktur pemerintahan hingga tingkat dusun dan desa merupakan garda terdepan tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan.

Karena itu, ia meminta seluruh Pj. Kades segera kembali ke desa masing-masing setelah pelantikan untuk duduk bersama masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui komunikasi, silaturahmi, dan koordinasi yang kuat.

“Segera kembali ke desa, temui masyarakat, dengarkan persoalannya dan selesaikan bersama. Jangan menunggu masalah menjadi besar,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Haerul Warisin juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Pemerintah daerah, katanya, memastikan pemenuhan hak pesangon bagi kepala desa purna tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelantikan 61 Pj. Kades ini menjadi momentum penting untuk memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan sekaligus menjaga stabilitas masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Timur. (El)

Penyerahan remisi tersebut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu, Bupati membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam amanat tersebut, Menteri menegaskan bahwa tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, memiliki makna penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran disebut sebagai tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupan.

Secara nasional, pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026, pemerintah memberikan Remisi Umum kepada 173.706 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum kepada 1.085 Anak Binaan di seluruh Indonesia.

Pemberian hak tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik. Remisi juga menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial agar narapidana dan anak binaan dapat kembali ke tengah masyarakat dengan lebih baik.

Di Lapas Kelas IIB Selong, dari total 362 warga binaan yang menerima remisi, penerima terbanyak mendapatkan pengurangan masa pidana selama tiga bulan, yakni 107 orang.

Rinciannya, remisi satu bulan diterima 63 orang, dua bulan 86 orang, tiga bulan 107 orang, empat bulan 61 orang, lima bulan 37 orang, dan enam bulan sebanyak 8 orang.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menekankan bahwa Lapas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran strategis dalam proses pembinaan warga binaan.

Keberhasilan pembinaan, kata Menteri, membutuhkan sinergi kuat antara petugas pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mampu melahirkan warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Menteri juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas.

Profesionalisme dan budaya kerja yang bersih, transparan, serta bebas dari penyimpangan harus terus diperkuat.

Menteri menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap keterlibatan petugas dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, praktik percaloan, penyelundupan barang terlarang, maupun berbagai bentuk tindak pidana dan pelanggaran etik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat serta mencederai marwah institusi.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh mitra yang selama ini memberikan dukungan dan membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Momentum pemberian remisi diharapkan menjadi pengingat bahwa setiap proses pembinaan, pengabdian, dan keberhasilan warga binaan untuk berubah merupakan bagian dari kontribusi menuju Indonesia yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – DPRD Kabupaten Lombok Timur menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Rapat Keempat DPRD Lombok Timur, Senin (10/8). Rapat juga dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.

Salah satu poin penting dalam perubahan Perda Pilkades adalah ketentuan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Dalam ketentuan yang disepakati, PPPK tidak lagi diwajibkan mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon. Mereka baru wajib mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkades.

Sebelumnya, rancangan aturan mengharuskan PPPK mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon. Namun, setelah dilakukan kajian dengan mengacu pada rujukan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), ketentuan tersebut disempurnakan.

Perubahan ini dinilai memberikan rasa keadilan bagi PPPK yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkades tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya sebelum hasil pemilihan ditetapkan.

Selain ketentuan PPPK, DPRD dan Pemerintah Daerah juga menyepakati mekanisme penentuan pemenang apabila terdapat calon yang memperoleh jumlah suara sama. Mekanisme tersebut mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang calon terpilih.

Pemenang akan ditentukan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Penentuannya dilakukan secara berjenjang melalui sebaran TPS terbanyak, jumlah suara sah terbanyak pada TPS dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak, kemudian jumlah suara sah terbanyak pada TPS dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi.

Penyesuaian Perda Pilkades dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam draf perubahan yang diajukan Pemerintah Daerah terdapat 30 item penyesuaian.

Pembahasan dilakukan oleh Gabungan Komisi Kesatu dan Gabungan Komisi Kedua yang dibentuk melalui Keputusan Pimpinan DPRD pada 28 Juli 2026. Gabungan Komisi Kesatu membahas perubahan Perda Pilkades, sedangkan Gabungan Komisi Kedua membahas Raperda Sistem Perbukuan.

Kedua gabungan komisi kemudian menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama Tim Pemerintah Daerah. Secara umum, pembahasan berjalan lancar meskipun terdapat sejumlah perbedaan pendapat yang kemudian disepakati melalui pembahasan bersama.

Selain substansi PPPK dan mekanisme penentuan pemenang, sejumlah perubahan teknis dan redaksional turut disepakati. Di antaranya penyempurnaan konsiderans, penghapusan dasar hukum yang tidak lagi relevan, penajaman definisi Pemerintah Desa dan BPD sesuai praktik di Lombok Timur, serta penambahan ketentuan terkait Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 2027.

DPRD juga meminta Pemerintah Daerah segera menyiapkan Peraturan Bupati apabila diperlukan sebagai petunjuk pelaksanaan, terutama untuk mendukung Pilkades serentak di 157 desa pada awal 2027. DPRD turut mengingatkan agar penerbitan peraturan pelaksana terhadap perda-perda sebelumnya lebih diintensifkan.

Sementara itu, pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan relatif bersifat redaksional. Substansinya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 serta ketentuan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi NTB pada 6 Agustus 2026 juga menyatakan substansi Raperda Sistem Perbukuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua Raperda tersebut telah diajukan kepada Gubernur NTB untuk mendapatkan fasilitasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Hasil fasilitasi yang diperoleh pada 6 Agustus 2026 menyatakan kedua rancangan tidak bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hasil pembahasan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Tim Pemerintah Daerah. Ia menegaskan perubahan ketentuan dalam Pasal 19A yang memberikan kelonggaran bagi PPPK merupakan bentuk keadilan.

Menurutnya, PPPK yang mencalonkan diri tidak harus mengundurkan diri ketika proses pencalonan berlangsung, tetapi baru diwajibkan mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat desa menyukseskan Pilkades serentak 2027 dengan menjaga persatuan, mematuhi aturan, serta menggunakan mekanisme hukum apabila terjadi sengketa.

Dengan disetujuinya dua Raperda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selanjutnya memasuki tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah serta penyusunan petunjuk pelaksanaan.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus membangun sistem perbukuan yang mampu mendukung peningkatan literasi di Lombok Timur. (El)

Raidernewsid.com || Perhatian Bupati Lombok Timur, (Lotim) H. Haerul Warisin terhadap kondisi infrastruktur jalan kembali ditunjukkan secara langsung. Saat melintas dari Lenek Lauk menuju Labuhan Haji, Ahad (9/8), Bupati tiba-tiba turun dari kendaraan setelah melihat kondisi jalan yang berlubang cukup besar.

Lubang terlihat berada di bagian tengah badan jalan dan di salah satu sisi ruas jalan. Bahkan, warga tampak memasang sebatang bambu sebagai penanda lubang di tengah jalan, diduga untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih berhati-hati.

Tak sekadar melihat dari dalam kendaraan, Haerul Warisin turun dan memeriksa langsung kondisi jalan tersebut. Ia kemudian menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur melalui sambungan telepon.

Bupati meminta jajarannya segera turun mengecek kondisi jalan secara menyeluruh sekaligus mengambil langkah penanganan. Ruas jalan yang menjadi perhatian tersebut berada di kawasan Lenek Baru, Kecamatan Lenek, menuju Korleko.

“Pak Kadis, cepat tanggap dan cepat penanganannya,” tegas Haerul Warisin saat menyampaikan instruksi melalui telepon.

Respons spontan tersebut menunjukkan perhatian Bupati terhadap persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Baginya, persoalan jalan bukan semata-mata tentang kenyamanan berkendara, tetapi berkaitan erat dengan pergerakan ekonomi dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

Haerul Warisin berulang kali menekankan bahwa jalan merupakan salah satu kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai juga dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri tengah menggenjot peningkatan kualitas infrastruktur melalui percepatan pembangunan jalan tahun jamak.

Program yang mulai dikerjakan sejak akhir 2025 tersebut mencakup puluhan ruas jalan dengan total panjang mencapai sekitar 165 kilometer yang ditargetkan dikerjakan hingga 2027.

Secara keseluruhan, program tersebut mencakup 59 ruas jalan, terdiri atas 49 ruas jalan kabupaten dan 11 ruas jalan lainnya. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi meluncurkan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos, Jumat pagi, (31/7). Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam proses transformasi digitalisasi bantuan sosial tersebut.

Menurutnya, para agen memiliki peran penting dalam mensosialisasikan sekaligus membantu masyarakat memahami penggunaan sistem digital dalam pendataan bantuan sosial.

Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia. Ia menilai, kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Lombok Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

Lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dan berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, kegiatan pendataan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan amal sosial,” sambungnya.

“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” tegas Bupati.

Sebelumnya, dalam laporan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik disampaikan bahwa Lombok Timur menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project dalam transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran masyarakat Lombok Timur agar dapat mengakses dan mengaplikasikan sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Sebanyak 2.576 agen Perlinsos dilibatkan. Para agen tersebut terdiri atas unsur aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK penuh dan paruh waktu sebanyak 1.243 orang, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 333 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 16 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 143 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 137 orang, unsur pemerintah desa 254 orang, kepala lingkungan/kader 400 orang, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 50 orang.

Sekda menyebutkan, pada tahap pertama pemerintah menargetkan pendataan terhadap sekitar 140.000 kepala keluarga (KK) yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Selanjutnya, proses tersebut akan dilanjutkan dengan pemutakhiran terhadap sekitar 501.140 KK di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.

“Tujuannya untuk mempercepat pelayanan perlindungan sosial agar semakin cepat, semakin tepat sasaran, dan semakin akuntabel,” ujar Sekda.

Usai apel, para agen yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) diarahkan untuk melakukan aktivasi melalui layanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur.

Selain itu, perwakilan dari masing-masing OPD yang telah ditunjuk juga mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mengoperasikan aplikasi maupun sistem yang terdapat dalam Portal Perlinsos.

Melalui penerapan digitalisasi tersebut, Pemkab Lotim berharap proses pendataan dan pelayanan bantuan sosial dapat berjalan lebih cepat, akurat, transparan, serta mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (El-Aqsa)

Raidernewsid.com || Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menyusul meluasnya dampak kekeringan di NTB. Hingga 23 Juli 2026, bencana kekeringan telah melanda 9 kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan 134 desa dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.

Peringatan itu disampaikan Gubernur Iqbal dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala BNPB dan Menteri ATR/BPN di Mataram, Jumat (24/7), yang turut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama para kepala daerah se-NTB.

Mengacu pada prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan disertai curah hujan yang lebih rendah. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memperkuat langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat, khususnya sektor pertanian, dapat ditekan.

“Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya harus dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Iqbal.

Ia menambahkan, ketangguhan menghadapi bencana harus menjadi bagian utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan RPJMD dan tata ruang wilayah.

Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengusulkan bantuan 10 sumur bor untuk wilayah-wilayah yang setiap tahun mengalami krisis air bersih. Ia juga kembali meminta dukungan percepatan perbaikan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana dan hingga kini belum tertangani.

Menanggapi usulan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proposal perbaikan dari Pemkab Lombok Timur telah masuk ke Kementerian Keuangan dan saat ini menunggu pembahasan. Ia berharap proses tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Suharyanto juga mengungkapkan bahwa hingga 23 Juli 2026, Indonesia mencatat 1.281 kejadian bencana, dengan 99,14 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi.

Khusus NTB, seluruh kabupaten/kota berada pada kategori risiko bencana sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima masuk kategori risiko tinggi, sedangkan Lombok Timur berada pada kategori sedang. Risiko kekeringan maupun kebakaran juga tergolong sedang hingga tinggi.

Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah menjadikan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar penyusunan pembangunan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam RPJMD dan RTRW 2025–2029 melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, sebagai langkah memperkuat mitigasi bencana sekaligus mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur. (El)