Raidernewsid.com || MATARAM – Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan (GASAK) NTB secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap menyusul putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dalam perkara dugaan korupsi dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) siluman.

Dalam pernyataannya, GASAK NTB menilai putusan tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat dan dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Barat.

Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB agar tidak tinggal diam dan segera mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Menurutnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terdapat indikasi yang dinilai cukup untuk terus memperjuangkan proses hukum melalui jalur kasasi.

“Kami mendesak Kejati NTB agar segera mendaftarkan memori kasasi atas putusan bebas tersebut. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum,” tegas Ar Yandis.

Selain itu, GASAK NTB meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menelaah secara menyeluruh seluruh dokumen, keterangan saksi, maupun bukti elektronik yang telah dihadirkan dalam persidangan sebagai dasar penyusunan memori kasasi.

GASAK NTB juga menuntut Korps Adhyaksa agar tetap bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas tanpa dipengaruhi tekanan, lobi, maupun intervensi politik dari pihak mana pun.

Menurut GASAK NTB, di tengah komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi, putusan bebas tersebut menimbulkan pertanyaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum dalam perkara korupsi di daerah.

Sebagai bentuk pengawasan masyarakat, GASAK NTB menyatakan akan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Organisasi tersebut berharap lembaga-lembaga terkait dapat memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut sesuai kewenangan masing-masing.

GASAK NTB menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (Ys)

Raidernewsid.com|| Lombok Timur – Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Hiziban dan Kajian Pemuda NW dengan tema “Pendidikan dan Politik: Perspektif Pemuda NW,” di Aula Yayasan Pontren Al Ikhlas NW Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga, Sabtu (06/06/2026).

Kegiatan yang diikuti puluhan peserta dari kalangan Pemuda NW se Pulau Lombok ini menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga NTB DR Syamsul Hadi dan Anggota DPRD Provinsi NTB H Syamsu Rijal.

Kadis Dikpora NTB, mengungkapkan Pemuda Nahdlatul Wathan harus menjadi generasi ‘Santri Cendekiawan’ yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memahami konstitusi dan kebijakan publik, terutama yang menyangkut dunia pendidikan.

Menurutnya, Pemuda adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan pendidikan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu komponen yang sangat penting itu, kita juga sangat berharap ada kontribusi dari para pemuda bersinergi bersama pemerintah membangun pendidikan.

“Banyak sekali PR-PR pendidikan kita di NTB akan kita selesaikan. Pemuda juga harus berkontribusi untuk merumuskan bagaimana pendidikan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sinergitas yang dibangun antara pemuda dan pemerintah,” ujarnya.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, H Syamsu Rijal menegaskan Pemuda NW melek politik, karena politik itu memiliki dampak luas dalam menentukan kebijakan publik.
Katanya, bahaya yang mengancam pemuda akhir zaman awan politik, adalah menjadi korban kebijakan karena tidak melek politik, menjadi sarjana apolitis yang abai terhadap APBN pendidikan.

“Jadi kalau kita tidak masuk dalam politik dan tidak faham politik, tentu mudah diperdaya. Buta Politik sama artinya kita tidak tahu soal APBN/APBD, nggak tau UU Pendidikan. Ujungnya jadi korban,” tandasnya.

“lanjut kata dia, (H. Samsul Rijal _red) Yang paling juga sebagai Pemuda NW harus terdepan dalam menyukses program PBNW dan kompak utuh bersatu sehingga apa yang menjadi tujuan PBNW bisa tercapai,”tambahnya.

Sementara itu, Ketua PW Pemuda NW NTB Hasanah Efendi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan dan politik dalam pandangan Pemuda NW harus sejalan, sehingga kader muda NW tidak terjebak dengan penyebaran hoax. Ia menekankan pentingnya integrasi antara ilmu dan pemahaman politik.

“Politik tanpa pendidikan sama dengan Buzzer emosional, gampang diadu domba dan ikut menyebarkan hoax. Jadi, politik tanpa pendidikan melahirkan ghibah politik,” tutup Hasfen. (Rdr)