Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut, Lapas Kelas IIB Selong turut ambil bagian dengan mengutus Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Dedy Aryadi, sebagai perwakilan. Kamis, 27 Agustus 2026.

Kehadiran Lapas Selong dalam kegiatan ini, menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar instansi penegak hukum di wilayah Lombok Timur. Sinergitas antar APH dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum yang efektif, profesional, serta berintegritas.

Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Selong menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan kelembagaan yang harmonis dengan jajaran APH dan seluruh mitra kerja.

Sinergi yang terjalin diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang optimal di wilayah Kabupaten Lombok Timur. (El)

Inovasi yang digagas langsung oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa Pene, H. Mastur Amir, SKM., M.A.P., ini menyasar seluruh wilayah dusun secara serentak dalam satu hari. Pemerintah Desa Pene menerjunkan tim khusus di masing-masing dusun yang terdiri dari dua personel utama, yakni Kepala Dusun (Kadus) setempat dan satu orang staf Pemerintah Desa.

Skema tersebut menjadi perubahan dari pola pendataan yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih aktif, terstruktur, dan langsung menyentuh masyarakat. Tim bergerak dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam proses verifikasi dan validasi data Perlinsos.

Pj. Kepala Desa Pene, H. Mastur Amir, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjawab persoalan klasik ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di lapangan. Menurutnya, data yang valid merupakan fondasi utama agar berbagai program bantuan dan perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Kami tidak ingin lagi ada warga yang terlewat atau bantuan yang tidak tepat sasaran akibat persoalan pembaruan data. Melalui Gerdu ini, kita gerakkan dua aparatur, yakni Kepala Dusun yang memahami wilayahnya dan satu staf desa yang memahami teknis pendataan, untuk turun langsung menyisir setiap sudut dusun secara bersamaan pada hari yang sama,” jelas H. Mastur Amir, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, kolaborasi antara Kadus dan staf desa menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan GERDU. Kepala Dusun berperan memastikan seluruh warga di wilayahnya terdata, sementara staf desa melakukan verifikasi terhadap instrumen teknis pendataan Perlinsos agar sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Namun, pelaksanaan pendataan di lapangan juga menemukan sejumlah kendala. Salah satunya masih terdapat masyarakat, terutama kelompok lanjut usia (lansia), yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga belum dapat dimasukkan secara optimal dalam proses pendataan Perlinsos.

“Di lapangan masih kami temukan masyarakat, terutama lansia, yang belum melakukan perekaman KTP sehingga belum bisa kami data secara lengkap. Karena itu, saya sudah meminta Kaur Pemerintahan Desa untuk mengoordinasikan dan membawa warga tersebut secara rombongan untuk melakukan perekaman,” ujar H. Mastur Amir.

Perekaman KTP-el bagi warga yang belum memiliki data biometrik tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Desa Pene untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pemutakhiran data kependudukan maupun pendataan Perlinsos.

“Ini bagian dari ikhtiar kita agar seluruh masyarakat bisa terdata dengan baik. Data kependudukan harus lengkap terlebih dahulu, sehingga proses pendataan Perlinsos dapat berjalan lebih akurat dan tidak ada masyarakat yang terlewat,” tegasnya.

Selain mempercepat proses pendataan, pola GERDU juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat. Pemerintah Desa tidak hanya menunggu data masuk, tetapi hadir langsung untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data yang tercatat.

Inovasi GERDU pun mendapat respons positif dari masyarakat. Dengan pelaksanaan secara serentak, proses pengumpulan dan pemutakhiran data dapat dilakukan lebih efisien dalam satu hari, sekaligus memangkas alur birokrasi yang berpotensi memperlambat pembaruan data.

“Melalui GERDU Pemerintah Desa Pene menargetkan terbentuknya basis data Perlinsos yang mutakhir, presisi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data tersebut diharapkan menjadi pijakan yang lebih kuat dalam memastikan program perlindungan sosial hadir secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Desa Pene,” tutup H. Mastur Amir. (El)

Dalam menjalankan amanah tersebut, H. Amir, sapaan akrabnya, menegaskan akan merangkul seluruh unsur di Desa Pene. Koordinasi dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat akan diperkuat guna memastikan pemerintahan desa berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat.

“Yang paling utama adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Kami akan bekerja sama dengan semua unsur untuk memfasilitasi proses Pilkades agar berjalan aman, lancar dan kondusif,” tegasnya secara tertulis pada Rabu 19/8.

Tak hanya fokus pada kelancaran pemerintahan, H. Amir juga menaruh perhatian serius pada netralitas aparatur desa selama seluruh tahapan Pilkades. Sikap netral, menurutnya, menjadi salah satu kunci agar pesta demokrasi di tingkat desa berlangsung jujur, aman dan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Amanah sebagai Pj Kepala Desa, lanjutnya, akan dijalankan sesuai arahan Bupati Lombok Timur. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan desa diharapkan tidak terseret ke dalam kepentingan politik maupun dukung- mendukung terhadap calon tertentu.

“Netralitas sangat penting agar proses Pilkades berjalan secara demokratis, aman dan lancar. Jangan sampai perbedaan pilihan justru menimbulkan persoalan atau memecah persatuan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, pelayanan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Administrasi desa harus berjalan sebagaimana mestinya, sementara berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat dipastikan tetap mendapat perhatian.

Yang tak kalah penting, H. Amir memastikan persoalan pendataan masyarakat miskin menjadi salah satu fokus selama dirinya menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa. Ia ingin memastikan tidak ada warga yang luput dari pendataan perlindungan sosial (Perlinsos).

“Kami akan berupaya memastikan, khususnya masyarakat miskin, dapat terdata dengan baik dalam program perlindungan sosial,” jelasnya.

Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting agar berbagai program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak. Karena itu, proses pendataan akan dilakukan secara serius dengan melibatkan unsur terkait di tingkat desa.

“Data yang akurat menjadi salah satu kunci agar program pemerintah tepat sasaran. Karena itu, kami akan memastikan pendataan dilakukan dengan baik dan melibatkan unsur-unsur terkait di desa,” katanya.

Sementara dalam menghadapi tahapan Pilkades, H. Amir mengajak seluruh masyarakat Desa Pene untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak semestinya menjadi alasan untuk merusak persaudaraan.

Ia pun meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun kepentingan tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas desa.

“Kami berharap seluruh masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas. Mari kita kedepankan persatuan dan jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pemerintahan maupun proses Pilkades,” pungkasnya. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat, Ketut Akbar Herry Achjar, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) berupa tes urine dan penggeledahan kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Senin (3/8/2026) malam.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kantor Wilayah Ditjenpas NTB dan didampingi Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman, bersama pejabat struktural, Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal), serta regu pengamanan.

Sidak ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin keenam tentang pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Rangkaian sidak diawali dengan tes urine terhadap empat warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dipilih secara acak. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif dari penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang.

Hasil tersebut menjadi indikator bahwa Lapas Kelas IIB Selong terus berkomitmen menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan dan deteksi dini yang dilakukan secara berkesinambungan.

Usai tes urine, Ketut Akbar Herry Achjar bersama tim melanjutkan penggeledahan kamar hunian di Blok Pejanggik, tepatnya Kamar 28 dan Kamar 31. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang, termasuk telepon genggam maupun narkotika.

Dalam arahannya, Kakanwil Ditjenpas NTB menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan, memperkuat deteksi dini, serta menjalankan pengawasan secara konsisten guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus menjaga komitmen mewujudkan Lapas yang bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba (HALINAR) sebagai bagian dari implementasi Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Komitmen ini harus terus dijaga agar Lapas Kelas IIB Selong tetap menjadi lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai bentuk pelanggaran,” tegasnya. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi meluncurkan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos, Jumat pagi, (31/7). Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam proses transformasi digitalisasi bantuan sosial tersebut.

Menurutnya, para agen memiliki peran penting dalam mensosialisasikan sekaligus membantu masyarakat memahami penggunaan sistem digital dalam pendataan bantuan sosial.

Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia. Ia menilai, kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Lombok Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

Lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dan berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, kegiatan pendataan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan amal sosial,” sambungnya.

“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” tegas Bupati.

Sebelumnya, dalam laporan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik disampaikan bahwa Lombok Timur menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project dalam transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran masyarakat Lombok Timur agar dapat mengakses dan mengaplikasikan sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Sebanyak 2.576 agen Perlinsos dilibatkan. Para agen tersebut terdiri atas unsur aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK penuh dan paruh waktu sebanyak 1.243 orang, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 333 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 16 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 143 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 137 orang, unsur pemerintah desa 254 orang, kepala lingkungan/kader 400 orang, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 50 orang.

Sekda menyebutkan, pada tahap pertama pemerintah menargetkan pendataan terhadap sekitar 140.000 kepala keluarga (KK) yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Selanjutnya, proses tersebut akan dilanjutkan dengan pemutakhiran terhadap sekitar 501.140 KK di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.

“Tujuannya untuk mempercepat pelayanan perlindungan sosial agar semakin cepat, semakin tepat sasaran, dan semakin akuntabel,” ujar Sekda.

Usai apel, para agen yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) diarahkan untuk melakukan aktivasi melalui layanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur.

Selain itu, perwakilan dari masing-masing OPD yang telah ditunjuk juga mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mengoperasikan aplikasi maupun sistem yang terdapat dalam Portal Perlinsos.

Melalui penerapan digitalisasi tersebut, Pemkab Lotim berharap proses pendataan dan pelayanan bantuan sosial dapat berjalan lebih cepat, akurat, transparan, serta mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (El-Aqsa)

Raidernewsid.com || JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) diberhentikan, sementara 883 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG disuspend secara permanen karena terbukti melakukan pelanggaran.

Keputusan tersebut diumumkan Kepala BGN, Sudaryono, melalui akun media sosial resminya pada Senin (27/7/2026). Menurutnya, kebijakan itu merupakan bentuk komitmen BGN menjaga integritas lembaga sekaligus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai aturan.

“Hari ini, 27 Juli 2026, Badan Gizi Nasional mengambil sikap tegas. Kami memberhentikan 261 pegawai non-ASN serta mensuspend 883 dapur secara permanen. Keputusan ini diambil untuk menjaga integritas institusi. Pelanggaran dan ketidakdisiplinan tidak mendapat tempat di BGN,” tegas Sudaryono.

Ia memastikan penutupan ratusan dapur tersebut tidak akan mengganggu distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Kapasitas pelayanan dari dapur yang ditutup akan dialihkan ke dapur terdekat agar program MBG tetap berjalan.

“Beban pasokan langsung dialihkan ke dapur terdekat. Pemenuhan gizi anak-anak tetap berjalan seiring dengan perputaran ekonomi lokal dan pembukaan lapangan kerja. Kami ingin memastikan seluruh elemen memperoleh manfaat secara maksimal,” ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, dari total 261 pegawai yang diberhentikan, sebanyak 224 orang merupakan pegawai non-ASN dan 37 lainnya tenaga alih daya (outsourcing). Mayoritas diberhentikan karena dugaan pelanggaran disiplin dan tindakan lain yang dinilai mencederai integritas lembaga.

Selain itu, hasil pemeriksaan internal menemukan sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran berat. Mereka kini tengah menjalani proses penjatuhan sanksi yang berpotensi berujung pada pemecatan.

Sementara itu, sebanyak 39 pegawai lainnya dikenai sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Di sisi lain, BGN juga menjatuhkan sanksi suspend permanen terhadap 883 dapur MBG. Rinciannya meliputi 98 dapur di Wilayah I (Sumatera), 311 dapur di Wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 dapur di Wilayah III yang mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sudaryono menegaskan, berbeda dengan kebijakan suspend sebelumnya, seluruh dapur yang kini dijatuhi sanksi akan ditutup permanen dan tidak lagi menerima pembayaran operasional dari pemerintah.

“Kalau dulu disuspend masih dibayar, sekarang tidak. Dapur yang disuspend benar-benar ditutup karena melakukan pelanggaran,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan tidak ada sekolah maupun penerima manfaat yang kehilangan layanan akibat penutupan tersebut. Seluruh kapasitas pelayanan akan langsung dialihkan ke dapur lain yang berada di wilayah terdekat.

“Kami memastikan makanan tetap tersaji dengan baik, memenuhi standar kualitas, kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, perputaran ekonomi tetap berjalan, lapangan kerja tetap terbuka, sehingga semua pihak memperoleh manfaat,” jelasnya.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat BGN Nomor B-140/03.03/07/2026 tentang Penonaktifan User Maker dan Approval serta Penarikan Saldo Virtual Account (VA) Milik SPPG Berstatus Suspend. Melalui surat itu, BGN meminta perbankan memblokir seluruh akses transaksi Virtual Account milik SPPG yang dikenai sanksi serta menyampaikan laporan rekonsiliasi saldo akhir setiap rekening yang diblokir.

Berdasarkan data BGN, terdapat 16 SPPG di Provinsi NTB yang masuk dalam daftar suspend. Dari jumlah tersebut, tiga berada di Kabupaten Lombok Timur, yakni SPPG Pringgabaya dengan masa sanksi 278 hari, SPPG Keruak Selebung Ketangga 132 hari, dan SPPG Aikmel V selama 113 hari.

Selain Lombok Timur, sanksi juga dijatuhkan kepada sejumlah SPPG di Lombok Tengah, Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa, Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima dengan masa sanksi antara 97 hingga 178 hari.

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Pelabuhan Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (19/7) malam.

Pengungkapan kasus tersebut bermula sekitar pukul 22.15 WITA ketika Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur menerima informasi dari personel Polsek KP3 Pelabuhan Kayangan terkait diamankannya seorang pria yang diduga membawa narkotika.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H. langsung memerintahkan Kasat Resnarkoba Polres Lombok Timur IPTU Fedy Miharja, S.H. bersama personel untuk bergerak menuju lokasi.

Operasi penindakan dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Timur didampingi Kasat Resnarkoba guna memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penggeledahan awal, petugas menemukan sebuah dompet berwarna hitam yang berisi identitas diri serta uang tunai sebesar Rp2 juta. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang dikuasai terduga pelaku.

Dari hasil penggeledahan kendaraan, petugas menemukan sebuah tas punggung berwarna hitam yang tersimpan di bagian depan dashboard sepeda motor. Di dalam tas tersebut terdapat kantong belanja warna biru berisi beberapa pakaian dan satu plastik berukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga kuat merupakan narkotika jenis sabu.

Berdasarkan hasil interogasi awal, terduga pelaku mengaku berperan sebagai kurir. Pria tersebut diketahui berasal dari Pulau Sumbawa dan diduga memperoleh barang haram itu dari Kota Mataram untuk selanjutnya dibawa ke Pulau Sumbawa dan diedarkan di wilayah tersebut.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan petugas antara lain tiga plastik besar berisi kristal bening yang diduga sabu, satu plastik klip berisi empat poket yang diduga sabu, satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, satu dompet warna hitam berisi identitas diri, satu unit telepon genggam Android merek Redmi warna emas, serta uang tunai sebesar Rp2 juta.

Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Lombok Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kasi humas Polres Lombok Timur, IPTU Lalu Rusmaladi mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ia meminta warga tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.

“Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan generasi muda serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” tegasnya. (El)

Raidernewsid.com ||Lombok Timur – Zefanya Kurniawan, pemuda asal Surabaya, berhasil menjadi petani semangka dengan kualitas cukup baik di Desa Obel-obel, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur (Lotim).
‎
Keberhasilan tersebut terlihat dari hasil panen raya pertama yang menghasilkan 45 ton semangka dengan luas lahan kurang dari satu hektar.
‎
‎”Alhamdulillah Juni kemarin adalah panen pertama kami, dan berhasil mendapatkan 45 ton dari lahan yang kurang dari satu hektar,” Ujar Zefa pada Minggu, 12 Juli 2026.
‎
‎Kedepan untuk panen selanjutnya, ia bersama karyawan akan fokus pada kualitas kualitas, ” Untuk panen selanjutnya, target kami adalah meningkatkan berat dan rasa, supaya menghasilkan kualitas yang lebih baik dan bisa bersaing dengan pasar nasional,” Lanjutnya.
‎
‎”Kami akan membuktikan kalau lahan yang di pandang kering dan panas itu bisa ditanami dan menghasilkan ekonomi yang menjanjikan,” sambung Zefa.
‎
Ia mengungkapkan, meski dirinya baru terjun di dunia pertanian. Namun, ia tidak ragu untuk bertani, meski wilayah tempat tersebut cukup kering dan panas, dan yang paling penting bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar.
‎
‎”yang tidak kalah penting, bagaimana supaya niat dan manfaat bertani ini bisa memberikan dampak positif ke masyarakat sekitar, minimal membuka lapangan kerja bagi warga sekitar,” lanjutnya.
‎
‎”Kami berharap kedepan Pemrov NTB dan Pemda Lotim bisa menjadi mitra, agar hasil terbaik kami bisa mendunia,”tutup Zefa. (El-Aqsa)

Dengan mengusung semangat kebersamaan dan syiar Islam, yayasan menyiapkan 5 rangkaian pra acara sebagai pembuka menuju puncak peringatan pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Ketua Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni, TGH. Ahmad Subki Hulaimi menyampaikan, Harlah ke-39 ini bukan sekadar seremonial usia, melainkan momentum muhasabah dan mempererat ukhuwah seluruh keluarga besar yayasan, santri, alumni, dan masyarakat.

“Harlah ke-39 ini kita jadikan pijakan untuk terus menebar manfaat dan menjaga wasiat perjuangan pendiri. Semoga Al-Ijtihad Al-Mahsuni semakin kokoh dalam mendidik, mencerdaskan, dan mengabdi untuk umat,” ujar TGH. Ahmad Subki Hulaimi. (Kamis, 02/07/26)

5 Rangkaian Pra Acara Harlah ke-39 :

Panitia yang diketuai Oleh H. Suardi telah menyusun agenda bersama Pasukan yang menyentuh berbagai kalangan, dari pelajar hingga masyarakat umum:

1. Jalan Sehat

Membuka semangat kebugaran dan silaturahmi seluruh warga yayasan, santri, dan masyarakat Masbagik sekitar.

2. Funbike

Ajang gembira bersepeda bersama untuk mempererat kekompakan keluarga besar Al-Ijtihad Al-Mahsuni.

3. Pengobatan Gratis

Layanan kesehatan untuk masyarakat umum sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian sosial Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni.

4. *Ziarah Makam dan Istigosah di Makam Alm. TGH. Mahsun*

Mendoakan dan mengenang jasa pendiri yayasan, sekaligus memohon keberkahan melalui istigosah bersama keluarga besar yayasan.

5. *Haflah Al-Qur’an*

Panggung kemuliaan Al-Qur’an yang menampilkan tilawah, tahfidz, dan khatmil Qur’an santri sebagai ruh utama lembaga pendidikan.

Seluruh rangkaian akan bermuara pada Puncak Acara Harlah ke-39 Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni dan Haul Pendiri yang akan digelar pada Sabtu, 25 Juli 2026 di Kompleks Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni, Danger, Masbagik.

*Ketua Panitia, H. Suardi* menargetkan seluruh rangkaian berjalan lancar dan penuh berkah. “Kami mohon doa dan dukungan seluruh alumni, wali santri, dan masyarakat. InsyaAllah ini menjadi Harlah yang paling berkesan dan penuh kebermanfaatan,” ungkapnya.

Yayasan mengundang seluruh alumni, santri, wali santri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum untuk hadir dan menyukseskan seluruh rangkaian acara. (Rev01)

Raidernewsid.com|| Selong – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur, Baiq Farida Apriani, menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Hj. Farida Farichah, di Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Selasa (28/6).

Dalam sambutannya, Sekda Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Koperasi dan memaparkan sejumlah program unggulan daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah program Lotim Berkembang, yakni skema kredit tanpa bunga yang bertujuan memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus memberantas praktik rentenir.

“Program Lotim Berkembang merupakan upaya pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang mudah dan bebas bunga. Program ini juga menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan kawasan bebas riba di Lombok Timur,” ujar Juaini Taofik.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur banyak belajar dari Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani yang dipimpin Hj. Baiq Rusmiati. Koperasi yang berawal sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) itu pada 2022 bertransformasi menjadi koperasi konsumen berbasis syariah dengan mengedepankan konsep kawasan bebas riba.

Menurutnya, model pengelolaan koperasi tersebut sangat relevan dengan karakter masyarakat Lombok Timur yang mayoritas beragama Islam dan telah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

“Semua keberhasilan membutuhkan proses. Tidak ada yang instan. Kami berharap kehadiran Ibu Wakil Menteri dapat menjadi motivasi bagi anggota koperasi untuk terus berkembang. Dari satu anggota dapat bertambah menjadi tiga, lalu sembilan, dan seterusnya sebagaimana yang telah dicontohkan Koperasi Karya Terpadu Madani,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI Hj. Farida Farichah memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani, Hj. Baiq Rusmiati, yang telah konsisten membangun koperasi sejak tahun 1993 hingga berkembang menjadi salah satu koperasi percontohan nasional.
Menurutnya, perjuangan Rusmiati sangat inspiratif, khususnya bagi kaum perempuan dan ibu rumah tangga dalam membangun kemandirian ekonomi melalui wadah koperasi.

Wamen menilai keberhasilan koperasi tersebut tidak terlepas dari semangat gotong royong para anggota serta tata kelola organisasi yang sehat dan transparan. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin dan akuntabel menjadi bukti bahwa pengurus menjalankan amanah dengan baik sebagai pengelola sekaligus pemilik koperasi.

“Atas nama Kementerian Koperasi, kami menyampaikan terima kasih karena koperasi ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya dalam aspek pembiayaan, tetapi juga pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota,” ujarnya.

Farida juga mengapresiasi tingginya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di tengah maraknya praktik pinjaman online ilegal. Menurutnya, memilih koperasi berarti memilih lembaga yang memiliki legalitas, tata kelola yang jelas, serta berpihak pada kepentingan anggota.

Ia menegaskan, terdapat dua kunci utama keberhasilan koperasi, yakni pengurus yang amanah dan anggota yang memiliki kepercayaan penuh terhadap pengelolaan koperasi. Kedua faktor tersebut dinilai telah dimiliki oleh Koperasi Karya Terpadu Madani yang saat ini mengelola aset lebih dari Rp16,5 miliar.

Selain itu, Wamen mengingatkan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, agar tidak mudah tergiur pinjaman online ilegal maupun berbagai bentuk penipuan keuangan. Ia berharap anggota koperasi dapat menjadi agen edukasi keuangan di lingkungan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga mensosialisasikan Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah sebagai wadah ekonomi masyarakat desa. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat akses permodalan, penyediaan kebutuhan pokok, hingga distribusi pangan murah bagi masyarakat.

“Program ini hadir untuk memberikan kemudahan akses modal, pangan yang terjangkau, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui koperasi yang dikelola dari masyarakat dan untuk masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani, Hj. Baiq Rusmiati, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan Wakil Menteri Koperasi RI ke Desa Rarang.

Ia menjelaskan, koperasi tersebut berawal dari kelompok kecil petani dan nelayan yang beranggotakan 10 orang pada tahun 1993. Setelah resmi berdiri pada tahun 1998, koperasi terus berkembang hingga kini memiliki 4.902 anggota dengan total aset mencapai sekitar Rp20 miliar yang terdiri dari dana dan aset fisik.

Sepanjang perjalanannya, Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani telah meraih berbagai penghargaan dari pemerintah pusat sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo. Selain bergerak di bidang ekonomi, koperasi juga aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini koperasi telah memiliki aula dan pusat pelatihan sebagai sarana peningkatan kapasitas anggota, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga luar negeri.

Kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi RI ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur. (El- Aqsa)