Oleh : Suparman, Ketum HPM KJK, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Raidernewsid.com ||Lombok Timur — Desakan DPRD Lombok Timur agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Bappeda membuka data serta peta kerusakan jalan mendapat dukungan dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Jerowaru-Keruak (HPM KJK).

Ketua Umum HPM KJK, Suparman, menilai keterbukaan data bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan, melainkan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Menurut Suparman, kondisi jalan yang rusak memang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Namun, arah pembangunan tidak cukup hanya berdasarkan pengamatan di lapangan. Pemerintah membutuhkan data yang valid, terukur dan terbuka sebagai dasar menentukan skala prioritas.

“Jalan yang rusak dapat dilihat oleh mata, tetapi arah pembangunan hanya dapat dibaca melalui data,” tegas Suparman.

Ia mengatakan, jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat. Kerusakan jalan dapat menghambat distribusi hasil pertanian, meningkatkan biaya transportasi dan logistik, mengganggu aktivitas warga hingga mengancam keselamatan pengguna jalan.

Karena itu, menurutnya, perencanaan perbaikan jalan harus berbasis kondisi riil di lapangan. Data mengenai ruas jalan yang rusak ringan, sedang maupun berat harus tersedia secara jelas sehingga penggunaan APBD tidak berjalan tanpa arah.

“Tanpa data yang valid, perencanaan anggaran berpotensi menjadi tebak-tebakan. Jangan sampai jalan yang masih layak justru mendapatkan perhatian lebih, sementara jalan yang rusak parah dan menjadi akses utama masyarakat terabaikan,” ujarnya.

Suparman juga menilai keterbukaan data dapat menjadi salah satu cara mencegah munculnya intervensi nonteknis dalam penentuan proyek pembangunan.

Menurutnya, ketika peta kerusakan dan skala prioritas tidak diketahui publik, ruang kecurigaan terhadap adanya kepentingan tertentu akan semakin besar.

“Data yang terbuka akan membuat semua pihak bisa melihat dasar penentuan sebuah proyek. Dengan begitu, pembangunan tidak mudah dicurigai sebagai titipan kepentingan, tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat Lombok Timur memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah memetakan kondisi infrastruktur daerah. Sebab, anggaran pembangunan yang digunakan bersumber dari APBD yang pada dasarnya merupakan uang publik.

“Pemerintah tidak perlu alergi terhadap keterbukaan data. Justru semakin terbuka data pembangunan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

HPM KJK pun mendukung langkah DPRD Lombok Timur yang meminta Pemkab dan Bappeda menyajikan data peta kerusakan jalan secara lengkap dan valid.

Suparman berharap data tersebut tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga dapat diakses masyarakat secara transparan.

“DPRD sudah mengambil pijakan yang tepat. Sekarang tinggal Pemkab dan Bappeda menunjukkan datanya. Jangan biarkan arah pembangunan berjalan dalam keremangan data,” ujarnya.

Menurut Suparman, keterbukaan data harus menjadi titik awal untuk membangun sistem perencanaan infrastruktur yang lebih objektif, adil dan tepat sasaran.

“Kalau datanya jelas, prioritasnya jelas. Kalau prioritasnya jelas, anggarannya juga bisa diarahkan dengan tepat. Pada akhirnya, masyarakat yang akan merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya. (*)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 1 Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan (ITSkes) Muhammadiyah Selong menggelar sosialisasi percepatan transformasi digital melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (28/7/2026).

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa KKN, Pemerintah Desa Pringgabaya Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

Ketua Kelompok KKN, Diarti Hariani, mengatakan aktivasi IKD bertujuan mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

“Kegiatan ini juga sejalan dengan instruksi Bupati Lombok Timur yang mendorong percepatan sosialisasi IKD agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan secara digital,” ujar Diarti.

Ia menjelaskan, terdapat tiga manfaat utama dari program tersebut. Pertama, mengintegrasikan proses administrasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus berbagai dokumen di tempat yang berbeda.

Kedua, pemanfaatan data digital akan meningkatkan akurasi data kemiskinan dan penerima bantuan sosial karena proses validasi dilakukan menggunakan akun IKD berbasis teknologi face recognition atau pencocokan wajah.

“Validasi berbasis digital ini diharapkan mampu memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Ketiga, melalui IKD masyarakat nantinya dapat mengecek, memperbarui data, hingga mengajukan bantuan sosial secara mandiri hanya melalui telepon genggam.

Diarti mengungkapkan, capaian program tersebut cukup menggembirakan. Sebanyak 341 warga Desa Pringgabaya Utara berhasil mengaktifkan IKD dan datanya langsung diajukan ke Program Perlindungan Sosial.

“Alhamdulillah, hari ini sebanyak 341 warga Pringgabaya Utara berhasil mengaktivasi IKD dan langsung diajukan ke Program Perlindungan Sosial. Ini menjadi bukti bahwa teknologi mampu mempercepat pemenuhan hak-hak sosial masyarakat,” tutup Diarti Hariani. (Ys)

‎

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tengah digalakkan oleh pemerintah hingga 27 Agustus 2026 ternyata menyisakan catatan ironis.
‎
‎Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas), Lalu Anugrah Bayu Adi, menyoroti adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, dimana ia menilai sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur yang belum menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak, serta sikap Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Lombok Timur yang dianggap tebang pilih dalam sosialisasi.
‎
‎Kritik ini dilontarkan Anugrah setelah menemukan sejumlah fakta di lapangan bahwa banyak Kendaraan Dinas (Randis) milik Pemerintah Daerah Lombok Timur, mulai dari tingkat desa hingga pejabat elit, masih menggunakan kendaraan dengan status pajak mati atau plat nomor yang tidak aktif.
‎
‎Dimana momen pemutihan pajak tanpa denda ini seharusnya dimanfaatkan oleh seluruh pihak, termasuk aparatur negara, untuk merapikan administrasi aset daerah.
‎
‎”Karena ini momennya tepat, berhubung gratis, Pemda juga harus taat pajak Randis nya,  Jangan hanya bisa digunakan saja, tapi kewajiban administrasinya diabaikan,” ujar Anugrah dengan tegas. Selasa, 28 Juli 2026.
‎
‎Anugrah menilai, adanya kelalaian dari instansi pemerintah ini menciderai prinsip keadilan dan keteladanan, karena sebagai penyelenggara negara, Pemda seharusnya menjadi contoh utama bagi masyarakat dalam mematuhi hukum, termasuk kewajiban perpajakan daerah.
‎
‎Tidak hanya menyasar Pemda, Anugrah juga memberikan kritik tajam kepada pihak Samsat, menurutnya sosialisasi dan penagihan yang dilakukan Samsat terkesan fokus kepada masyarakat umum demi mengejar target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun, sebaliknya, pengawasan terhadap Randis milik pemerintah justru tampak longgar dan tidak tersentuh.
‎
‎”Kita hanya melihat Samsat fokus meminta masyarakat bayar pajak dengan program pemutihan ini, namun, ironis sekali masih banyak Randis yang luput dari kewajiban itu, mulai dari Randis Pemdes hingga para pejabat elitnya,” lanjut Ketum Ganas itu.
‎
‎Sikap “tebang pilih” ini dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pengelola pajak. Masyarakat mungkin akan bertanya-tanya mengapa mereka harus dipaksa taat sementara kendaraan dinas yang sehari-hari beroperasi di jalan raya justru dibiarkan melanggar aturan.
‎
‎Ormas Ganas berhatap agar Samsat Lombok Timur memeriksa ulang data Randis yang nonggak ataupun yang belum bayar pajak terhadap seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Lombok Timur.
‎
‎Anugrah meminta agar tidak ada pengecualian bagi siapa pun, termasuk pejabat tinggi daerah, dalam memenuhi kewajiban pajak selama periode pemutihan berlangsung.
‎
‎”Jangan jadikan program pemutihan ini hanya alat pencitraan atau sekadar mengejar PAD dari rakyat kecil, sementara ‘kucing-kucingan’ dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Randis pejabat,” tutup Anugrah.
‎
‎Ditempat terpisah, Pemda Lotim melalui
‎Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Lombok Timur (Lotim) saat di konfirmasi mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan semua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan pembayaran bagi Randis yang jatuh tempo.
‎
‎”Kita sudah bersurat dan terus komunikasi dan koordinasi dengan OPD-OPD, ingatkan untuk selesaikan kewajiban,” Ujar M. Zaidar Rohman Kepala BPKAD Lombok Timur. (El)

Raidernewsid.com ||Lombok Timur – Zefanya Kurniawan, pemuda asal Surabaya, berhasil menjadi petani semangka dengan kualitas cukup baik di Desa Obel-obel, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur (Lotim).
‎
Keberhasilan tersebut terlihat dari hasil panen raya pertama yang menghasilkan 45 ton semangka dengan luas lahan kurang dari satu hektar.
‎
‎”Alhamdulillah Juni kemarin adalah panen pertama kami, dan berhasil mendapatkan 45 ton dari lahan yang kurang dari satu hektar,” Ujar Zefa pada Minggu, 12 Juli 2026.
‎
‎Kedepan untuk panen selanjutnya, ia bersama karyawan akan fokus pada kualitas kualitas, ” Untuk panen selanjutnya, target kami adalah meningkatkan berat dan rasa, supaya menghasilkan kualitas yang lebih baik dan bisa bersaing dengan pasar nasional,” Lanjutnya.
‎
‎”Kami akan membuktikan kalau lahan yang di pandang kering dan panas itu bisa ditanami dan menghasilkan ekonomi yang menjanjikan,” sambung Zefa.
‎
Ia mengungkapkan, meski dirinya baru terjun di dunia pertanian. Namun, ia tidak ragu untuk bertani, meski wilayah tempat tersebut cukup kering dan panas, dan yang paling penting bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar.
‎
‎”yang tidak kalah penting, bagaimana supaya niat dan manfaat bertani ini bisa memberikan dampak positif ke masyarakat sekitar, minimal membuka lapangan kerja bagi warga sekitar,” lanjutnya.
‎
‎”Kami berharap kedepan Pemrov NTB dan Pemda Lotim bisa menjadi mitra, agar hasil terbaik kami bisa mendunia,”tutup Zefa. (El-Aqsa)

Peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 1908, yang dinilai sebagai tonggak awal bangkitnya kesadaran berbangsa. Saat itu, kaum terpelajar pribumi mulai menyatukan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi demi melampaui sekat-sekat kedaerahan.

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang dibacakan Sekda, disebutkan bahwa Harkitnas 2026 mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.” Tema tersebut merepresentasikan komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga generasi muda sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

Menurutnya, kemandirian bangsa tidak dapat bergantung pada pihak luar, melainkan ditentukan oleh keteguhan, persatuan, dan kemampuan rakyat Indonesia sendiri dalam membangun negeri.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi tersebut diwujudkan melalui berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan sektor kesehatan.

Pemerintah juga terus mengintegrasikan sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan ke dalam satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Salah satu langkah strategis yang tengah diperkuat ialah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

Melalui koperasi tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses kebutuhan pokok dan produktif, mulai dari penyaluran pupuk, bantuan permodalan, distribusi hasil panen, hingga penyediaan sembako dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Langkah ini diyakini mampu mendorong kemandirian desa secara signifikan.

Selain pembangunan ekonomi, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap perlindungan generasi muda di ruang digital.

Hal itu ditandai dengan penerapan penuh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Sejak 28 Maret 2026, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan penundaan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan anak-anak memperoleh ruang digital yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang mereka.

Peringatan Harkitnas 2026 juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat perjuangan Boedi Oetomo dalam berbagai lini kehidupan.

Masyarakat diharapkan terus memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap langkah pembangunan berorientasi pada kemajuan bersama demi membawa Indonesia menuju kejayaan di kancah dunia.

Upacara tersebut diikuti unsur Forkopimda, pimpinan OPD, jajaran ASN, serta para pelajar di Kabupaten Lombok Timur. (Rdr)