Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai lebih dari 1,471 juta jiwa menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan data.

Hal tersebut disampaikan Juaini saat menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Selasa (15/9), di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), BPJS, PT Pos Indonesia, RSUD, pemerintah desa, dan puskesmas.

Juaini menyebutkan akan terdapat sekitar 4,8 juta perubahan data desil secara nasional, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial. Menurutnya, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi data.

“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada risiko kesalahan pencatatan data yang juga besar. Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI), jadi InsyaAllah September atau minggu kedua Oktober, selaras dengan keterangan Menteri Sosial, informasi terbaru sekarang sudah menyentuh angka sepuluh koma sekian yang desil rendah,” ungkapnya.

Selain persoalan data desil, Juaini menilai uji coba Perlinsos Digital memberikan dampak positif, termasuk dalam mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurutnya, semakin tinggi aktivasi IKD, semakin mudah dan cepat pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi akan mudah melayani warga kita, semakin mudah semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.

Ia juga menyinggung tingginya indeks kepekaan digital masyarakat Lombok Timur yang berada di posisi kedua setelah Kota Mataram. Kondisi tersebut membuat respons masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin terbuka, termasuk melalui media sosial.

Karena itu, Juaini meminta seluruh aparatur pelayanan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif masyarakat.

“Jangan khawatir. Karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah agar kita kuat. Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian aktivasi IKD di daerah tersebut terus menunjukkan peningkatan.

Masyarakat, kata dia, mulai beralih dari penggunaan KTP fisik ke identitas kependudukan digital yang telah tervalidasi. Kondisi ini dinilai dapat membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran melalui Perlinsos Digital, selain melalui agen-agen yang tersedia.

Parihin menjelaskan, pada awal koordinasi Desember lalu, persentase IKD yang tervalidasi baru sekitar 1,6 persen. Angka tersebut kini meningkat signifikan menjadi 12,22 persen.

“Artinya, 120 ribu lebih telah tervalidasi IKD. Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, pelayanan administrasi kependudukan Lombok Timur juga mencatat sejumlah prestasi. Dukcapil Lombok Timur berhasil masuk 10 besar nasional dalam capaian perekaman e-KTP. Selain itu, Dukcapil juga mewakili Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional dalam program zona integritas pelayanan.

Sosialisasi tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada desa dan rumah sakit yang dinilai terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada RSIA Permata Hati, Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur, dan Desa Beriri Jarak. (El)

Inovasi yang digagas langsung oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa Pene, H. Mastur Amir, SKM., M.A.P., ini menyasar seluruh wilayah dusun secara serentak dalam satu hari. Pemerintah Desa Pene menerjunkan tim khusus di masing-masing dusun yang terdiri dari dua personel utama, yakni Kepala Dusun (Kadus) setempat dan satu orang staf Pemerintah Desa.

Skema tersebut menjadi perubahan dari pola pendataan yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih aktif, terstruktur, dan langsung menyentuh masyarakat. Tim bergerak dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam proses verifikasi dan validasi data Perlinsos.

Pj. Kepala Desa Pene, H. Mastur Amir, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjawab persoalan klasik ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di lapangan. Menurutnya, data yang valid merupakan fondasi utama agar berbagai program bantuan dan perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Kami tidak ingin lagi ada warga yang terlewat atau bantuan yang tidak tepat sasaran akibat persoalan pembaruan data. Melalui Gerdu ini, kita gerakkan dua aparatur, yakni Kepala Dusun yang memahami wilayahnya dan satu staf desa yang memahami teknis pendataan, untuk turun langsung menyisir setiap sudut dusun secara bersamaan pada hari yang sama,” jelas H. Mastur Amir, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, kolaborasi antara Kadus dan staf desa menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan GERDU. Kepala Dusun berperan memastikan seluruh warga di wilayahnya terdata, sementara staf desa melakukan verifikasi terhadap instrumen teknis pendataan Perlinsos agar sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Namun, pelaksanaan pendataan di lapangan juga menemukan sejumlah kendala. Salah satunya masih terdapat masyarakat, terutama kelompok lanjut usia (lansia), yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga belum dapat dimasukkan secara optimal dalam proses pendataan Perlinsos.

“Di lapangan masih kami temukan masyarakat, terutama lansia, yang belum melakukan perekaman KTP sehingga belum bisa kami data secara lengkap. Karena itu, saya sudah meminta Kaur Pemerintahan Desa untuk mengoordinasikan dan membawa warga tersebut secara rombongan untuk melakukan perekaman,” ujar H. Mastur Amir.

Perekaman KTP-el bagi warga yang belum memiliki data biometrik tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Desa Pene untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pemutakhiran data kependudukan maupun pendataan Perlinsos.

“Ini bagian dari ikhtiar kita agar seluruh masyarakat bisa terdata dengan baik. Data kependudukan harus lengkap terlebih dahulu, sehingga proses pendataan Perlinsos dapat berjalan lebih akurat dan tidak ada masyarakat yang terlewat,” tegasnya.

Selain mempercepat proses pendataan, pola GERDU juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat. Pemerintah Desa tidak hanya menunggu data masuk, tetapi hadir langsung untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data yang tercatat.

Inovasi GERDU pun mendapat respons positif dari masyarakat. Dengan pelaksanaan secara serentak, proses pengumpulan dan pemutakhiran data dapat dilakukan lebih efisien dalam satu hari, sekaligus memangkas alur birokrasi yang berpotensi memperlambat pembaruan data.

“Melalui GERDU Pemerintah Desa Pene menargetkan terbentuknya basis data Perlinsos yang mutakhir, presisi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data tersebut diharapkan menjadi pijakan yang lebih kuat dalam memastikan program perlindungan sosial hadir secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Desa Pene,” tutup H. Mastur Amir. (El)

Dalam menjalankan amanah tersebut, H. Amir, sapaan akrabnya, menegaskan akan merangkul seluruh unsur di Desa Pene. Koordinasi dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat akan diperkuat guna memastikan pemerintahan desa berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat.

“Yang paling utama adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Kami akan bekerja sama dengan semua unsur untuk memfasilitasi proses Pilkades agar berjalan aman, lancar dan kondusif,” tegasnya secara tertulis pada Rabu 19/8.

Tak hanya fokus pada kelancaran pemerintahan, H. Amir juga menaruh perhatian serius pada netralitas aparatur desa selama seluruh tahapan Pilkades. Sikap netral, menurutnya, menjadi salah satu kunci agar pesta demokrasi di tingkat desa berlangsung jujur, aman dan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Amanah sebagai Pj Kepala Desa, lanjutnya, akan dijalankan sesuai arahan Bupati Lombok Timur. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan desa diharapkan tidak terseret ke dalam kepentingan politik maupun dukung- mendukung terhadap calon tertentu.

“Netralitas sangat penting agar proses Pilkades berjalan secara demokratis, aman dan lancar. Jangan sampai perbedaan pilihan justru menimbulkan persoalan atau memecah persatuan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, pelayanan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Administrasi desa harus berjalan sebagaimana mestinya, sementara berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat dipastikan tetap mendapat perhatian.

Yang tak kalah penting, H. Amir memastikan persoalan pendataan masyarakat miskin menjadi salah satu fokus selama dirinya menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa. Ia ingin memastikan tidak ada warga yang luput dari pendataan perlindungan sosial (Perlinsos).

“Kami akan berupaya memastikan, khususnya masyarakat miskin, dapat terdata dengan baik dalam program perlindungan sosial,” jelasnya.

Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting agar berbagai program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak. Karena itu, proses pendataan akan dilakukan secara serius dengan melibatkan unsur terkait di tingkat desa.

“Data yang akurat menjadi salah satu kunci agar program pemerintah tepat sasaran. Karena itu, kami akan memastikan pendataan dilakukan dengan baik dan melibatkan unsur-unsur terkait di desa,” katanya.

Sementara dalam menghadapi tahapan Pilkades, H. Amir mengajak seluruh masyarakat Desa Pene untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak semestinya menjadi alasan untuk merusak persaudaraan.

Ia pun meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun kepentingan tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas desa.

“Kami berharap seluruh masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas. Mari kita kedepankan persatuan dan jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pemerintahan maupun proses Pilkades,” pungkasnya. (El)

Lombok Timur, Raidernewsid.com || Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengambil langkah tegas untuk membenahi data kemiskinan setelah capaian awal digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai masih sangat rendah. Sebanyak 300 relawan pemuda akan diterjunkan bersama jajaran pemerintah daerah guna melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati, Kamis (23/7).

Haerul mengaku baru menerima laporan dua malam sebelumnya terkait progres aktivasi yang masih sekitar satu persen. Namun, ia menilai kondisi tersebut masih wajar mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur.

“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal. Memang prosesnya belum bergerak optimal, tetapi saya yakin Lombok Timur mampu bekerja cepat,” tegasnya.

Menurutnya, momentum digitalisasi bansos harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan yang selama ini kerap dipersoalkan karena dinilai tidak akurat.

“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), serta membentuk satuan tugas (satgas) guna mempercepat pemutakhiran data di lapangan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada 300 relawan dan unsur kepemudaan yang siap membantu proses pendataan sehingga data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.

Sementara itu, Korwas BPKP RI Ahmad Bashori mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos nasional tahun 2026.

Meski demikian, hasil monitoring BPKP menunjukkan progres pendaftaran penerima bansos di Lombok Timur baru sekitar 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih berada di angka 7 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dipercepat karena menjadi dasar validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BPKP juga mencatat sejumlah kendala, mulai dari perlunya penguatan regulasi dan strategi komunikasi hingga keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.

Melalui sinergi Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, LKKS, relawan sosial, dan kader sosial, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan terwujudnya sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi, transparan, akurat, dan tepat sasaran. (El)