Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi meluncurkan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos, Jumat pagi, (31/7). Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam proses transformasi digitalisasi bantuan sosial tersebut.

Menurutnya, para agen memiliki peran penting dalam mensosialisasikan sekaligus membantu masyarakat memahami penggunaan sistem digital dalam pendataan bantuan sosial.

Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia. Ia menilai, kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Lombok Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

Lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dan berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, kegiatan pendataan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan amal sosial,” sambungnya.

“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” tegas Bupati.

Sebelumnya, dalam laporan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik disampaikan bahwa Lombok Timur menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project dalam transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran masyarakat Lombok Timur agar dapat mengakses dan mengaplikasikan sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Sebanyak 2.576 agen Perlinsos dilibatkan. Para agen tersebut terdiri atas unsur aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK penuh dan paruh waktu sebanyak 1.243 orang, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 333 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 16 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 143 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 137 orang, unsur pemerintah desa 254 orang, kepala lingkungan/kader 400 orang, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 50 orang.

Sekda menyebutkan, pada tahap pertama pemerintah menargetkan pendataan terhadap sekitar 140.000 kepala keluarga (KK) yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Selanjutnya, proses tersebut akan dilanjutkan dengan pemutakhiran terhadap sekitar 501.140 KK di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.

“Tujuannya untuk mempercepat pelayanan perlindungan sosial agar semakin cepat, semakin tepat sasaran, dan semakin akuntabel,” ujar Sekda.

Usai apel, para agen yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) diarahkan untuk melakukan aktivasi melalui layanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur.

Selain itu, perwakilan dari masing-masing OPD yang telah ditunjuk juga mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mengoperasikan aplikasi maupun sistem yang terdapat dalam Portal Perlinsos.

Melalui penerapan digitalisasi tersebut, Pemkab Lotim berharap proses pendataan dan pelayanan bantuan sosial dapat berjalan lebih cepat, akurat, transparan, serta mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (El-Aqsa)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melantik Muhammad Tasywiruddin, S.Pi., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur, Rabu (22/7). Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang hingga kini masih banyak hidup dalam kondisi kurang sejahtera.

Pelantikan yang berlangsung di Selong itu turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepada kepala dinas yang baru dilantik, Bupati meminta agar segera menindaklanjuti berbagai bantuan dan fasilitas yang pernah dijanjikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI saat berkunjung ke Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berbagai peluang yang telah dibuka pemerintah pusat harus dijemput secara aktif demi mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Harapan saya Anda juga bekerja istimewa. Nelayan-nelayan kita masih banyak yang miskin dan masih membutuhkan bantuan. Janji yang disampaikan Pak Menteri itu harus Anda jemput,” tegas Bupati.

Tidak hanya kepada Kepala DKP yang baru, Bupati juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan lebih banyak program dan dukungan pembangunan ke daerah.

Ia menilai fasilitas dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun komunikasi yang efektif dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Haerul Warisin juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak, bukan keberhasilan individu.

“Kita ingin merubah Lombok Timur ini ke arah yang lebih baik secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang mengatakan ini hasil saya, hasil dia, atau hasil kelompok tertentu,” ujarnya.

Selain itu, Bupati mendorong seluruh pimpinan OPD untuk terus berinovasi dan terbuka terhadap masukan masyarakat. Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik selama kritik tersebut bertujuan membangun dan mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Jangan takut dikritik oleh siapa pun. Kritik itu membangun kita dan mengingatkan kita. Dari kritik kita evaluasi apa yang menjadi bahan masukan, kemudian kita perbaiki jika memang ada yang salah,” katanya.

Di akhir arahannya, Bupati mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia menegaskan koordinasi menjadi kunci penting untuk menghindari kesalahan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. (El)

Raidernewsid.com|| Lombok Timur – AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H., resmi menjabat sebagai Kapolres Lombok Timur menggantikan AKBP I Komang Sarjana, S.I.K., S.H. Serah terima dan pisah sambut kepemimpinan tersebut berlangsung khidmat di Mapolres Lombok Timur, Selasa (14/7/2026).

Acara yang dimulai pukul 09.00 WITA itu diawali dengan penyambutan Kapolres Lombok Timur yang baru bersama Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Timur. Suasana penuh keakraban mewarnai prosesi pergantian tongkat komando di jajaran Polres Lombok Timur tersebut.

Dalam sambutan perpisahannya, AKBP I Komang Sarjana menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia juga memohon maaf atas segala kekurangan dan berpamitan untuk mengemban amanah baru di Biro SDM Polda NTB.

“Saya mohon maaf kepada seluruh personel Polres Lombok Timur atas segala kekurangan selama menjabat. Saya berharap seluruh hal positif yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan demi mendukung kepemimpinan Kapolres yang baru. Selamat datang kepada AKBP Ariakta Gagah Nugraha, semoga Polres Lombok Timur semakin maju dan berprestasi,” ujarnya.

Sementara itu, AKBP Ariakta Gagah Nugraha yang sebelumnya bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda NTB mengaku bangga dapat bergabung dengan keluarga besar Polres Lombok Timur. Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih di bawah kepemimpinan AKBP I Komang Sarjana menjadi fondasi kuat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami hadir di Polres Lombok Timur dengan penuh kebahagiaan. Apa yang telah dibangun oleh Kapolres sebelumnya sangat luar biasa. Kami akan melanjutkan seluruh program positif tersebut serta menghadirkan inovasi agar Polres Lombok Timur semakin dicintai masyarakat dan terus meraih prestasi. Kami juga mengharapkan dukungan seluruh personel dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP I Komang Sarjana juga memaparkan kondisi wilayah hukum Polres Lombok Timur yang merupakan wilayah terluas di Pulau Lombok dengan 21 Polsek dan 254 desa. Ia menyebut tren keamanan dan ketertiban masyarakat menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan penurunan angka kriminalitas sebanyak 39 kasus dari triwulan pertama ke triwulan kedua tahun 2026.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah capaian selama masa kepemimpinannya, mulai dari keberhasilan pengungkapan kasus narkotika, renovasi ruang tahanan, peningkatan sarana operasional, pelaksanaan patroli KRYD, penguatan program pemolisian masyarakat (Polmas), hingga penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Itwasum Mabes Polri.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya agenda penting yang akan menjadi perhatian jajaran Polres Lombok Timur ke depan, yakni pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.

Prosesi pisah sambut ditutup dengan tradisi pedang pora dan pengalungan bunga kepada Kapolres yang baru sebagai bentuk penghormatan serta simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri.

P.S. Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Lalu Rusmaladi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi kedinasan Polri sebagai tindak lanjut dari serah terima jabatan Kapolres Lombok Timur yang sebelumnya telah dilaksanakan di Polda NTB.

“Momentum ini menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan sekaligus komitmen Polres Lombok Timur untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Lombok Timur, pejabat utama Polres Lombok Timur, para Kapolsek jajaran, Bhayangkari, serta sejumlah pejabat daerah dan instansi vertikal. Hadir mewakili Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, M.AP., Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri, AMKP, Ketua Pengadilan Negeri Selong Ida Bagus Oka Saputra, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Agama Selong Dr. Imran, S.Ag., M.H., perwakilan Kodim 1615/Lombok Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, serta Danki 3 Yon B Satbrimobda NTB AKP I Wayan Putu Susena, S.H. (El-Aqsa)

Raidernewsid.com|| Selong – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, (Sekda) H. Muhammad Juaini Taofik, secara resmi melepas 639 atlet putra-putri terbaik Lombok Timur yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XXII Nusa Tenggara Barat.

Pelepasan berlangsung di GOR Sporthall Kabupaten Lombok Timur, Ahad (5/7), dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan bagi para atlet.

Sekda, dalam sambutannya memberikan apresiasi dan suntikan semangat kepada seluruh kontingen yang akan membawa nama baik Lombok Timur di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

“Dari penampilan kostum saja sepertinya kita sudah juara. Apakah kita mempertahankan posisi juara tiga, naik ke juara dua, atau bahkan melambung ke juara satu? Yang terpenting adalah kita memberikan yang terbaik untuk daerah,” ujarnya.

Sekda juga menyampaikan pesan Bupati Lombok Timur yang terus mendorong seluruh atlet dan official untuk menorehkan hasil maksimal. Menurutnya, target juara dua umum yang dibebankan kepada KONI Lombok Timur bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

“Belajar dari MTQ kemarin di Praya, juara dua itu sebenarnya sangat dekat dengan juara pertama. Semoga di Porprov yang digelar di Kota Mataram nanti target juara dua umum yang diberikan Pak Bupati dapat tercapai,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Porprov bukan sekadar ajang unjuk kemampuan individu, melainkan momentum membangun kekompakan dan kebersamaan seluruh cabang olahraga. Pada Porprov XXII NTB, Lombok Timur akan ambil bagian pada 45 dari total 52 cabang olahraga yang dipertandingkan, jumlah yang termasuk terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya, kecuali tuan rumah Kota Mataram.

Kepada para atlet, Sekda berpesan agar selalu menjaga kesehatan, kebugaran, dan disiplin selama berada di kampung atlet. Ia juga mengajak seluruh kontingen untuk memperkuat semangat kebersamaan demi meraih hasil terbaik.

“Dalam kompetisi beregu, bukan hanya kemampuan individu yang menentukan kemenangan. Kerja sama, solidaritas, dan kekompakan adalah kunci keberhasilan. Jika tim mampu berkolaborasi dengan baik, maka insya Allah hasil yang indah akan terwujud,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran KONI Lombok Timur, pimpinan cabang olahraga, pelatih, official, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen Lombok Timur menghadapi Porprov XXII NTB.

Diakhir sambutannya, Sekda berharap seluruh atlet dan official diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama mengikuti rangkaian pertandingan hingga kembali ke Lombok Timur dengan membawa prestasi yang membanggakan. (***)

Raidernewsid.com|| Lotim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) bersama Komisi I DPRD Lombok Timur dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur akhirnya mencapai kesepakatan terkait jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di lombok timur.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat dengar pendapat (Hearing) yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Lombok Timur, Jumat (19/6). Pertemuan tersebut dihadiri anggota Komisi I DPRD Lombok Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bakesbangpoldagri, BPKAD, Bagian Hukum Setda Lombok Timur, serta jajaran pengurus FKKD.

Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sejak awal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkades Serentak. Regulasi tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Juaini, setelah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, pemerintah daerah memperoleh arahan untuk segera mempersiapkan seluruh tahapan Pilkades dengan tetap memperhatikan kesiapan daerah dan ketepatan waktu pelaksanaannya.

“Hearing ini dilaksanakan untuk mencari titik temu terkait penyelenggaraan Pilkades Serentak di Lombok Timur. Sesuai arahan Bupati, semakin cepat pelaksanaannya tentu akan semakin baik,” ujar Juaini.

Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan tahapan persiapan Pilkades dimulai pada Agustus 2026 dengan jadwal pemungutan suara pada 3 Februari 2027. Jadwal tersebut, kata Juaini, telah disusun secara matang dengan mempertimbangkan seluruh tahapan, mulai dari persiapan, penyusunan regulasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Ia juga menegaskan bahwa aspek pendanaan tidak menjadi kendala. Pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkades Serentak tanpa mengganggu kondisi keuangan daerah.

“Dari sisi penganggaran tidak perlu dikhawatirkan karena sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan dipastikan tidak akan menyebabkan defisit,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menyampaikan aspirasi para kepala desa agar Pilkades Serentak dapat dilaksanakan paling lambat pada Desember 2026. Menurutnya, kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh para bakal calon kepala desa yang akan mengikuti kontestasi tersebut.

Ia menilai penundaan pelaksanaan Pilkades dalam waktu yang terlalu lama berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi para bakal calon, sekaligus meningkatkan biaya yang harus mereka keluarkan selama masa persiapan dan sosialisasi.

“Kami sejak awal berharap Pilkades bisa dilaksanakan pada tahun 2026. Namun setelah mendengar penjelasan pemerintah daerah, yang terpenting bagi kami adalah adanya kepastian jadwal sehingga seluruh pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik,” ujarnya.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, forum akhirnya menemukan titik temu antara aspirasi FKKD dan kesiapan pemerintah daerah. Meski FKKD menginginkan pelaksanaan Pilkades pada tahun 2026, sementara pemerintah daerah mengusulkan pemungutan suara pada Februari 2027, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil rapat, tahapan persiapan Pilkades Serentak yang semula dijadwalkan dimulai pada 3 Agustus 2026 dimajukan menjadi 27 Juli 2026. Sementara jadwal pemungutan suara yang sebelumnya direncanakan pada 3 Februari 2027 dipercepat menjadi 27 Januari 2027.

Percepatan jadwal tersebut disepakati dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain menjaga kondusivitas daerah, mempercepat berakhirnya masa jabatan penjabat kepala desa yang dinilai kurang ideal untuk jangka panjang, serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung para calon kepala desa.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, seluruh pihak berharap penyelenggaraan Pilkades Serentak di Kabupaten Lombok Timur dapat berlangsung lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan kepala desa definitif yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. (El- Aqsa)

Raidernewsid.com|| Lombok Timur– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya, komunikasi antarpemangku kepentingan, serta tingkat kepatuhan para penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Bupati Lombok Timur pada kegiatan Pelatihan Tata Kelola Migrasi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tingkat Kabupaten/Kota yang berlangsung pada Kamis (18/6).

Menurut Sekda, dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan, kepatuhan menjadi aspek yang sangat menentukan.

“Kalau kami dari birokrasi, yang pertama kami tekankan adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah diatur, baik melalui Undang-Undang, Peraturan Daerah, maupun Peraturan Bupati,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap efektivitas pelayanan dan perlindungan masyarakat.

“Kalau sekali melanggar mungkin belum terasa dampaknya. Tetapi jika terus-menerus dilanggar, tentu akan menimbulkan konsekuensi yang besar,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam aspek keimigrasian. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah menghadirkan Kantor Imigrasi Kelas II di Lombok Timur guna mempermudah akses layanan masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam tata kelola pekerja migran, terutama sejak tahap awal keberangkatan. Salah satu tantangan utama adalah membangun kemandirian calon pekerja migran dalam mengurus berbagai persyaratan dan proses administrasi yang diperlukan.

“Tantangan kita adalah bagaimana membiasakan calon PMI agar lebih mandiri sejak awal dalam mengurus kebutuhannya. Di tahap awal tentu bisa didampingi, tetapi selanjutnya mereka harus dibiasakan untuk mampu mengurus sendiri,” jelasnya.

Sekda menambahkan bahwa tingkat pendidikan dan literasi masyarakat masih menjadi faktor yang memengaruhi kesiapan calon pekerja migran dalam memahami prosedur yang benar.

Pekerja migran, lanjutnya, merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari praktik perekrutan yang tidak etis hingga persoalan hukum akibat keberangkatan secara unprosedural. Karena itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pekerja migran di setiap tahapan proses migrasi.

Selain penguatan regulasi, pemerintah juga mendorong pelaku usaha dan perusahaan penempatan pekerja migran untuk menerapkan sistem perekrutan yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. Upaya perlindungan lainnya dilakukan melalui mekanisme mediasi dan pendampingan, baik dalam penyelesaian persoalan hukum maupun nonhukum yang dihadapi pekerja migran.

Melalui pelatihan ini, Sekda berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, serta para pekerja migran dan keluarganya, sehingga tata kelola migrasi dan perlindungan PMI di Lombok Timur dapat berjalan lebih baik, aman, dan berkelanjutan. (El- Aqsa)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur Juaini Taofik menilai pertumbuhan ekonomi 7,83 persen pada Triwulan I tahun 2026 merupakan indikator arah kepemimpinan dan kebijakan pembangunan Bupati Lombok Timur mulai terimplementasi efektif di lapangan.

Angka 7,83 persen menjadikan Lombok Timur salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tertinggi di Pulau Lombok.

“Pak Bupati sejak awal menekankan pembangunan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Beliau mengarahkan agar seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Arahan itu kemudian kita terjemahkan ke program dan kegiatan yang saling menguatkan,” kata Sekda, Senin (8/6/2026).

Menurut Sekda, salah satu indikator keberhasilan terlihat dari tingginya pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 27,54 persen, tertinggi di antara seluruh lapangan usaha. Kondisi itu menunjukkan meningkatnya inklusi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan dan lembaga keuangan formal.

“Kita melihat masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan, memanfaatkan rekening untuk transaksi ekonomi, menabung, menerima pembayaran dan mengembangkan usaha. Ini menunjukkan upaya memperluas akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan kerja sama perbankan mulai memberikan hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Sekda menilai pertumbuhan 7,83 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran fondasi pembangunan menuju masyarakat mandiri dan berdaya saing mulai terbentuk.

“Pertumbuhan ekonomi 7,83 persen ini menunjukkan arah pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terlihat hasilnya pada awal pemerintahan. Gagasan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pertumbuhan perlahan terurai dalam berbagai capaian nyata. Kita melihat pertumbuhan yang lebih terarah, lebih merata dan semakin inklusif,” ujarnya.

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur memiliki karakter khas karena tidak ditopang tambang besar, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, maupun pusat industri berskala nasional.

“Kita tidak memiliki tambang emas, tidak memiliki KEK seperti Mandalika, tetapi kita memiliki kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Karena itu saya selalu menegaskan bahwa pertanian harus tetap menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi Lombok Timur. Ketika petani kuat, desa bergerak. Ketika desa bergerak, perdagangan tumbuh, daya beli meningkat dan ekonomi daerah ikut berkembang,” tegas Bupati.

Bupati menambahkan pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor produktif masyarakat, memperluas akses permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong pemerataan pembangunan agar manfaat pertumbuhan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum ini. Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan,” tutup Bupati.

Raidernewsid.com, Lombok Timur – Pancasila dinilai telah membuktikan ketangguhannya sebagai “bintang penuntun” sekaligus “jangkar moral” bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian dunia, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (1/6).

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila telah menjadi fondasi kokoh yang mampu menjaga persatuan Indonesia, meskipun terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis yang beragam.

Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, Pancasila juga menjadi landasan utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam sila keempat dinilai sebagai instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan serta membantu penyelesaian berbagai konflik internasional.

Selain itu, implementasi sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, disebut telah mendorong Indonesia menunjukkan kepemimpinan nyata di tingkat global.

Hal tersebut tercermin melalui kontribusi aktif pasukan perdamaian Indonesia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keterlibatan dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi dalam memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian sejati bukan hanya ketiadaan perang, tetapi juga terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia.

Pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ini, BPIP mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup dalam praktik keseharian. Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi simbol atau bagian dari catatan sejarah, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat guna mengawal kemajuan ekonomi dan teknologi agar tetap memiliki arah moral yang jelas.

BPIP juga menginstruksikan para menteri dan kepala daerah agar memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan prinsip keadilan sosial. Kebijakan yang dihasilkan harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, melindungi hak-hak kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang merasa ditinggalkan.

Pemerintah dan masyarakat turut diajak bersama-sama melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang berpotensi merusak harmoni kebangsaan. Amanat tersebut ditutup dengan seruan untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang kokoh karena persatuan, religiusitas, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lombok Timur ini diikuti unsur Forkopimda, ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, TNI, Polri, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. (Rdr)

Raidernewsid.com || Lotim – Sekda Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik menegaskan pemuda memegang peran strategis menjaga persatuan bangsa. Peringatan itu disampaikan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memecah belah.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam dialog Hari Kebangkitan Nasional (HKN) 2026 yang  bertajuk “Peran Strategis Pemuda dalam Menjaga Persatuan Bangsa di Era Digital” yang digelar Komunitas Literasi dan Diskursus Politik Narasi Politik, Jumat 29/5, di Kedai Teduh, Kembang Sari, Selong.

Juaini menyoroti bonus demografi Indonesia. Sekitar 60 persen penduduk berada di usia produktif dan mayoritas pengguna internet adalah anak muda.

“Ini adalah peluang besar bagi bangsa Indonesia. Pemuda harus kreatif, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara positif,” ujarnya di hadapan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum.

Ia mengingatkan banyak negara mundur karena gagal beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena itu masa muda jangan dihabiskan sia-sia.

“Jangan waktu muda hanya digunakan untuk foya-foya. Masa muda harus dimanfaatkan untuk belajar, membangun kapasitas diri, dan berkontribusi bagi bangsa,” tegasnya.

Dalam paparannya, Juaini menyentil fenomena echo chamber di medsos. Kecenderungan orang hanya menerima info yang sejalan dengan pandangannya berpotensi melahirkan fanatisme sempit dan intoleransi.

“Indonesia negara majemuk butuh pemuda terbuka, toleran, dan mampu menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Pemuda tidak boleh menutup diri dan kurang pergaulan. Anak muda harus aktif berdialog, memperluas wawasan agar tidak mudah terjebak intoleran,” katanya.

Ia menyebut pemuda punya peran ganda, sebagai agen persatuan nasional, pelopor literasi digital, penggerak perubahan sosial, hingga benteng terhadap radikalisme dan disinformasi di ruang digital.

Tak hanya soal moral, Juaini mendorong pemuda masuk ke ranah kebijakan. Menurutnya, agenda setting atau penentuan isu prioritas sangat menentukan arah pembangunan.

“Peran pemuda dalam agenda setting sangat penting. Anak muda harus berani terlibat dalam proses penyusunan kebijakan agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dialog berlangsung interaktif. Peserta melempar pertanyaan soal tantangan persatuan, media sosial, hingga peran pemuda menjaga demokrasi dan kebhinekaan.

Sementara, pihak Direktur Narasi Politik, Ahmad berharap diskusi ini melahirkan kesadaran politik, literasi digital, dan semangat kebangsaan generasi muda Lotim. (Rdr)