Raidernewsid.com||Lombok Timur – Asosiasi Lembaga Peduli Sosial (ALPS) se-Kabupaten Lombok Timur menggelar kegiatan konsolidasi sebagai upaya memperkuat sinergi, menyatukan visi pelayanan, serta memperluas manfaat kehadiran lembaga sosial di tengah masyarakat. Jumat, 19/6.

Kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi, koordinasi, dan penyusunan langkah strategis antar lembaga sosial guna meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat jaringan kemanusiaan, serta membangun komunikasi yang lebih solid dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Dalam forum itu, Ketua Asosiasi ALPS, Yunan, SH., memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan sosial di lapangan. Menurutnya, penguatan sistem koordinasi antarwilayah dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Dikatakan, penguatan koordinasi dan kolaborasi harus terus dilakukan agar pelayanan sosial dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Seluruh lembaga yang hadir sepakat bahwa pelayanan sosial tidak dapat dijalankan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan semangat kebersamaan, keterbukaan, serta saling mendukung agar bantuan dan pendampingan kepada masyarakat dapat terlaksana secara merata dan tepat sasaran.

Lanjut, selain memperkuat kapasitas internal kelembagaan, konsolidasi ini juga diharapkan mampu melahirkan berbagai program kolaboratif yang memberikan dampak nyata, khususnya di bidang sosial, kemanusiaan, kesehatan, pendampingan warga, serta penguatan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, seluruh elemen yang tergabung dalam ALPS menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bergerak, dan melayani masyarakat dengan semangat gotong royong serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (El- Aqsa)

Peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 1908, yang dinilai sebagai tonggak awal bangkitnya kesadaran berbangsa. Saat itu, kaum terpelajar pribumi mulai menyatukan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi demi melampaui sekat-sekat kedaerahan.

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang dibacakan Sekda, disebutkan bahwa Harkitnas 2026 mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.” Tema tersebut merepresentasikan komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga generasi muda sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

Menurutnya, kemandirian bangsa tidak dapat bergantung pada pihak luar, melainkan ditentukan oleh keteguhan, persatuan, dan kemampuan rakyat Indonesia sendiri dalam membangun negeri.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi tersebut diwujudkan melalui berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan sektor kesehatan.

Pemerintah juga terus mengintegrasikan sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan ke dalam satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Salah satu langkah strategis yang tengah diperkuat ialah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

Melalui koperasi tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses kebutuhan pokok dan produktif, mulai dari penyaluran pupuk, bantuan permodalan, distribusi hasil panen, hingga penyediaan sembako dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Langkah ini diyakini mampu mendorong kemandirian desa secara signifikan.

Selain pembangunan ekonomi, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap perlindungan generasi muda di ruang digital.

Hal itu ditandai dengan penerapan penuh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Sejak 28 Maret 2026, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan penundaan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan anak-anak memperoleh ruang digital yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang mereka.

Peringatan Harkitnas 2026 juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat perjuangan Boedi Oetomo dalam berbagai lini kehidupan.

Masyarakat diharapkan terus memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap langkah pembangunan berorientasi pada kemajuan bersama demi membawa Indonesia menuju kejayaan di kancah dunia.

Upacara tersebut diikuti unsur Forkopimda, pimpinan OPD, jajaran ASN, serta para pelajar di Kabupaten Lombok Timur. (Rdr)

Hal itu dilakukan dalam rangka menuntut keterpenuhan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan yang selama ini dirasakan sangat kurang, bahkan sering kosong, karena adanya pengurangan kuota dari pihak Pertamina.

Dalam aksi tersebut, Ketua SMS, Sayadi menyampaikan bebera point tuntutan, diantaranya meminta pemerintah daerah dan pertamina memberikan hak BBM subsidi untuk nelayan, sesuai jatah kuota yang sudah ditentukan.

Selain itu, Sayadi juga menduga ada permainan dari oknum petugas Pertamina dan syahbandar, hal itu menyebabkan nelayan dan petugas SPBN saling curiga, sehingga sering terlibat adu mulut ketika jatah BBM untuk nelayan tidak terpenuhi di SPBN Tanjung Luar.

“Kami minta kepada Pertamina, Pemerintah Daerah dan Dirut PT Energi Selaparang untuk memberikan klarifikasi dan solusi atas kelangkaan dan pengurangan kuota BBM subsidi untuk nelayan hari ini. Jangan rampas hak-hak nelayan,“ tegasnya

Sayadi juga menegaskan, jika persoalan hari ini tidak ada solusia dan praktik curang yang di duga dilakukan oleh Pertamina dan syahbandar masih terjadi, ia mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kami menduga disini ada kecurangan, karena data nelayan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sudah di pegang oleh Pertamina pusat, sampai jumlah mesin kecil maupun besar untuk perahu nelayan sudah ada jumlah yang jelas, tapi kenapa ada pengurangan kuota?,“ tandasnya.

Salah satu massa aksi perwakilan nelayan Pulau Maringkik, H. Nanang juga menegaskan bahwa ia merasa di persulit setiap membutuhkan BBM saat akan melaut, padahal tidak jarang harus mengeluarkan uang Rp. 300 ribu hanya untuk mendapatkan rekomendasi.

“Setiap kali BBM datang, langsung habis dan itu terjadi setiap hari, sehingga kami yang dari Pulau Maringkik tidak dapat jatah. Kami juga meminta agar pegawai di SPBN yang suka bermain, segera dievaluasi,“ ujarnya.

Mewakili masyarakat pesisir Desa Pulau Maringkik, Nanang juga meminta agar oknum-oknum mafia yang bermain di balik kelangkaan BBM ini segera ditangkap dan kami minta penambahan SPBN jika kuota BBM tidak bisa ditambah.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Direktur Utama (Dirut) PT. Energi Selaparang, Joyo Supeno menegaskan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan masyarakat nelayan, terkait dengan kelangkaan BBM subsidi, khususnya solar.

“Kita sudah menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan nelayan hari ini. Kami bersama pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi, dan hari ini kami masih menunggu jawaban dari pihak Pertamina,“ jelasnya.

Harapan kami, lanjutnya, Pertamina segera menjawabnya dengan penambahan kuota, khususnya BBM subsidi jenis Solar, karena untuk Pertalite sudah mendapatkan tambahan kuota dua kali lipat pada bulan April kemarin.

“Kami jamin untuk Pertalite tetap terpenuhi, yang menjadi persoalan adalah solar, karena puncak kebutuhan BBM untuk kapal besar nelayan, biasanya pada bulan Mei sampai Agustus, sehingga kebutuhan solar meningkat,“ terangnya.

Berikut 7 point tuntutan massa aksi yang tergabung dalam SMS :

1. Meminta pemerintah daerah dan Dirut PT. Energi Selaparang selaku penanggung jawab SPBN, memperjuangkan hak nelayan atas BBM bersubsidi.

2. Pihak Pertamina wajib menjamin kebutuhan BBM untuk nelayan, serta memperhatikan siklus musim tangkap dan mulai bulan Mei ini harus terpenuhi.

3. Terhitung dua hari sejak hari ini, Pertamina harus memasok BBM sesuai kebutuhan nelayan yang bergantung di SPBN Tanjung Luar.

4. Menghilangkan praktik mafia di tubuh Pertamina dan harus terbuka dengan kuota tahunan maupun bulanan.

5. Musnahkan praktik mafia di kalangan syahbandar.

6. Permudah izin kapal dan penerbitan rekomendasi.

7. Meminta General Manajer Pertamina untuk mengevaluasi tuntas kepengurusan Pertamina Rayon NTB. (Rdr)

Menurut Bupati, persoalan tanah ulayat di Lombok Timur masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, Pemda bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terus melakukan langkah penyelesaian terhadap sejumlah konflik agraria, terutama di wilayah Sembalun dan Sambelia.

“Persoalan tanah di Kabupaten Lombok Timur ini memang ada. Yang sedang kita atensi sekarang adalah menyelesaikan persoalan antara pihak ketiga atau perusahaan pemegang HGU dengan masyarakat yang selama ini mengusahakan lahan tersebut,” jelasnya.

Haerul Warisin menargetkan persoalan tersebut bisa segera dituntaskan pada masa kepemimpinannya. Ia menilai konflik agraria banyak terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat terkait legalitas dan administrasi pertanahan.

“Harus selesai di era saya. Kenapa? Karena saya sayang sama masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut mampu memberi pemahaman kepada masyarakat adat mengenai pentingnya pencatatan dan legalitas tanah ulayat agar persoalan agraria tidak terus berulang.

“Jangan sampai tanah adat ini tidak dicatat. Ini penting untuk meng-clear-kan persoalan- persoalan tanah yang terjadi di Lombok Timur,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya legalitas kepemilikan lahan, termasuk tanah ulayat, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dikuasai.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat dan mewujudkan tertib penguasaan tanah.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, ATR/BPN, dan seluruh elemen masyarakat demi menciptakan kepastian hukum pertanahan yang berkeadilan.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan sejumlah sertifikat, meliputi Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sertifikat hak milik Persyarikatan Muhammadiyah, sertifikat wakaf, hingga sertifikat Barang Milik Negara (BMN).

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Lombok Timur, para camat, tokoh masyarakat adat, serta jajaran ATR/BPN Provinsi NTB. (Rdr)