Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang menjabat ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur. Berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9).

Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan sistem kerja TPPS, termasuk mekanisme pembagian wilayah binaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur. Pembagian wilayah diharapkan tidak sekadar menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau person incharge (PIC) dari setiap OPD dan unsur terkait di masing-masing wilayah.

Keberadaan PIC dinilai penting untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi. Setiap OPD diharapkan memiliki personel yang memahami perkembangan program di wilayah binaannya sehingga informasi, pemantauan, dan tindak lanjut dapat berjalan berkesinambungan meskipun terjadi pergantian perwakilan dalam rapat maupun kegiatan.

Wakil Bupati Lotim, H. Edwin, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan keterampilan teknis, khususnya dalam penyuluhan, pencatatan data, dan pemantauan secara berkelanjutan. Dukungan operasional juga perlu diperkuat, antara lain melalui ketersediaan logistik, pemberian insentif, serta pelaksanaan koordinasi rutin di tingkat wilayah.

Dalam pelaksanaan Program Genting, intervensi dilakukan melalui berbagai pendekatan. Intervensi spesifik antara lain berupa bantuan nutrisi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) atau bahan pangan mentah yang kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia di bawah dua tahun.

Sementara itu, intervensi sensitif mencakup perbaikan infrastruktur dasar, seperti program bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, hingga pembangunan jembatan untuk mendukung mobilitas dan akses masyarakat. Intervensi juga dilakukan melalui pendampingan dan edukasi berupa penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Wakil Bupati menegaskan bahwa prinsip utama pelaksanaan Program Genting adalah gotong royong. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan setiap intervensi berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.

“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.

Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB. Menurutnya, posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja lebih keras dalam menekan angka stunting.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai bentuk komitmen memperkuat pencegahan dan penurunan stunting hingga tingkat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Makripuddin turut menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Lombok Timur yang dinilai belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur. Ia berharap data tersebut segera dilaporkan dan diperbarui ke tingkat pusat sehingga catatan yang tersedia sesuai dengan kondisi aktual di daerah.

Selain itu, capaian Program Genting yang telah mencapai 81 persen diharapkan terus ditingkatkan. Hal yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, dimanfaatkan, dan dikonsumsi oleh penerima manfaat sesuai tujuan program.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau anak di bawah usia dua tahun, serta anak yang mengalami stunting.

Pendampingan dilakukan melalui edukasi, intervensi, dan pemberian bantuan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.

Berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKKBN, jumlah keluarga berisiko stunting di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi.

Adapun intervensi yang telah diberikan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, intervensi nutrisi kepada 1.574 KRS, intervensi air bersih kepada 394 KRS, intervensi jamban sehat kepada 14 KRS, serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap berbagai intervensi tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat. Bantuan nutrisi diharapkan diberikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, sementara intervensi air bersih, jamban sehat, dan rumah layak huni terus ditingkatkan.

Dengan penguatan pembagian wilayah binaan, penetapan PIC, peningkatan kapasitas kader, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai unsur lainnya, percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur diharapkan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Peserta kegiatan terdiri atas OPD terkait, camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, BUMN, BUMD, pihak swasta, individu, LSM, komunitas, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, koordinator Satgas Pendamping Keluarga (SPK), perwakilan Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). (El)

Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Sekda, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, serta kepala desa yang telah purna tugas.

Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa penetapan 61 Pj. Kades merupakan amanah sekaligus kepercayaan besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para Pj. Kades tersebut ditetapkan berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah melalui tahapan verifikasi pemerintah daerah.

Meski masa tugasnya bersifat sementara hingga terpilihnya kepala desa definitif, Bupati meminta para Pj. Kades tetap menunjukkan profesionalisme dan integritas sebagai aparatur pemerintahan.

Terlebih, Lombok Timur akan menghadapi agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung Februari mendatang.

“Saya minta seluruh Pj. Kades bersikap adil, netral dan tidak memihak kepada calon mana pun,” tegas Bupati.

Menurutnya, keberhasilan seorang Pj. Kades tidak semata-mata diukur dari kemampuan menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan rasa aman, tenteram, dan damai di tengah masyarakat.

Selain menghadapi Pilkades, Bupati meminta para Pj. Kades memberi perhatian serius terhadap validasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Mereka diminta turun langsung memastikan masyarakat miskin dan rentan di wilayah masing-masing terdata secara akurat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan tetapi terlewat dari program bantuan pemerintah,” pesannya.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Bupati juga mengingatkan para Pj. Kades agar menerapkan pola hidup sederhana, memperkuat silaturahmi dengan masyarakat, serta tidak mengumbar janji-janji yang tidak realistis.

Bupati menekankan pentingnya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan yang tidak dapat ditangani secara individu. Menurutnya, struktur pemerintahan hingga tingkat dusun dan desa merupakan garda terdepan tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan.

Karena itu, ia meminta seluruh Pj. Kades segera kembali ke desa masing-masing setelah pelantikan untuk duduk bersama masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui komunikasi, silaturahmi, dan koordinasi yang kuat.

“Segera kembali ke desa, temui masyarakat, dengarkan persoalannya dan selesaikan bersama. Jangan menunggu masalah menjadi besar,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Haerul Warisin juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Pemerintah daerah, katanya, memastikan pemenuhan hak pesangon bagi kepala desa purna tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelantikan 61 Pj. Kades ini menjadi momentum penting untuk memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan sekaligus menjaga stabilitas masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Timur. (El)

Raidernewsid.com || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang III DPRD Kabupaten Lombok Timur, Senin (27/7).

Dua regulasi tersebut difokuskan untuk memperkuat budaya literasi sekaligus menyiapkan landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.

Pengajuan Raperda disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mewakili Bupati H. Haerul Warisin. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam menghadirkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Dua Raperda yang diajukan yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan serta Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Wabup menjelaskan, Raperda Sistem Perbukuan menjadi sangat penting di tengah derasnya arus informasi digital. Rendahnya budaya literasi di tengah maraknya konsumsi informasi instan dinilai berpotensi melemahkan daya pikir kritis masyarakat, memicu penyebaran hoaks, hingga mengganggu harmonisasi sosial.

Melalui regulasi tersebut, Pemkab berkomitmen membangun sistem perbukuan yang adil, merata, dan bebas diskriminasi, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya literasi melalui penyediaan buku yang berkualitas, terjangkau, dan menarik bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Raperda ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para pelaku perbukuan di daerah.

“Penguatan literasi menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia Lombok Timur yang cerdas, terampil, berakhlak, kreatif, dan mandiri, sejalan dengan visi Lombok Timur SMART,” jelasnya.

Sementara itu, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang tentang Desa.

Penyesuaian regulasi tersebut dinilai mendesak mengingat Pilkades serentak di Lombok Timur dijadwalkan berlangsung pada awal 2027. Sebanyak 157 desa akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut sehingga seluruh tahapan persiapan harus dimatangkan sejak dini.

Menutup penyampaiannya, Wabup mengajak seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintah daerah, serta aparat keamanan memperkuat sinergi dan kolaborasi guna memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif, sekaligus menjaga persatuan masyarakat pasca pemilihan.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rupatama DPRD Lombok Timur itu dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta 39 anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. (El)

Raidernewsid.com|| Lombok Timur – Perhelatan Alunan Budaya Desa Pringgasela 2026 resmi memasuki satu dekade penyelenggaraannya dengan menggelar kegiatan Car Free Day yang dipusatkan di kawasan Tugu Juang Pringgasela Raya (Tugu Mopra), Ahad (19/7).

Kegiatan ini diramaikan berbagai agenda masyarakat, salah satunya jalan santai yang dilepas langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya.

Sebelum melepas peserta, Wabup Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Pringgasela yang terus menjaga kekompakan serta melestarikan adat dan budaya daerah. Menurutnya, Pringgasela tidak hanya dikenal melalui keindahan tenun khasnya, tetapi juga karena semangat masyarakatnya dalam mempertahankan nilai-nilai budaya.

“Pemerintah daerah akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif berbasis kemasyarakatan seperti ini. Karena pembangunan Lombok Timur tidak akan berjalan lancar tanpa adanya masyarakat yang sehat, rukun, dan optimis seperti warga Pringgasela,” ujarnya.

Wabup menilai kegiatan jalan santai tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarwarga. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat saling bertegur sapa, memperkuat persaudaraan, sekaligus menikmati suasana kebersamaan yang penuh kegembiraan.

Selain menjadi aktivitas fisik yang menyehatkan, jalan santai juga menghadirkan suasana yang lebih meriah dengan berbagai doorprize yang disiapkan panitia bagi peserta yang beruntung.

Pada kesempatan itu, Wabup Edwin mengajak seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan kebersihan selama mengikuti rangkaian kegiatan serta menikmati momentum kebersamaan dengan penuh sukacita.

Alunan Budaya Desa Pringgasela 2026 yang telah masuk dalam agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) tahun ini mengusung tema “Srimananti”. Tema ini merepresentasikan harapan, peran perempuan, serta identitas tenun khas Pringgasela yang menjadi warisan budaya masyarakat setempat.

Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Juli 2026 dengan menghadirkan beragam agenda budaya dan hiburan, seperti Community Show, Karnaval Ceria, Khizib Akbar, Pesta Kuliner, Karnaval Tenun, hingga konser musik yang melibatkan masyarakat dan pelaku seni budaya dari berbagai daerah.

Melalui penyelenggaraan Alunan Budaya, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pelestarian budaya lokal dapat terus berjalan seiring dengan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. (El-Aqsa)

Raidernewsid.com|| Lombok Timur – Tren menjamurnya kedai kopi yang digerakkan generasi muda di Lombok Timur mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Saat menghadiri Grand Opening kedai kopi program Z-Kopi Baznas RI di Pancor, Kamis (9/7), Wabup menilai geliat usaha kopi yang tumbuh dari Pancor hingga Selong menjadi bukti kuat bangkitnya semangat kewirausahaan anak muda daerah.

Menurutnya, hampir di sepanjang jalur utama Pancor–Selong kini berdiri kafe dan kedai kopi yang dikelola oleh kalangan muda. Fenomena tersebut tidak hanya menciptakan ruang kreatif baru, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa anak-anak muda Lombok Timur memiliki kemampuan membaca peluang usaha dan keberanian untuk berinovasi,” ujar Wabup.

Lebih dari sekadar bisnis, Wabup memberikan apresiasi terhadap konsep kedai kopi yang mengedepankan pemberdayaan kelompok difabel. Menurutnya, model usaha seperti ini menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberi ruang bagi kelompok rentan untuk berdaya dan mandiri.

Ia juga mengapresiasi langkah Baznas RI yang menggandeng akademisi, lembaga filantropi, dan pelaku usaha kreatif dalam membangun ekosistem ekonomi inklusif di Lombok Timur. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi formula efektif dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Dalam kesempatan itu, Wabup memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 7,83 persen. Meski tergolong tinggi, ia mengingatkan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data per Maret 2026, kelompok masyarakat pada Desil 1 hingga Desil 5 masih mencakup sekitar 300 ribu kepala keluarga. Karena itu, kehadiran usaha produktif seperti kedai kopi dinilai dapat menjadi penggerak pemerataan ekonomi hingga ke tingkat akar rumput.

“Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya tumbuh tinggi, tetapi juga harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tegasnya.

Selain mendorong tumbuhnya wirausaha baru, Pemkab Lombok Timur juga terus mengoptimalkan ruang ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) di sejumlah titik. Program tersebut dinilai efektif menjadi wadah promosi sekaligus penguatan daya tahan UMKM lokal.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan. Pemkab juga memastikan program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema “Lotim Berkembang” tetap dilanjutkan guna memperluas akses permodalan masyarakat.

Sementara itu, Perwakilan Baznas RI, Lalu Abdul Muhyi Abidin, menjelaskan bahwa gerai tersebut merupakan bagian dari program Zakat Kelompok Usaha Produktif (Z-Kopi) yang dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kedai kopi di Lombok Timur menjadi salah satu model percontohan berskala besar yang menyasar klaster strategis, termasuk sektor pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan dukungan modal usaha, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi syariah yang mendorong budaya berbagi dan keberlanjutan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hamzanwadi, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan komitmen kampusnya dalam mewujudkan nilai-nilai inklusivitas secara nyata. Ia menolak jika predikat “Kampus Inklusif” hanya menjadi slogan tanpa implementasi.

“Kami ingin membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar tulisan di papan nama. Ini harus hadir dalam tindakan nyata yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk berkembang,” tegasnya.

Rohmi meyakini kelompok difabel memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Menurutnya, keterbatasan fisik tidak pernah menjadi penghalang untuk berkarya dan mandiri.

Melalui pengelolaan kedai kopi tersebut, Universitas Hamzanwadi bersama Baznas RI ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mampu menjadi pelaku usaha yang produktif sekaligus bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Grand Opening yang berlangsung di halaman Gedung Birrul Walidain, Pancor, itu turut dihadiri jajaran Baznas RI, pimpinan Bank NTB Syariah, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, manajemen Universitas Hamzanwadi, para tuan guru, kepala madrasah, serta sejumlah tokoh masyarakat. (*)