RAIDERNEWSID.COM|| Lombok Timur – Budidaya lobster di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari penggunaan keramba jaring apung (KJA) yang sederhana, keterbatasan freezer, hingga kekurangan benih dan pakan.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengakui kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi nelayan pembudidaya lobster di wilayahnya.
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati.
Menurutnya, persoalan tersebut diperparah dengan keterbatasan ketersediaan benih lobster. “Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” lanjutnya.
Berbagai persoalan itu disampaikan Bupati kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama rombongan yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Lombok Timur, Kamis (3/9). Kegiatan berlangsung di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
Bupati menyebut nelayan di Lombok Timur, selain buruh tani, masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin. Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dapat menghasilkan bantuan sekaligus solusi konkret bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan kunjungan kerja (Kunker) tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Hasil kunjungan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.
Menurut Hediati, penyelundupan BBL yang masih marak tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merugikan nelayan. Salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut adalah harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri. Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih belum optimal.
“Indonesia tidak boleh sekadar menjadi sumber BBL, tetapi harus mampu menjadi produsen utama lobster budidaya dunia,” tegasnya.
Hediati yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto mengakui masih terdapat banyak tantangan untuk mewujudkan target tersebut. Tantangan itu antara lain keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, keterbatasan sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang relatif lama.
Karena itu, ia menegaskan akselerasi budidaya lobster tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, pembangunan ekosistem budidaya berbasis segmentasi menjadi hal penting.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan aspirasi terkait pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu bagian penting dalam pendalaman panitia kerja. Namun, hal tersebut perlu mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, serta penguatan budidaya nasional.
Dengan demikian, BBL yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah devisa negara.
Hediati menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang telah menyampaikan berbagai masukan. Ia berharap Indonesia ke depan tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein, termasuk menjadi salah satu penghasil lobster terbesar di dunia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga lobster yang saat ini masih fluktuatif.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food. (El)
