Pilkades 2027: Ramai Calon, Sempit Fiskal, dan Masa Depan Desa

Opini | Pilkades 2027: Ramai Calon, Sempit Fiskal, dan Masa Depan Desa

Oleh : Dr. Mohammad Ali

Raidernewsid.com|| Lombok Timur– Pilkades serentak di 157 desa Lombok Timur bukan sekadar kontestasi memperebutkan jabatan kepala desa. Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, momentum ini seharusnya menjadi arena adu gagasan untuk membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tadi malam, Rabu (28/10/2026), di sebuah kafe di Kota Mataram, saya berkesempatan berbincang santai sambil ngopi dengan Kanit Politik Intelkam Polres Lombok Timur. Obrolan yang semula ringan itu justru membawa kami pada satu persoalan menarik: dinamika demokrasi desa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur.

Sebanyak 157 desa dijadwalkan menggelar Pilkades pada 27 Januari 2027. Menariknya, di tengah meningkatnya aktivitas politik menjelang kontestasi, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sejauh ini relatif kondusif.

Kondisi tersebut patut diapresiasi. Kompetisi politik di tingkat desa tampaknya semakin menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Perbedaan pilihan tidak serta-merta harus berujung pada konflik, meskipun potensi gesekan tetap perlu diantisipasi.

Namun, ada fenomena lain yang tak kalah menarik: tingginya animo masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Setelah pendaftaran ditutup, sejumlah desa memiliki lebih dari tiga bakal calon, bahkan ada yang mencatat lebih dari lima pendaftar. Desa yang jumlah bakal calonnya melampaui batas maksimal lima orang harus mengikuti mekanisme seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jabatan kepala desa masih memiliki daya tarik sosial dan politik yang kuat.

Tetapi, di sinilah pertanyaan penting muncul: mengapa jabatan kepala desa tetap begitu diminati ketika ruang fiskal pemerintahan desa justru semakin terbatas?

Pertanyaan ini relevan bukan untuk mencurigai motivasi para calon, melainkan untuk membaca perubahan tantangan kepemimpinan desa. Sebab, kepala desa yang terpilih pada 2027 kelak akan menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar memenangkan kontestasi dan menjalankan rutinitas pemerintahan.

Mereka dituntut mampu mengelola keterbatasan anggaran, mengembangkan potensi ekonomi lokal, merangkul generasi muda, dan membangun kolaborasi lintas sektor.

Dengan kata lain, tantangan Pilkades mendatang bukan semata-mata siapa yang paling kuat secara politik, melainkan siapa yang paling siap membawa desa menghadapi masa depan.

 

Jabatan Kian Bergengsi, Ruang Fiskal Kian Terbatas

Daya tarik jabatan kepala desa mengalami perubahan penting sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan pengakuan terhadap desa sekaligus memperkuat kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perubahan tersebut semakin terasa sejak Dana Desa mulai disalurkan pada 2015. Pemerintah desa tidak lagi semata-mata menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memperoleh ruang yang lebih besar untuk merencanakan pembangunan, menentukan prioritas belanja, dan mengelola sumber daya pembangunan melalui APBDes.

Konsekuensinya, posisi kepala desa semakin strategis. Jabatan ini tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan sosial, tetapi juga dengan pengambilan keputusan yang memengaruhi arah pembangunan dan distribusi sumber daya di tingkat lokal.

Kewenangan tersebut turut meningkatkan daya tarik sosial dan politik jabatan kepala desa. Meski demikian, hubungan langsung antara penguatan kewenangan fiskal dan meningkatnya jumlah peminat tetap memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Persoalannya, ketika peran strategis kepala desa semakin menonjol, kapasitas fiskal yang tersedia justru menghadapi tekanan.

Pada 2025, pemerintah menjalankan kebijakan efisiensi dan penyesuaian penyaluran anggaran, sementara pagu awal Dana Desa secara nasional ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Memasuki 2026, pagu Dana Desa turun menjadi Rp60,57 triliun.

Dari alokasi tersebut, Rp34,57 triliun diarahkan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026.

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang ruang fiskal desa. Persoalannya bukan hanya menyangkut besaran dana yang tersedia, tetapi juga ruang gerak pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Ketika sebagian besar keputusan pembangunan harus beradaptasi dengan agenda program yang telah ditetapkan, kemampuan desa untuk merespons persoalan lokal menjadi semakin penting.

Di sinilah paradoks itu terlihat: jabatan kepala desa tetap menarik, tetapi tantangan mengelola pemerintahan desa semakin berat.

Tentu, tingginya minat pencalonan tidak serta-merta berarti masyarakat tertarik pada kekuasaan atau akses terhadap anggaran. Ada pula kemungkinan bahwa fenomena tersebut mencerminkan keinginan untuk mengabdi, memperbaiki pelayanan publik, atau mengambil peran dalam pembangunan desa.

Namun, apa pun motivasinya, satu hal tidak dapat diabaikan: kepala desa masa depan tidak cukup hanya pandai mengelola anggaran. Ia harus mampu menciptakan nilai ekonomi dari potensi yang dimiliki desanya.

Keterbatasan fiskal semestinya mendorong perubahan orientasi kepemimpinan, dari sekadar pengelola anggaran menjadi penggerak pembangunan ekonomi.

 

Kopdes, MBG, dan Ujian Kemandirian Desa

Tantangan berikutnya datang dari berbagai program nasional yang menjadikan desa sebagai salah satu ruang implementasi kebijakan, terutama Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua program ini membawa agenda besar. Kopdes diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, sedangkan MBG berpotensi membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok pangan.

Namun, besarnya tujuan tidak otomatis menjamin keberhasilan implementasi. Persoalan tata kelola, transparansi, pembiayaan, pengawasan, dan distribusi manfaat tetap harus menjadi perhatian.

Perdebatan publik mengenai kedua program tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat luas tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan tentang prioritas anggaran dan efektivitas pelaksanaannya.

Bagi pemerintahan desa, persoalan utamanya bukan sekadar apakah Kopdes telah berdiri atau apakah pelaku usaha setempat telah terhubung dengan dapur MBG. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah program-program tersebut benar-benar memperkuat ekonomi lokal?

Bagaimana posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ketika Kopdes hadir? Apakah keduanya akan saling melengkapi atau justru berpotensi tumpang tindih? Bagaimana memastikan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal memperoleh kesempatan yang adil sebagai pemasok kebutuhan pangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang konkret, bukan sekadar optimisme program.

Jika tidak diintegrasikan dengan perencanaan ekonomi desa, program nasional berisiko berjalan sebagai kegiatan administratif yang terpisah dari kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, apabila didukung tata kelola yang baik, pembagian peran kelembagaan yang jelas, serta akses pasar yang berkelanjutan, program-program tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi lokal.

Kopdes, misalnya, dapat dikembangkan sebagai simpul distribusi, pemasaran, dan konsolidasi produk masyarakat. BUMDes dapat mengambil peran sesuai potensi serta kapasitas usaha yang telah dimiliki. Sementara itu, kebutuhan pangan MBG dapat menjadi peluang pasar bagi produsen lokal apabila standar kualitas, kontinuitas pasokan, harga, dan mekanisme pengadaan memungkinkan.

Dengan pendekatan demikian, program nasional tidak berhenti sebagai agenda dari atas, tetapi menjadi bagian dari strategi ekonomi yang tumbuh dari bawah.

Inilah tantangan bagi kepala desa mendatang: bagaimana memanfaatkan program nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan partisipasi warga dan ruang pengambilan keputusan di tingkat desa.

Kemandirian desa bukan berarti menolak program pemerintah pusat. Kemandirian justru tercermin dari kemampuan desa menempatkan setiap program dalam kerangka pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kepentingan masyarakatnya.

 

Generasi Muda: Pemilih yang Harus Didengar, Bukan Sekadar Didekati

Pilkades 2027 juga berlangsung di tengah perubahan komposisi generasi pemilih.

Data Pemilu 2024 menunjukkan besarnya proporsi pemilih milenial dan Generasi Z dalam pemilih nasional. Meski komposisi setiap desa perlu dilihat berdasarkan data pemilih setempat, perubahan demografis tersebut menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan arah demokrasi Indonesia.

Namun, besarnya jumlah pemilih muda tidak otomatis menjamin meningkatnya kualitas demokrasi.

Penelitian Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, dan Liam Gammon berjudul Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians, yang diterbitkan dalam Journal of East Asian Studies pada 2025, mengangkat temuan mengenai kecenderungan Generasi Z Indonesia yang relatif puas terhadap demokrasi dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun kualitas demokrasi dalam periode yang dikaji mengalami kemunduran.

Temuan tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk memprediksi perilaku pemilih dalam Pilkades. Namun, ada pelajaran penting yang layak direnungkan: perubahan generasi tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan orientasi politik.

Karena itu, tantangan demokrasi desa bukan sekadar bagaimana menarik dukungan pemilih muda, melainkan bagaimana menjadikan persoalan generasi muda sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.

Di Lombok Timur, persoalan tersebut sangat nyata. Keterbatasan lapangan kerja, migrasi tenaga kerja, akses keterampilan, peluang usaha, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian.

Apakah para calon kepala desa telah menyiapkan gagasan konkret untuk menjawab persoalan tersebut? Apakah mereka memiliki strategi untuk membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, mengembangkan ekonomi digital, atau menghubungkan potensi desa dengan pasar yang lebih luas?

Ataukah kontestasi masih lebih banyak ditentukan oleh hubungan kekerabatan, ketokohan, dan kekuatan jaringan sosial?

Faktor kedekatan sosial tentu tidak dapat dipisahkan dari politik desa. Namun, demokrasi akan kehilangan sebagian potensinya apabila pilihan politik berhenti pada pertimbangan kedekatan personal dan tidak berkembang menjadi perdebatan tentang arah pembangunan.

Generasi muda perlu ditempatkan bukan hanya sebagai pemilih yang suaranya diperebutkan, tetapi juga sebagai warga yang memiliki hak untuk menentukan agenda masa depan desa.

Pilkades semestinya menjadi ruang untuk menguji sejauh mana calon kepala desa memahami kebutuhan generasi muda dan mampu menawarkan solusi yang masuk akal.

 

Belajar dari Tiongkok: Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Sudah saatnya desa dipandang dengan perspektif yang lebih luas. Desa bukan sekadar unit pemerintahan terkecil, lokasi penyaluran bantuan, atau tempat pelaksanaan proyek pembangunan. Desa juga memiliki potensi menjadi pusat produksi, ruang inovasi, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pengalaman Tiongkok melalui agenda rural revitalization menawarkan sejumlah pelajaran. Penguatan industri lokal, pembangunan infrastruktur, kewirausahaan, peningkatan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari upaya menghubungkan ekonomi perdesaan dengan pasar yang lebih luas.

Salah satu contoh yang sering dibahas adalah Taobao Villages, yakni desa-desa yang mengembangkan aktivitas perdagangan elektronik melalui platform digital dan jaringan pelaku usaha lokal.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi desa tidak cukup hanya mengandalkan bantuan modal atau pembangunan infrastruktur. Dibutuhkan ekosistem yang menghubungkan produsen, keterampilan, teknologi, pembiayaan, logistik, dan pasar.

Tentu, pengalaman Tiongkok tidak dapat disalin begitu saja ke Indonesia. Struktur pemerintahan, kondisi sosial, karakter pasar, dan kapasitas kelembagaan kedua negara berbeda. Namun, prinsip yang dapat dipetik tetap relevan: kemajuan desa memerlukan ekosistem produktif, bukan sekadar alokasi anggaran.

Dalam konteks Lombok Timur, peluang itu terbuka melalui pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, dan industri kreatif. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut tidak berhenti sebagai daftar komoditas unggulan, tetapi benar-benar berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

Petani, misalnya, tidak cukup hanya didorong meningkatkan produksi. Mereka juga membutuhkan kepastian pasar, akses teknologi, pengolahan pascapanen, dan posisi tawar yang lebih baik. Pelaku UMKM tidak cukup hanya diberikan pelatihan, tetapi perlu dibantu mengembangkan produk, membangun merek, memperluas distribusi, dan mengakses pasar digital.

Demikian pula sektor pariwisata desa membutuhkan keterhubungan antara daya tarik lokal, kualitas layanan, promosi, dan partisipasi masyarakat agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Dalam kerangka ini, gagasan menjadikan desa sebagai living laboratory atau laboratorium hidup pembangunan menjadi relevan.

Desa dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan, menguji inovasi, mengembangkan model usaha, serta mengukur dampak pembangunan secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi, misalnya, tidak seharusnya hanya hadir melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang berakhir ketika mahasiswa menyelesaikan masa pengabdian. Desa dapat menjadi mitra riset dan pengembangan jangka panjang dengan agenda pendampingan, target yang terukur, serta evaluasi yang jelas.

BUMDes, Kopdes, kelompok tani, kelompok nelayan, dan UMKM juga perlu ditempatkan dalam ekosistem ekonomi yang saling terhubung, dengan pembagian peran sesuai kapasitas dan kebutuhan lokal.

Pendekatan semacam ini membutuhkan kepala desa yang memiliki visi, kemampuan berkolaborasi, keberanian berinovasi, dan kecakapan membaca peluang ekonomi.

Sebab, ketika ruang fiskal semakin terbatas, kemampuan membangun kemitraan dan menggerakkan sumber daya nonanggaran menjadi semakin penting.

 

Dari Kontestasi Kekuasaan Menuju Kompetisi Gagasan

Pilkades serentak di 157 desa Lombok Timur seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa elektoral yang selesai setelah suara dihitung dan kepala desa terpilih ditetapkan.

Momentum ini merupakan kesempatan untuk membicarakan arah pembangunan desa selama masa jabatan kepala desa yang akan datang, sekaligus menguji kesiapan para calon menghadapi perubahan ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Setiap desa memiliki karakter dan persoalan yang berbeda. Karena itu, visi pembangunan tidak cukup dirumuskan dalam janji umum tentang kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat membutuhkan gagasan yang lebih konkret: apa potensi ekonomi yang akan dikembangkan, persoalan apa yang menjadi prioritas, bagaimana program akan dibiayai, siapa yang akan dilibatkan, dan bagaimana keberhasilannya diukur.

Calon kepala desa perlu menunjukkan pemahaman terhadap kondisi desanya, bukan sekadar kemampuan menggalang dukungan. Mereka juga harus berani menjelaskan keterbatasan anggaran dan menetapkan prioritas secara terbuka.

Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk menilai calon berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kualitas program yang ditawarkan. Dengan demikian, Pilkades tidak hanya menjadi kompetisi popularitas, tetapi juga proses seleksi kepemimpinan yang berorientasi pada hasil.

Kondusifnya situasi keamanan merupakan modal penting bagi demokrasi. Tingginya animo pencalonan menunjukkan adanya minat untuk berkompetisi dalam kepemimpinan desa. Namun, kualitas demokrasi tidak dapat diukur hanya dari situasi yang aman dan banyaknya calon.

Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana proses politik membuka ruang bagi kompetisi gagasan, partisipasi warga, pengawasan publik, dan lahirnya kepemimpinan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.

Apalagi, di tengah keterbatasan fiskal, keberhasilan pemerintahan desa tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Yang lebih penting adalah sejauh mana sumber daya yang tersedia menghasilkan manfaat nyata, memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa mendatang harus mampu menjembatani kebutuhan warga, program pemerintah pusat, potensi ekonomi lokal, dan peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Ia tidak harus mengerjakan semuanya sendiri, tetapi harus mampu membangun arah, menyatukan kepentingan, dan memastikan setiap kolaborasi menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, Pilkades 2027 bukan sekadar tentang siapa yang akan memimpin 157 desa di Lombok Timur. Lebih dari itu, kontestasi ini merupakan kesempatan untuk menentukan model kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan desa ketika anggaran semakin terbatas, tantangan semakin kompleks, dan tuntutan masyarakat terus berkembang.

Desa tidak akan maju hanya karena memiliki kepala desa yang populer atau anggaran yang besar. Desa akan berkembang ketika memiliki kepemimpinan yang mampu mengubah potensi menjadi produktivitas, kolaborasi menjadi kekuatan, dan gagasan menjadi kesejahteraan.

Karena itu, yang perlu diperebutkan dalam Pilkades 2027 bukan semata-mata jabatan kepala desa, melainkan kepercayaan masyarakat untuk membangun masa depan desanya.

Sebab, masa depan desa tidak ditentukan oleh seberapa ramai orang berebut menjadi kepala desa, tetapi oleh seberapa jauh mereka mampu menawarkan jalan keluar bagi persoalan masyarakat.

Dan boleh jadi, dari desa-desa itulah fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif justru mulai dibangun. (Fik)

Berita Terkait

Berita Terbaru