Raidernewsid.com || Lotim – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi, kepada Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, Senin (25/5), di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Mataram.
Bupati Haerul Warisin menyampaikan, capaian opini WTP merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dukungan DPRD, serta koordinasi dan pengawasan yang baik dari BPK.
“Opini WTP ini menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus mempertahankannya melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan meminta seluruh rekomendasi dari hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi, menjelaskan bahwa LHP terdiri dari dua buku. Buku I memuat opini atas laporan keuangan, sedangkan Buku II berisi hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.
Ia menegaskan, opini BPK merupakan pernyataan profesional terkait kewajaran laporan keuangan, namun bukan jaminan tidak adanya penyimpangan di kemudian hari.
Dalam kesempatan itu, Suparwadi juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah, seperti kesalahan penganggaran, tata kelola aset, pengelolaan BLUD, tata kelola BUMD, hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri, unsur Forkopimda NTB, serta kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi NTB. (Rdr)
