Foto : Gubernur Iqbal, Bupati Lotim bersama Seluruh Kepala Daerah Menghadiri Acara Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala BNPB dan Menteri ATR/BPN di Mataram, Jumat (24/7),
Raidernewsid.com || Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menyusul meluasnya dampak kekeringan di NTB. Hingga 23 Juli 2026, bencana kekeringan telah melanda 9 kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan 134 desa dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.
Peringatan itu disampaikan Gubernur Iqbal dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala BNPB dan Menteri ATR/BPN di Mataram, Jumat (24/7), yang turut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama para kepala daerah se-NTB.
Mengacu pada prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan disertai curah hujan yang lebih rendah. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memperkuat langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat, khususnya sektor pertanian, dapat ditekan.
“Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya harus dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Iqbal.
Ia menambahkan, ketangguhan menghadapi bencana harus menjadi bagian utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan RPJMD dan tata ruang wilayah.
Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengusulkan bantuan 10 sumur bor untuk wilayah-wilayah yang setiap tahun mengalami krisis air bersih. Ia juga kembali meminta dukungan percepatan perbaikan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana dan hingga kini belum tertangani.
Menanggapi usulan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proposal perbaikan dari Pemkab Lombok Timur telah masuk ke Kementerian Keuangan dan saat ini menunggu pembahasan. Ia berharap proses tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
Suharyanto juga mengungkapkan bahwa hingga 23 Juli 2026, Indonesia mencatat 1.281 kejadian bencana, dengan 99,14 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi.
Khusus NTB, seluruh kabupaten/kota berada pada kategori risiko bencana sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima masuk kategori risiko tinggi, sedangkan Lombok Timur berada pada kategori sedang. Risiko kekeringan maupun kebakaran juga tergolong sedang hingga tinggi.
Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah menjadikan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar penyusunan pembangunan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam RPJMD dan RTRW 2025–2029 melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, sebagai langkah memperkuat mitigasi bencana sekaligus mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur. (El)
